Mohon tunggu...
Om Gege
Om Gege Mohon Tunggu... Lonely moody nosy opposition, coz none is sane but clown

Petani separuh hati, kuli tempo-tempo, penulis recehan, provokator kambuhan, revolusioner musiman

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

PNS LGBT, Seharusnya PKS yang Permasalahkan, Bukan Menteri PDIP

7 Maret 2020   11:13 Diperbarui: 7 Maret 2020   11:15 568 4 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
PNS LGBT, Seharusnya PKS yang Permasalahkan, Bukan Menteri PDIP
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo [diolah dari Sumber.com]

Saya masih ingat anekdot politik Inggris ketika Tony Blair menggantikan Margareth Thatcher. Saat naik ke tampuk Perdana Menteri, Tony Blair dari Partai Buruh justru melanjutkan agenda kebijakan Thatcher yang neoliberal. Ada karikatur tentang kaum Tories (orang-orang Partai Konservatif) yang kebingungan dan katakan, kalau begitu kami bubar saja.

Saya cari-cari lagi jejak karikatur itu di internet, sudah tidak ketemu. Mungkin memang sudah hilang sebab sudah berusia lebih dari 20 tahun. Tetapi saya ketemu beberapa artikel yang menyinggung soal itu. Misalnya di The Guardian yang berjudul "Let us face it: Thatcher's legacy is Blair's Britain"

Seperti Amerika Serikat, Inggris adalah negara multi-partai dengan dominasi dan polarisasi dua parpol terkuat. Semenjak 1918, dua partai dominan adalah Partai Buruh dan Partai Konservatif (Kaum Tories)---meski sebenarnya jumlah anggota Tories hanya sedikit lebih banyak dari Partai Nasional Skotlandia. 

Sebelum 1918, yang jadi pesaing Partai Konservatif adalah Partai Liberal. Begitu pula di Amerika Serikat, meski banyak partai, politik diwarnai oleh persaingan dua parpol dominan: Partai Demokrat versus Partai Republik.

Polarisasi ke dua kubu utama ini tercermin dalam perbedaan kebijakan yang ditawarkan kepada publik, dan dilaksanakan ketika memerintah. Maka gara-gara anomali Partai Buruh mempromosikan politik kaum konservatif, lahirlah istilah baru New Labour. Istilah ini untuk menandai era Partai Buruh Inggris menjadi pendukung kebijakan-kebijakan neoliberalisme.

Di Indonesia, upaya untuk memetakan secara konsisten tendensi ideologis partai-partai politik sangat sulit. Problemnya adalah inkonsistensi, jurang lebar antara klaim ideologis, jargon, dengan haluan kebijakan partai politik.

Partai politik keagamaan yang seharusnya konservatif dalam banyak hal memiliki agenda perjuangan lebih progresif dibandingkan kubu nasionalis. Sebaliknya kaum nasionalis sering memperjuangkan program dan kebijakan yang seharusnya milik parpol berbendera agama.

Contohnya sepak terjang yang ditunjukkan kader PDIP yang menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo.

Sudah lama Menteri Tjahjo menunjukkan gelagat pendukung gagasan-gagasan bonapartisme. Bagi saya bonarpartisme dalam konteks modern boleh menanggalkan ciri kepemimpinan militernya sehingga mengenalinya cukup dengan melihat gelagat sentralisme negara, upaya untuk menjadikan negara sebagai bangun mandiri yang mengatasi kelas-kelas sosial. Itu sebabnya ketika PDIP yang menguasai pemerintahan, aroma penguatan (penggemukan dan penguatan peran) birokrasi sangat terasa.

Tetapi yang baru-baru ini sangat mengejutkan sebab Pak Tjahjo mulai bermain-main dengan gagasan yang seharusnya justru diusung PKS atau PPP. Ia rempong dengan urusan orientasi seksual para PNS.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN