Ironis, Megawati Versus DPR PDIP soal Impor Pangan

Sering politik itu seperti pentas teater, film berseni, atau boleh pula pameran fotografi. Peristiwa hadir berderet-beret sebagai jukstaposisi, menampilkan ironi yang justru membentuk makna sesungguhnya.

Pada 8 Agustus lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpidato menyampaikan kritik otokritik atas jalannya pemerintahan. Ia bicara cukup panjang lebar tentang kebijakan impor pangan.

Saya setuju 100 persen dengan itu. Sebagai ketua umum parpol yang kadernya jadi presiden, sudah sepantasnya Megawati berbicara cukup keras soal ini. Jangan menyerah lalu menempuh jalan mudah. Kurang sedikit, impor. Pilih jalan benar meski sulit. Kembangkan riset yang berorientasi kedaulatan pangan. Kalau bisa, bikin beras yang bulirnya sebesar bola tenis.

Sayangnya, di saat kurang lebih bersamaan, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah orang yang diduga bertransaksi penyuapan. Asisten seorang anggota DPR RI turut tertangkap. Bersama mereka barang bukti transaksi Rp 2 miliar dan uang dalam dolar. KPK informasikan, si anggota DPR sedang berada di Bali.

Esok hari, I Nyoman Dhamantra, anggota DPR RI fraksi PDIP dari daerah pemilihan Bali dijemput KPK di Bandara, diperiksa, dan kini ditetapkan sebagai tersangka. I Nyoman Dhamantra disangka menerima fee Rp 1.800 per kilogram bawang putih yang diimpor ke Indonesia.

Lihatlah. Betapa teatrikal peristiwa ini. Inikah politik itu? Ketika apa yang dipidatokan dengan berapi-api, bertolak belakang dengan apa yang dilakukan di balik panggung.

Tentu kita patut menduga Megawati Soekarnoputri tak tahu menahu dengan perilaku I Nyoman Dhamantara. Megawati sama sekali tak merestuinya. Karena itu ia telah menandatangani SK pemecatan tanpa nama. Siapa pun kader parpol yang terlibat kasus korupsi sudah otomatis dipecat. Tinggal ditulis saja namanya pada SK itu. Setuju!

Tetapi Megawati dan para petinggi PDIP tidak bisa begitu saja bebas dari tanggungjawab. Sebagai petinggi parpol, tanggungjawab perekrutan dan pembinaan politisi anggota parpol berada di tangan mereka. Ada anggota parpol yang korupsi, berarti parpol gagal bikin kaderisasi dan pembinaan mental. Lebih tepatnya yang exercise kekuasaan dalam parpol, ketua umum dan jajaran pengurus lah yang gagal.

Ini problem yang terjadi di banyak parpol. Penyebabnya adalah pilihan jalan pintas parpol dalam politik elektoral. Demi meraih kursi sebanyak-banyaknya, para pengurus dan caleg yang direkrut adalah yang berpeluang paling besar meraih suara. Di era politik transaksional seperti ini, mereka adalah para bandit, orang-orang yang ringan tangan membeli suara rakyat dengan uang hasil korupsi.

Parpol akan terus begini, dipenuhi bandit, selama pikiran para elit parpol sebatas soal pilpres, pemilu, pilkada, minta-minta jatah menteri. Artinya, yang mereka pikirkan hanya urusan kekuasaan. Tak tampak bukti konkrit yang signifikan jika mereka hendak menjadikan kekuasaan itu sarana bikin rakyat sejahtera.