Tilaria Padika aka George
Tilaria Padika aka George Petani

Artikel sejarah - ekonomi - politik - sosial budaya Twitter: @tilariapadika | surel: tilaria.padika@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Inikah Akar Parade Kebohongan dalam Pilpres 2019?

10 Januari 2019   21:02 Diperbarui: 10 Januari 2019   21:04 685 13 5
Inikah Akar Parade Kebohongan dalam Pilpres 2019?
Prabowo dan Informasi Salah Alat Cuci Ginjal [Diolah dari kumparan.com]

Kebohongan dalam politik memang bisa berakar pada karakter individual politisi. Tetapi mungkin pula ia  taktik kolektif memenangkan pertarungan elektoral ketika jalan lain tak berpengharapan. Saya lebih cocok dengan kemungkinan kedua jika menilai rangkaian kebohongan selama masa kampanye pilpres 2019 yang tengah berlangsung.

Di hari-hari awal orang ramai mempercakapkan terbongkarnya hoaks Ratna Sarumpaet, seorang kawan, Om Dominggus Elcid Li mengirim pesan agar saya datang bermain ke kantornya, Institute Of Resource Governance and Social Change (IRGSC) yang kelak jadi basecamp tak resmi komunitas Kompasianer Kupang. Kebetulan sedang tak banyak kesibukan, pergilah saya ke sana.

Dr. El punya kebiasaan buruk, suka main tunjuk jika minta kawan-kawan mengisi diskusi di tempatnya. Sering tanpa pemberitahuan bertugas apa bicara apa.

Kali ini pun demikian. Di sana sudah ada Om Pius Rengka, yang adalah politisi kawakan, mantan dosen, peneliti, dan mantan redaktur media cetak besar lokal, dan kini jadi Kompasianer. Di sampingnya ada Om Rudi Rohi, mantan Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP Undana, seorang Soekarnois dan intelektual progresif. Keduanya jadi pembicara sore itu. Satu kursi kosong lagi di samping mereka ternyata disiapkan untuk saya, ditodong sebagai penanggap. Om Torry Kuswardono, bos Majalah Ganesha ITB era 1990an awal dan kini direktur Perkumpulan Pikul juga ketiban sial dipaksa jadi penanggap. El sendiri menjadi moderator, melempar pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ia rasa kurang sreg jika dipikirkan sendiri,

Rupanya diskusi sore itu tentang hoaks. Om Rudi mengawali dengan menyampaikan dugaannya, berbasis pemikiran Laclau bahwa hoaks sudah jadi narasi utama dalam pilpres ini sebagai bentuk perjuangan berebut hegemoni antar-aktor politik.

Om Pius berbagi pemikirannya tentang penyebab penggunaan hoaks dalam pilpres ini, mengaitkannya dengan perlawanan oligarki lama yang coba kembali masuk ke sentral kekuasaan.

Pada dasarnya saya setuju bahwa hoaks memang sengaja dimainkan dan akan terus dimainkan dalam pilpres 2019. Tetapi saya keberatan hoaks dianggap narasi kontra hegemoni yang dimaikan kubu penantang petahana. Saya setuju cara pandang Laclau---yang tidak terlalu saya pahami sebenarnya---bahwa pertarungan hegemoni tidak lagi harus dipandang terjadi antara kelas sosial. Pertarungan merebut hegemoni bisa dilakukan kelompok identitas dan grup kepentingan, bahkan faksi bisnis tertentu. Sejak Gramsci, konsep hegemoni memang sudah mulai dibawa ke ranah yang melampui perjuangan kelas-kelas social.

Namun saya ingin tetap ketat sudut pandang bahwa hegemoni haruslah pertarungan ideologi, atau setidaknya paradigma. Hoaks yang sifatnya acak, bisa menggunakan isu apapun yang tak terduga-duga, tentu tak mewakili ideologi atau paradigma tertentu.

Ketika kubu Prabowo mengeksploitasi kabar bohong Ratna Sarumpaet bengkak-bengkak dihajar untuk mencitrakan pemerintahan Jokowi otoriter dan menggunakan teror dalam mempertahankan kekuasaan, mereka tidak sunguh-sungguh memandang pemerintahan Jokowi demikian.  Saya yakin mereka tahu karakter pemerintahan Jokowi tidak demikian adanya. 

Narasi Jokowi otoriter yang coba dikembangkan dari hoaks Ratna Sarumpaet tidak bisa dipandang sebagai perjuangan hemegoni, meski benar ia mengganggu citra demokratis pemerintahan Jokowi yang menghegemonik.

Berbeda halnya ketika para aktivis di era 1980-1990an mengkampanyaken Soeharto, mantan mertua Prabowo sebagai rezim otoriter. Mereka yakin akan pandangan itu dan sungguh berjuang membangun kesadaran baru bahwa Indonesia demokratis di masa depan berbeda 180 derajat dengan realitas kemerdekaan sipil-politik di bawah kepemimpinan Soeharto.

Karena itu saya memandang hoaks atau kabar bohong sekadar alat meraih dukungan politik, dan setuju alat ini akan digunakan jangka panjang hingga pilpres 2019 usai bahkan berlanjut di masa-masa penolakan hasil pilpres yang saat ini kian jelas gejala pengondisiannya.

Saya pandang masuk akal menduga kubu Prabowo-Sandiaga menggunakan hoaks sebagai alat kampanye. Saya duga akarnya adalah kesamaan platform antara kekuatan politik parlementer, terutama lokomotif dua kubu yang bertarung: Prabowo-Gerindra dan PDIP-Jokowi. Kesamaan platform ini terutama dalam pendekatan pembangunan ekonomi.

Reformasi 1998 memang mengantar Indonesia ke era multi-partai, namun bukan multi-partai kerakyatan. Jika parpol-parpol dijejer berdasarkan platform pendekatan pembangunan ekonomi, spektrumnya pendek saja, rata-rata mengumpul di tengah dengan PDIP di paling kiri dan Partai Demokrat di paling kanan. Agak lebih panjang rentang spektrumnya jika mereka dijejer berdasarkan sentimen demokratiknya, mulai dari PDIP (kini plus PSI) di kiri, hingga PKS dan PBB di paling kanan. Berbeda jauh dengan kondisi pemilu di masa awal kemerdekaan, hampir semua kecenderungan perspektif ekonomi dan politik dunia ada pula di Indonesia saat itu. Tak ada ideologi dan filsafat perjuangan yang dilarang tumbuh-kembangnya.

Pada Pilpres 2009, hoaks politik hampir tak dikenal. Mungkin satu-satunya hoaks penting hanya kisah yang diproduksi negara Orba tentang peristiwa 1965 dan stigma terhadap lawan-lawan politiknya.

Sepuluh tahun lalu PDIP dan Gerindra satu kubu, melawan SBY-Partai Demokrat di seberang. Saat itu tak ada kebutuhan menggunakan hoaks sebab jelas perbedaan platform antara dua kubu. PDIP-Gerindra dengan narasi ekonomi kerakyatan Soekarnoisme melawan SBY-Partai Demokrat yang berstigma neoliberal.

Dalam pilpres 2014, PDIP dan Gerindra berpisah dan berhadap-hadapan. Dua platform serupa beradu. Kita bisa memeriksa visi-misi yang diusung Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK ketika itu yang serupa dalam gagasan pokok yang ditawarkan, terutama dalam pembangunan ekonomi. Yang berbeda hanya penekanan tertentu dan penggunaan istilah-istilahnya.

Misalnya soal skema alternatif pembiayaan infrastruktur. Prabowo sebut private finance initiative (PFI), Jokowi kemudian menyebutnya Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA). Soal kerjasama pemerintah dengan swasta, Prabowo sebut public-private partnership, Jokowi istilahkan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Keduanya sama-sama bicara pentingnya kebut pembangunan infrastruktur, termasuk pemerataan antar wilayahnya; penguatan BUMN dan koperasi; peningkatan porsi pendapatan negara dan penguasaan entitas bisnis nasional dalam sektor hulu migas dan pertambangan; kedaulatan dan optimalisasi potensi ekonomi maritim; pengembangan energi alternatif; pendidikan kejuruan; serta banyak isu lainnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2