Mohon tunggu...
Om Gege
Om Gege Mohon Tunggu... Coffee4Soul.club

Coffee4Soul.club || Petani separuh hati, kuli tempo-tempo, penulis recehan, provokator kambuhan, revolusioner musiman

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Impeachment Jadi Alasan Parpol Koalisi Pendukung Setuju Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK

4 Oktober 2019   20:16 Diperbarui: 4 Oktober 2019   21:55 1061 16 6 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Impeachment Jadi Alasan Parpol Koalisi Pendukung Setuju Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK
Surya Paloh dan para pimpinan parpol koalisi pendukung Jokowi saat bertemu tanpa Megawati, pascapilpres tempo hari [Kompas.com]

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akhirnya tampil bicara langsung mengatasnamakan koalisi partai politik pengusung Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Ia katakan mereka telah mempertimbangkan dan menyetujui bahwa Presiden Joko Widodo belum akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com (2/10/2019, Soal Perppu KPK, Surya Paloh: Salah-salah Presiden Bisa Di-impeach"), ada dua alasan disampaikan Surya Paloh sebgaai landasan sikap menunda penerbitkan Perppu KPK.

Alasan pertama masuk di akal saya, yaitu saat ini UU KPK hasil revisi sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Menggugurkan UU yang sedang disengketakan tentu aneh, seperti halnya jika aparat represif negara membantu pengusaha mengeksekusi lahan sengketa dengan rakyat sementara sengketa hukum di lembaga pengadilan masih berlangsung.

Meski begitu harus pula disadari, pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi dan tuntutan penerbitan Perppu memiliki landasan yang berbeda. Di MK, UU KPK hasil revisi diuji dengan membenturkannya pada konstitusi.

Pasal-pasal yang bertentangan dengan konstitusi akan gugur. Sementara yang mendasari tuntutan penerbitan Perppu adalah kecemasan sejumlah pasal dalam UU KPK hasil revisi melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Sangat mungkin, UU KPK hasil revisi tidak bertentangan dengan konstitusi. Tetapi dalam praktiknya ia menghambat gerak KPK.

Namun yang jadi konsern saya saat ini adalah pernyataan yang keluar dari mulut Surya Paloh. Mencemaskan! Surya Paloh katakan "salah-salah Presiden Joko Widodo bisa kena impeachment atau pemakzulan jika memaksakan diri menerbitkan Perppu."

Rasa was-was yang sudah saya lontarkan dalam video youtube "Mundurnya Menkum HAM dan REBUTAN PENGARUH di Ring 1 Jokowi" kok seperti menemukan pembenarannya: Jokowi tersandera oleh gerombolan penguasa sesungguhnya.

Jangan salahkan saya menyangka demikian. Ucapan Surya Paloh yang seolah-olah berniat melindungi Presiden Jokowi dari kemungkinan dimaksulkan, justru lebih terdengar sebagai ancaman.

Logikanya simple saja. Koalisi pendukung Jokowi di parlemen: PDIP-Nasdem-Golkar-PKB-PPP menguasai menguasai lebih dari 60 persen kursi di DPR. Pemakzulan hanya bisa terjadi jika Surya Paloh dan rekan-rekan pemimpin parpol koalisi pemerintahan mengkhianati presiden.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN