Tilaria Padika aka George
Tilaria Padika aka George Petani

Artikel sejarah - ekonomi - politik - sosial budaya Twitter: @tilariapadika | surel: tilaria.padika@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Artikel Utama

Kuli dan Kuliah, Modus Baru Ekspor TKI Murah (Soal NTT dan Taiwan)

9 Januari 2019   19:14 Diperbarui: 11 Januari 2019   04:21 1110 21 7
Kuli dan Kuliah, Modus Baru Ekspor TKI Murah (Soal NTT dan Taiwan)
Buruh sambi kuliah yang akan berangkat ke Taiwan [Republika.co]

Dua hari ini urusan kuliah tiba-tiba masuk dalam percakapan persoalan buruh migran Indonesia asal NTT, terutama di grup whastapp komunitas lintas kepedulian dan latar belakang: Forum Akademia NTT (FAN). Dua warta jadi pemicu, satu yang khas NTT, lainnya soal Taiwan yang sedang merangkak hangat jadi polemik nasional.

Berita pertama tentang modus meloloskan buruh migran ilegal dari cegatan Satgas Anti-Human Trafficking di Bandara El Tari Kupang. FYI, meski dianjurkan menggunakan term tenaga kerja non-prosedural, saya lebih senang pakai istilah buruh migran ilegal atau TKI ilegal. 

Media Vox NTT yang digawangi orang-orang muda berpikiran maju menurunkan berita tentang orang tua diberikan uang 'sirih pinang' Rp 1 juta rupiah agar bersedia bekerja sama dengan calo TKI ilegal untuk meloloskan anak-anak mereka dari cegatan Satgas Anti-Human Trafficking.  Menerima uang itu, orang tua diminta menemani anaknya hingga ke bandara El Tari Kupang, mengaku-aku antarkan anak kuliah ke Jawa.

Sekadar informasi, Satgas Anti-Human Trafficking di NTT dibentuk 2015, sempat mati suri setahun, aktif lagi 2016. Dalam catatan sejumlah media massa, sepanjang 2016 hingga Oktober 2018, satgas Anti-HT NTT berhasil  menggagalkan pengiriman 1.767 calon TKI ilegal, baik yang hendak dipekerjakan di sejumlah di provinsi lain, pun di luar negeri.

Dalam masa pemerintahan Gubernur baru Vicktor Laiskodat, penggagalan pemberangkatan TKI ilegal meningkat jumlahnya. Dalam sebulan, sejak pidato Vicktor dalam sidang paripurna DPRD NTT, September 2018 hingga Oktober 2018, tercatat 304 orang berhasil dicegat Satgas Anti-HT. Sementara sepanjang Januari-November 2018, Satgas berhasil membatalkan pengiriman 938 orang calon TKI ilegal.

Mungkin demi menghindari kian gencarnya kerja Satgas, para calo TKI-ilegal mencari taktik baru, menjadikan alasan kuliah ke Jawa sebagai kamuflase agar lolos dari pencekalan di Bandara El-Tari. Untuk itu orang tua diajak bekerja sama. Modus ini terungkap dari pengakuan sejumlah calon TKI ilegal yang dicegat Satgas selama Januari 2019. Hanya dalam sepekan pertama Januari ini sudah 78 orang yang diduga calon TKI ilegal digagalkan pemberangkatannya.

Modus ini membuat kerja Satgas kian berat. Sulit mengidentifikasi dan membuktikan calon TKI ilegal jika orang tua si calon turut terlibat. Bahkan tidak terhindarkan terjadi salah duga. Seorang mahasiswi asal Pulau Alor, misalnya, berdasarkan informasi Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton di WAG FAN, diduga jadi korban salah cekal. Ia adalah mahasiswa di Yogya yang berlibur Natal dan kini hendak kembali kuliah. Karena saat itu tak bisa menunjukkan kartu mahasiswa, ia turut dicegat. Kini, setelah menerima kiriman kartu mahasiswa asli dari kampusnya, si mahasiswi menuntut Satgas Anti-HT ganti rugi tiket hangus, biaya akomodasi selama di Kupang, dan permintaan maaf di media.

Berita kedua tentang mahasiswa magang Indonesia di Taiwan yang diduga dipekerja-paksakan.

Sejumlah media memberitakan ratusan mahasiswa Indonesia di Taiwan menjalani kerja paksa. Kabarnya mereka adalah mahasiswa yang dikirim ke Taiwan melalui skema kuliah-magang, program Industry-Academia Collaboration Indonesia-Taiwan yang diurus Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI).

Berita ini menarik perhatian orang NTT sebab pada September 2019 nanti Pemprov NTT akan memberangkatkan sekitar 200 anak muda NTT ke Taiwan. Selain yang direncanakan Pemprov, saat ini ada 23 mahasiswa asal Flores Timur yang mengikuti program kuliah sambil kerja di Taiwan. Keberangkatan mereka dibiayai program pinjaman Bank BRI Larantuka.

Para mahasiswa mendapat pinjaman 21 juta dengan bunga 7 persen per tahun dari BRI Larantuka. Bupati Flores Timur jadi penjamin pinjaman itu. Mereka masuk ke Taiwan dengan resident visa yang berlaku 4 tahun. Di Taiwan, selain studi, mereka bekerja 4 hari  per minggu. Jadi mereka masuk kelas hanya 2 hari per pekan. Dari upah yang konon Rp 12 juta per bulan, mahasiswa membayar biaya hidup, biaya kuliah, dan mencicil pengembalian pinjaman BRI.

Lebih dari sekadar kecemasan orang NTT, kasus di Taiwan ini perlu jadi perhatian serius sebab bisa jadi ini modus baru industri Taiwan untuk mendapatkan tenaga kerja murah.

Kita tahu, persaingan di pasar global mengetat dalam 3 dekade terakhir. Agar survive, industri di tiap-tiap negara mencari cara menekan biaya produksi sehingga bisa menjual produknya lebih murah dibandingkan saingan dari negara lain. Cara lazim dan klasik untuk itu adalah dengan menekan tingkat upah atau mencari bentuk-bentuk baru relasi pengupahan.

Jika sekadar problem upah murah--di bawah ketentuan normatif atau harga normal pasar tenaga kerja--sudah lama diributkan di sejumlah negara. Di Australia problem ini menghangat sejak 2017.

September 2017 silam (diberitakan ABC.net.au) Ombudsman Australia mengumumkan di sejumlah media agar pelajar internasional berani melaporkan eksploitasi (beban kerja berlebih dan upah di bawah tingkat minimum) yang mereka alami di tempat kerja.

Dua bulan kemudian, Laurie Berg and Bassina Farbenblum menerbitkan hasil survei, "Wage Theft in Australia, a study of temporary migrants' work and conditions in Australia." Projek kerjasama Universitas Teknologi Sidney (UTS), UNSW Sidney, dan Migrant Worker Justice Initiative ini mensurvei 4.322 buruh migran temporer di Australia, berasal dari 107 negara. Ditemukan, sepertiga pelajar internasional dan backpackers yang bekerja hanya diupah separuh dari ketentuan normatif.

Tetapi yang terjadi di Taiwan sepertinya hal berbeda, terutama pada mekanisme perekrutannya. Berkaca dari pengalaman di NTT, para pelajar ini bukan dikirim dengan motivasi utama studi lanjut. Mereka direkrut untuk bekerja di sana sambil kuliah. Jadi jika yang lazim adalah kuliah sambil kerja, di Taiwan sebaliknya kerja sambil kuliah. Ini tampak dari waktu kerja yang 4 hari (40 jam per minggu) dan kuliah yang 2 hari.

Kita perlu  membuat persangkaan bahwa skema double track kerja-kuliah ini adalah cara tricky Industri di Taiwan untuk mendapatkan pekerja murah. Mari kita periksa data-data apakah dugaan saya benar atau tidak.

"Buruh pabrik susah dapat istri. Citranya sangat buruk," kata Tuan Su, direktur sebuah perusahaan manufaktur. Ia sedang keluhkan sulitnya mencari buruh pabrik domestik, orang Taiwan itu sendiri.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3