Mohon tunggu...
Om Gege
Om Gege Mohon Tunggu... Coffee4Soul.club

Coffee4Soul.club || Petani separuh hati, kuli tempo-tempo, penulis recehan, provokator kambuhan, revolusioner musiman

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Bisakah Pemerintah Bertindak Begini?

9 Maret 2020   19:20 Diperbarui: 9 Maret 2020   19:34 408 10 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Bisakah Pemerintah Bertindak Begini?
MA batalkan kenaikkan iuran BPJS [Ilustrasi, nkri.com]

Luar biasa! Siapa sangka hari ini, Senin 9 Maret, Mahkamah Agung menghadiahi rakyat Indonesia dengan keputusan yang berkonsekuensi pada batalnya kenaikan iuran BPJS? Keputusan ini merupakan hasil dari judicial review terhadap  Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI).

Kita tahu, seperti halnya Mahkamah Konstitusi, Mahmakah Agung juga memiliki wewenang memeriksa produk perundang-undangan di bawah undang-undang. Juga seperti MK, Keputusan judicial review MA bersifat final dan mengikat. Artinya tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap keputusan itu.

Jadi ketika MA memutuskan bahwa Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka demikianlah yang berlaku. Pemerintah bisa apa?

Diberitakan Detik.com (9/3/2020), keputusan ini dikeluarkan majelis hakim berdasarkan pertimbangan bahwa Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres 7/2019 (tentang tarif baru iuran BPJS Kesehatan) bertentangan dengan antara lain Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945; dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; serta dengan Pasal 171 UU kesehatan.

Rupanya keputusan ini sudah dibacakan dalam sidang tertutup pada Kamis, 27 Februari 2020 lalu (Kompas.com, 09/03/2020).

Sudah pasti keputusan  sangat bikin pusing pemerintah. Bagaimana tidak? Selama ini banyak pihak, mulai dari rakyat melalui aksi-aksi unjukrasa hingga DPR RI dalam rapat dengan pemerintah telah menyampaikan permintaan agar iuran BPJS tidak dinaikkan tetapi Pemerintah bersikeras.

Bulan lalu, 8 hari sebelum MA memutuskan, Menkeu Sri Mulyani mengomentari permintaan DPR untuk menunda kenaikan iuran BPJS kesehatan. Ia katakan, keputusan tersebut sudah dipertimbangan dengan sangat matang, bahkan di internal pemerintah sudah diadakan 130 kali rapat (Detik.com, 18/02/2020). Dengan kata lain, keputusan itu sudah bulat sebundar-bundarnya.

Tetapi setelah keputusan MA, otomatis Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres 75/2019 gugur sehingga otomatis tarif lama yang berlaku.

Artinya dengan begitu pemerintah akan pusing tujuh puluh keliling mengatasi problem defisit BPJS yang akan berkepanjangan. Keputusan menaikkan iuran merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan problem defisit tersebut. Bukan main-main besarnya, pada akhir 2019 defisit diprediksi sebesar  Rp 32,4 triliun.

Jalan Penghematan: Stop Komersialisasi Obat

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN