Beda Gaya Pemerintah Indonesia dan China Menguji Rencana Kebijakan Publik

Barulah setelah berdasarkan percobaan tersebut disimpulkan korelasi signifikan antara perubahan status penguasaan lahan dengan peningkatan produksi pangan, program house hold responsibility system diberlakukan secara nasional pada 1981. Hasilnya rejim Deng berhasil meningkatkan 25% produksi pangan.

Keberhasilan di sektor pertanian, mendorong ujicoba liberalisasi di manufaktur dan sektor tersier. BUMN boleh dikelola secar privat dan yang tidak profitable diprivatissi; kontrol negara terhadap perusahaan swasta kian dilonggarkan; serta pemda diberikan otonomi untuk merencanakan dan menata perekomian dengan cara-cara baru yang bersemangat liberal.

Jadi prinsipnya sederhana saja, sama seperti para petani maju hendak menguji benih, pupuk, teknik, dan teknologi baru. 

Yang pertama bikin dulu demo plot sebagai tempat belajar; menguji penerapan hal baru tersebut; mencari kekurangannya, dan memperbaiki. Jika sama sekali gagal, jangan diteruskan. Jika hasilnya baik, barulah diterapkan ke lahan lebih luas.

Lain Gaya Pemerintah Indonesia

Di Indonesia, tahun-tahun terakhir ini kita seolah-olah masih hidup sebagai masyarakat penghuni lembah berngarai seratus yang belum mampu membangun jembatan.

Untuk menyeberangi sungai, kita celupkan tongkat atau lemparkan batu. Jika banyak bagian tongkat tenggelam, atau sedikit riak pada bidang terlempari batu, kita pindah, mencoba lagi di bagian lain.

Begitulah yang tampak dari cara pemerintah menguji kebijakan publik. Seorang pejabat akan melontarkan wacana kebijakan. Jika publik adem ayem, apalagi banyak respon mendukung, lansung tancap gas, kebijakan diberikan dasar hukum dan dieksekusi.

Sebaliknya, jika luas dan keras reaksi penolakan, para pembesar angkat bicara, "Kami terbuka terhadap masukan," atau yang lebih parah lagi, "Kami tidak pernah katakan itu," atau "Media salah mengutipnya," atau "Itu cuma salah ucap dan salah ketik, mohon dimaklumi."

Gara-gara ini, para redaktur dan wartawan media massa, sekaliber Kompas sekalipun, harus banyak tersenyum kecut dan mengurut dada.

Pada 17 Februari, Kompas.com merilis berita disertai kutipan langsung dari mulut Menpan RB, "Kita kemarin juga sudah mengundang BTN. BTN clear bisa menggaji dan kami juga sudah meminta begitu ASN pensiun, minimal bisa dapat Rp 1 miliar. Bisa dihitung dengan baik." (1)

Dua hari berselang, Kompas.com menurunkan berita berjudul, "Menpan RB Tegaskan PNS Pensiun Dapat Rp 1 Miliar Tak Benar."(2)

Yah, begitulah. Jika China menguji kelayakan kebijakan lewat percobaan, Indonesia menubrukannya pada reaksi politik. Mungkin pas mengibaratkannya dengan perbedaan manusia dan berang-berang memecah kulit kerang.

Maka cemaslah kita, jangan-jangan negeri ini akan jadi negeri rakyat melarat di bawah pemerintahan doyan meralat?