Mohon tunggu...
Padika
Padika Mohon Tunggu... youtube.com/c/kedaipolitikindonesia

Petani separuh hati dan penulis recehan youtube.com/c/kedaipolitikindonesia

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Tolak Terima Gaji ke-13, Pembangkangan Sipil Paling Kocak

16 Mei 2019   05:32 Diperbarui: 16 Mei 2019   06:00 0 18 7 Mohon Tunggu...
Tolak Terima Gaji ke-13, Pembangkangan Sipil Paling Kocak
Gerakan tolak terima gaji ke-13 [ilustrasi diolah dari CNNIndonesia.com]

Saya tidak tahu apakah gagasan tolak menerima gaji ke-13 atau Tunjangan Hari Raya sebagai bentuk protes "kecurangan" pilpres muncul di media sosial mula-mula sebagai satire atau memang ada pihak yang serius mewacanakannya. Yang jelas saat ini gerakan tolak gaji ke-13 sedang merangkak trending.

Andai benar tolak gaji ke-13 ini kelak jadi bentuk protes yang serius---bukan sindiran terhadap para PNS pendukung Prabowo---saya kira ia akan jadi momentum bersejarah lahirnya bentuk baru pembangkangan sipil (civil disobedience).

Kamus daring dictionary.cambridge.org mendefinisikan civil disobedience sebagai "the act by a group of people of refusing to obey laws or pay taxes, as apeaceful way of expressing their disapproval of those laws or taxes and inorder to persuade the government to change them."

Jadi pembangkangan sipil adalah bentuk perlawanan tanpa kekerasan untuk menolak kebijakan atau peraturan pemerintah atau untuk mendesak kebijakan tertentu. Perlawanan dilakukan dengan menolak menjalankan kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang, misalnya menolak membayar pajak.

Aksi menolak menerima gaji ke-13 karena itu tidak bisa begitu saja dikategorikan sebagai pembangkanan sipil. Dalam pembangkangan sipil, rakyat menolak menjalankan kewajiban sehingga yang rugi adalah pihak yang diprotes (pemerintah). Dalam aksi tolak terima gaji ke-13 atau THR itu, rakyat yang memprotes justru menolak menggunakan haknya dan yang rugi adalah pemrotes itu sendiri.

Gaji ke-13 atau Tunjangan Hari Raya adalah hak. Si pemilik hak berhak untuk memanfaatkan atau mengabaikan hak tersebut. Ia tidak bisa dipersalahkan ketika menolak menjalankan hak-nya (menerima gaji ke-13). Sebaliknya si pemilik kewajiban (pemerintah) bersalah jika tidak menjalankan kewajibannya (membayar gaji ke-13). Dalam konteks ini, pemerintah tidak bisa disalahkan sebab para PNS pendukung Prabowo---jika benar demikian---yang menolak menerima hak-nya.

Karena aksi damai dilakukan dengan mengorbankan diri sendiri, aksi tolak terima gaji ke-13 memiliki falsafah yang sama dengan mogok makan (hunger strike).

Tujuan orang melakukan aksi mogok makan adalah meraih publikasi dan simpati masyarakat luas. Selanjutnya masyarakat luas lah yang akan mendesak otorita (pemerintah dan perpanjangannya) untuk memenuhi tuntutan pelaku aksi.

Demikian pula falsafah dari aksi tolak terima gaji ke-13 ini. Para pemrakarsanya (sekali lagi jika benar orang serius menggagasnya, bukan sekadar olok-olokan) berharap publikasi terhadap kampanye (klaim pilpres dicurangi) dan tuntutan (menangkan Prabowo-Sandiaga) dari pelaku aksi akan tersebar luas dan mendapat simpati publik.

Hanya saja, para pemrakarsa aksi ini perlu memikirkan ulang apakah dampak yang ditargetkan akan berhasil dicapai?

Ada hal yang menghambat aksi tolak terima gaji ke-13 menjadi seefektif aksi mogok makan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
KONTEN MENARIK LAINNYA
x