Mohon tunggu...
Padika
Padika Mohon Tunggu... youtube.com/c/kedaipolitikindonesia

Petani separuh hati dan penulis recehan youtube.com/c/kedaipolitikindonesia

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Megawati Benar, Hoaks Terakhir Ini Sungguh Berbahaya!

12 Januari 2019   10:00 Diperbarui: 12 Januari 2019   10:11 0 13 3 Mohon Tunggu...
Megawati Benar, Hoaks Terakhir Ini Sungguh Berbahaya!
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri [Liputan6.com]

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tampak sangat geram mendengar hoaks terkini, tujuh kontainer surat suara tercoblos pada pasangan nomor urut 01. Jika biasanya Megawati hanya mengungkapkan penyesalannya terhadap perilaku hoaks para politisi, kali ini ia mendesak agar pelaku hoaks ditindak tegas.

Kegeraman Megawati masuk akal. Hoaks 7 kontainer surat suara telah tercoblos bukan sembarang hoaks. Dibandingkan kabar bohong Ratna Sarumpaet dipukuli, hoaks ini jauh lebih berbahaya sebab berpotensi memprovokasi kerusuhan politik dalam pelaksanaan pilpres 2019. Bahkan tampaknya memang ditujukan untuk itu.

Hoaks surat suara tercoblos patut diduga sebagai bagian dari investasi narasi pilpres curang. Ia bertujuan membangun kesan di kepala rakyat bahwa calon petahana Joko Widodo menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi KPU agar tidak bertindak netral dan bersedia bekerjasama untuk memenangkan petahana.

Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga melihat hoaks surat suara tercoblos ini sebagai upaya sistematis mendiskreditkan KPU agar kelak tersedia alasan memprotes hasil pemilu.

Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar menilai pembuatan dan penyebaran hoaks surat suara tercoblos sebagai "upaya sistematis mendegradasi jalannya pilpres yang damai dan aman, dimaksudkan untuk memunculkan wacana "kalau tidak curang, tidak menang'"

Sepertinya ada pihak-pihak yang telah membaca pilpres 2019 akan dimenangkan oleh Joko Widodo dan karenanya mulai mempersiapkan langkah-langkah antisipasi.

Hoaks 7 kontainer surat suara tercoblos memang bukanlah narasi yang berdiri sendiri. Ia hanya mata rantai dari seri narasi yang mengarahkan rakyat agar berpikir calon petahana mencurangi pilpres. Perhatikan saja polanya.

Ada banyak persoalan akhir-akhir ini yang menjadi bahan komentar para aktor yang berkepentingan dalam hajatan pilpres. Sebagian orang mungkin tulus mengomentari masalah-masalah itu sebagai seruan agar mawas dan segera ada perbaikan. 

Sebagian lain patut diduga sengaja menyangkut-pautkan aneka problem itu dengan pilpres, menjadikannya pecahan-pecahan yang membentuk narasi besar black propaganda terhadap capres petahana.

Misalnya persoalan apapun terkait e-KTP dihubungkan dengan potensi pemilu curang. e-KTP kadaluarsa tercecer dijadikan indikasi kubu petahana mencurangi pemilu. Blanko e-KTP diperdagangkan di Pasar Pramuka dan Tokopedia dihubungkan dengan skenario kecurangan pemilu.

Bahkan ketika Kemendagri mengingatkan ada 31 juta penduduk telah melakukan rekaman e-KTP namun belum masuk data pemilih tetap (DPT), Kemendagri dipropagandakan hendak mencurangi pemilu.

Demikian pula ketika KPU membuat kotak suara pemilu dari bahan karton duplex kedap air. Pilihan bahan itu berdasarkan pertimbangan atas amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memerintahkan kota suara transparan. Pilihan penggunaan duplex sebagai bahan kotak suara pun dipropagandakan sebagai langkah mencurangi pemilu dan pilpres.

Terbaru adalah pernyataan Andi Arief menanggapi penjelasan Prof. Mahfud tentang penyelesaian sengketa kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Dalam acara Indonesia Lawyers Club, Profesor Mahfud MD sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menjelaskan banyaknya kecurangan membuat tidak semua kasus bisa diadili oleh MK. MK hanya memproses kasus dengan selisih suara yang dapat mengubah urutan pemenang. Mahfud mencontohkan, jika ada kecurangan 4 juta suara sementara selisih suara antara capres 9 juta, MK tidak akan memproses perkaranya.

Penjelasan Prof. Mahfud ini masuk akal. Misalnya capres A menang dengan selisih 9 juta suara. Capres B melaporkan ada kecurangan 4 juta suara. Jika pilpres diulang dan 4 juta suara ternyata pindah semua ke capres B, tetap saja pilpres dimenangkan capres A dengan selisih 1 juta suara.

Penjelasan terang-benderang Mahfud MD diserang Andi Arief melalui twitternya. Andi Arief katakan logika Profersor Mahfud hal yang berbahaya, menuduh penjelasan sebagai ajakan pembiaran kecurangan pemilu dan pilpres dengan margin tertentu.

Andi bahkan menyerang pribadi, mengatakan jangan percaya Prof. Mahfud. Andi mengaku-ngaku sudah kenal Mahfud sejak di Yogyakarta sebagai seorang yang hanya senang menikmati demokrasi namun tidak terlibat aktif memperjuangkannya.

Dengan sabar Mahfud MD menjawab bahwa penjelasannya soal tata cara menyelesaikan sengketa pemilu dan pilpres bukan bersumber dari diri pribadinya melainkan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2011 yang dibuat semasa Partai Demokrat penguasa mayoritas parlemen dan SBY presidennya. Jadi bukan saja UU itu ditandatangani SBY, boleh dikatakan UU 8/2011 dibuat Partai Demokrat.

Selain propaganda terbuka oleh para politisi, kita juga sering temukan akun media sosial palsu gentayangan di kolom komentar laman warta daring dan di media sosial, menyebarluaskan pernyataan sesat bahwa tanpa dicurangi, Prabowo tak mungkin kalah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2