Mohon tunggu...
Padika
Padika Mohon Tunggu... youtube.com/c/kedaipolitikindonesia

Petani separuh hati dan penulis recehan youtube.com/c/kedaipolitikindonesia

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Diduga Tidak Pancasilais Tangani Soal Papua, Kapolri Perlu Evaluasi Polda Jatim

19 Agustus 2019   15:03 Diperbarui: 29 Agustus 2019   14:57 0 14 6 Mohon Tunggu...
Diduga Tidak Pancasilais Tangani Soal Papua, Kapolri Perlu Evaluasi Polda Jatim
Massa ormas dibiarkan polisi mengepung asrama mahasiswa Papua [suara.com]

Rakyat Papua marah besar. Gedung DPRD di Manokwari, Papua Barat dibakar. Pangdam VIII Kasuari dan Kapolda Papua Barat yang mencoba meredakan situasi justru dilempari massa sehingga harus dievakuasi.

Peristiwa di Manokwari hanyalah asap. Apinya berada di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Provokasi sesungguhnya bukan datang dari akun-akun di media sosial seperti kata Humas Polri, melainkan dari cara polisi menangani situasi.


# Pembiaran Bentrokan Horizontal di Malang

Kamis (15/8) mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Kota Malang menggelar unjukrasa. Polisi berpandangan aksi itu tidak diperbolehkan sebab salah satu tuntutannya menyinggung soal kemerdekaan Papua.

Tindakan polisi melarang aksi unjukrasa yang mengangkat aspirasi kemerdekaan bisa dipahami. Ia diperintah undang-undang untuk mencegahnya.

Tetapi di saat yang sama, Polisi juga melanggar undang-undang dengan membiarkan sekelompok ormas bertindak seolah-olah punya wewenang untuk membubarkan aksi massa itu.

Dalam UU Ormas No 16/2017 disebutkan ormas dilarang "melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Ormas yang mengambilalih tugas dan wewenang penegak hukum adalah pengacau keamanan, pelanggar hukum yang seharusnya ditindak tegas.

Gara-gara pembiaran terhadap ormas-ormas yang menghadang unjukrasa mahasiswa Papua, bentrokan pecah. Mahasiwa Papua membalas lemparan batu yang dilakukan kelompok ormas pengacau keamanan.


HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3