Mohon tunggu...
Padika
Padika Mohon Tunggu... youtube.com/c/kedaipolitikindonesia

Petani separuh hati dan penulis recehan youtube.com/c/kedaipolitikindonesia

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Tak Akan Terulang Tragedi Mei 1998 Setelah KPU Umumkan Presiden-Wapres Terpilih

17 Mei 2019   08:22 Diperbarui: 17 Mei 2019   09:36 0 10 4 Mohon Tunggu...
Tak Akan Terulang Tragedi Mei 1998 Setelah KPU Umumkan Presiden-Wapres Terpilih
Rusuh Venezuela [voaindonesia.com]

Pernyataan provokatif elit-elit politik yang tak bisa menerima kekalahan dalam pilpres, plus mobilisasi massa yang sedang dirintis mau tak mau bikin cemas banyak orang. Apalagi Rapat Pleno Rekapitulasi Suara KPU akan berakhir 22 Mei ini. Akankah tragedi Mei 1998 terulang? Kita akan melihat sejumlah alasan sederhana dan terang benderang mengapa kecemasan itu tak perlu menghantui tidur malam kita.

Pertandingan apapun memiliki potensi ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil. Apalagi pertandingan politik seperti pemilu dan pilpres. Ada yang betul-betul jadi korban kecurangan. Ada yang cuma perasaan subjektifnya dicurangi, padahal tidak. Ada yang tidak mengalami kecurangan namun berteriak dicurangi hanya karena ogah kalah.

Karena ada potensi kecurangan, juga potensi orang-orang  tak iklas kalah berteriak-teriak dicurangi meski kenyataannya tidak, dibuatlah mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Lembaga yang diberikan tugas untuk itu adalah Mahkamah Konstitusi.

MK akan mengadili berdasarkan pemeriksaan saksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang mengklaim dirugikan. Tanpa sengketa di MK, klaim kecurangan yang diteriakkan para pihak hanya akan terus menjadi klaim, tak bisa dibuktikan kesejatiannya.

Menjadi aneh jika kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berteriak-teriak tentang kecurangan namun menolak membawa tudingannya ke Mahkamah Konstitusi. Lantas  bagaimana kita bisa tahu yang diteriakkan kubu Prabowo-Sandiaga benar adanya?

Memilih tidak mengajukan dugaan pelanggaran pemilu ke Mahkamah Konstitutsi, kubu Prabowo-Sandiaga tampaknya mencoba mengambil jalan melingkar.

"Apa yang kami lakukan upaya mencari keadilan secara politik, kami serahkan pada masyarakat. Pak Prabowo akan ikuti suara rakyat," kata jubir BPN Dahnil Simanjuntak. Jawaban Dahnil adalah diplomatis khas politisi. Kita bisa menduga dua skenario yang telah dipersiapkan kubu BPN.

Skenario pertama sudah tampak jauh-jauh hari oleh pernyataan para tokoh BPN seperti Amien Rais. Mereka akan menggunakan tekanan massa. Awalnya Amien Rais  menyebutnya people power. Setelah Eggi Sudjana dan Kivlan Zen dipidanakan karena sangkaan makar, Amien mengubah istilahnya menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat.

Skenario kedua, jika seruan dan upaya mobilisasi massa tidak bersambut antusiasme rakyat; mereka akan menggunakan jalan pembangkangan sipil seperti menolak membayar pajak. Hal ini sudah diserukan Arief Poyuono.

Sangat mungkin target maksimal dari skenario pertama adalah menciptakan keadaan kahar (force majeure) yang tercipta oleh huru-hara sosial seperti 1998 dahulu. Mungkin kubu BPN berpikir, keadaan kahar akan berujung pada terbentuknya pemerintahan sementara yang bertugas menyelenggarakan pilpres ulang.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
KONTEN MENARIK LAINNYA
x