Mohon tunggu...
George
George Mohon Tunggu... Konsultan - https://omgege.com/

https://omgege.com/

Selanjutnya

Tutup

Money Artikel Utama

Pengelolaan Taman Nasional Komodo Ditujukan untuk Komodo, Rakyat, atau Pemodal Besar?

30 Juli 2019   01:23 Diperbarui: 30 Juli 2019   20:13 2142
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Komodo (Varanus komodoensis) hidup liar di Pulau Rinca, Jumat (10/6/2016). Populasi komodo di Pulau Rinca yang merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo sekitar 2.800 ekor.(KOMPAS/RADITYA HELABUMI)

Kedua, sebelum TKN hadir, 100 persen warga Pulau Komodo adalah nelayan. Keberadaan TKN sudah membatasi ruang gerak mereka sebagai nelayan dan secara perlahan mengalihkan mata pencaharian ke sektor pariwisata. Kini, setelah 90 persen warga Pulau Komodo menggantungkan hidup di sektor pariwisata, mereka hendak digusur ke Pulau Padar dan Rinca.

Ketiga, warga Pulau Komodo sejak dahulu hidup bersabat dengan alam, termasuk dengan komodo, Inilah yang membuat komodo lestari. Warga Pulau Komodo menyadari pentingnya kelestarian Komodo sebab pada daya tarik kadal raksasa itulah hidup 90 persen warga Pulau Komodo kini bergantung.

Warga lantas menuntut 1) Gubernur Laiskodat membatalkan rencana penutupan Pulau Komodo dan pemindahan sebagian ataupun seluruh penduduk; 2) Presiden Joko Widodo mencabut pernyataan dukungannya terhadap rencana penutupan Pulau Komodo; 3) model pengembangan pariwisata di Kampung Komodo berpihak pada kepentingan masyarakat.; 4) Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) berpihak pada kepentingan masyarakat Komodo, di samping menjalankan tupoksinya sebagai badan konservasi.

_____________

Tanda tangan dan sebarluaskan petisi "Batalkan Rencana Pemindahan Rakyat dari Pulau Komodo"

_____________

Saya terkejut membaca kalimat Gubernur Viktor Laiskodat menanggapi protes rakyat Pulau Komodo. Diberitakan Liputan6.com, Gubernur katakan, "Mereka tidak punya sertifikat dan presiden berkeinginan mereka memiliki sertifikat, punya kepemilikan sendiri, sehingga mereka jelas, warga negara yang jelas." ("Tanggapan Gubernur NTT soal Unjuk Rasa Menolak Penutupan Pulau Komodo," 24/7/2019).

Mungkin saya kelewat parno sehinga membaca pernyataan ini seketika membayangkan cerita orang-orang dahulu tentang kediktatoran Orde Baru. Mungkin berlebihan kesan saya terhadap pernyataan ini, membaui pelanaran dan niat jahat di baliknya.

Tetapi membenturkan penguasaan rakyat atas wilayah tempat tinggalnya dengan sertifikat memang cara berpikir yang khas orba dan tak terhindari menimbulkan curiga atas niat di baliknya. Boleh jadi sama sekali tak ada niat Gubernur membawa ke sana, namun sulit dihindari pernyataan itu berpotensi memantik narasi bahwa orang-orang di Pulau Komodo adalah pendatang. Ini berbahaya!

Untuk itu mungkin perlu saya tambahkan argumentasi orang-orang Pulau Komodo tadi.

#Masyarakat Pulau Komodo adalah Warga Turun-temurun Pulau Itu, Jelas Sejelas-jelasnya

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun