Beda Gaya Pemerintah Indonesia dan China Menguji Rencana Kebijakan Publik

Lain padang lain ilalang, lain pula belalangnya. Andai bisa seindah ini perdebatan tentang perbedaan cara pemerintah di tiap-tiap negara menghasilkan kebijakan publik disimpulkan. 

Tetapi tidak. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak, kita tidak bisa menutup silang kata dengan sepermisif ini. Belalang harus dituntut untuk saling belajar bagaimana menghabiskan ilalang tanpa merusak jagung, sehingga dengan demikian hanya best practices yang terus berkembang.

Pada Juni 2018, saya pernah menyinggung bagaimana cara pemerintah China menghasilkan kebijakan publik (lihat artikel "Belajar dari Pengalaman Pembantaian Tiananmen 4 Juni 1989"). Peralihan pemerintahan China ke rejim Dengisme saya jadikan contoh spesifik.

Saat itu, Deng Xiaoping memperkenalkan The Four Modernizations yang mengakhiri era Revolusi Kebudayaan Mao. Fitur utama the Four Modernization adalah penguatan sektor pertanian dan industri melalui liberalisasi, plus penguatan iptek serta pertahanan negara.

Liberalisasi pertanian dipandang mendesak sebagai jalan mewujudkan ketahanan pangan. Tetapi kebijakan melalui jalan liberalisasi tidak boleh serampangan sebab mengubah moda produksi pertanian China era Revolusi Kebudayaan yang bersandar pada pertanian kolektif.

Collective farming adalah penerapan sosialisme di pedesaan, lahan dan alat produksi dikuasai secara kolektif, demikian pula perencanaan produksi dan pengerjaannya dilakukan secara bersama-sama oleh Komite Tani.

Hasil evaluasi saat itu menyimpulkan pertanian kolektif jadi biang rendahnya produksi pangan sebb para petani tidak memiliki insentif untuk mengolah lahan mereka lebih produktif. Spirit kapitalisme memang dibutuhkan dalam kadar tertentu.

Karena itu rejim Deng hendak meliberalisasi hulu pertanian pangan dengan kebijakan household responsibility system yang membolehkan rumah tangga petani menguasai dan mengelola lahan pertanian secara individual.

Meski para pemikir PKC telah merumuskan dengan sangat njilmet dan terang-benderang, Pemerintah China tidak dengan serta merta mengumumkan kebijakan tersebut kepada publik. Mereka tahu, sebagaimana pun sempurnanya rumusan kebijakan di atas kertas, ia perlu terlebih dahulu diuji di lapangan.

Maka dengan sangat rahasia, pada 1978 dibuatlah percobaan yang melibatkan 18 rumah tangga petani. Pada 1979, sampel diperluas dengan melibatkan para petani di Provinsi Sichuan dan Anhui.