Kecemasan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali dikhinati rekan koalisinya, Gerindra sudah hampir pasti terbukti. Ketua DPD Partai Gerindra Muhamad Taufik ngotot ingin dicalonkan sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan posisi Sandiaga Uno.
Padahal PKS menyangka sikapnya merelakan posisi cawapres pendamping Prabowo diserahkan kepada Sandiaga yang juga pimpinan Gerindra, bisa ditukar dengan jabatan Wagub DKI untuk PKS.
Inilah yang dahulu diyakini Presiden PKS Sohibul Iman. Menurutnya penentuan Wagub DKI pengganti Sandiaga merupakan hak prerogatif PKS sebagai imbalan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, dua petinggi Gerindra dalam Pilpres 2019 (Kompas.com, 10/08/2018).
Ketika itu memang sudah ada tanda-tanda "kesepakatan" ini ditelikung kembali oleh Gerindra. Sebagian petinggi Gerindra sepeti Wakil Ketua Umum Fadli Zon mengamini keyakinan Sohibul. Namun wakil ketua umum lainnya, Edhy Prabowo justru membantah (Merdeka.com, 10/08/2018). Senada Prabowo, M. Taufik juga tegas menyatakan menolak jika Wagub DKI ditentukan PKS berlaku otomatis.
Tetapi ketika itu PKS sepertinya menyakini Partai Gerindra tidak akan ceroboh mengorbankan kepentingan pemenangan pemilu presiden 2019. Jabatan Wagub DKI pasti akan diberikan juga kepada PKS.
Sayang. Begitu Sandiaga resmi berhenti dari Wagub DKI, Ketua DPD Gerindra DKI M. Taufik justru kian ngotot ingin menggantikan Sandiaga dengan dirinya sendiri.
Muhamad Taufik adalah politisi Gerindra yang akhir-akhir ini populer karena memenangkan gugatan terhadap KPU di Mahkamah Agung terkait PKPU 20/2018 yang melarang bekas koruptor jadi caleg.
Muhamad Taufik adalah eks-koruptor, divonis penjara 18 bulan pada April 2004 atas korupsi saat menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta (Tirto.id, 10/07/2018).
Terhadap kemungkinan pengkhianatan yang kiat kuat ini, PKS kembali mengancam, mengingatkan Gerindra bahwa posisi Wagub DKI berkaitan erat dengan sodilitas koalisi memenangkan Prabowo-Sandiaga sebagai capres-cawapres dalam Pilpres 2019.
Memang, sebagaimana karakter PKS yang gemar membungkus bahasanya agar tak vulgar, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi membahasakan ancaman itu dengan mengatakan penyerahan Wagub DKI kepada PKS adalah cara memperkokoh koalisi agar berdampak nasional demi kemajuan bangsa.
Namun M. Taufik adalah politisi Gerindra. Partai Gerindra adalah partai abangan--dalam istilah PKS--yang tidak terbiasa munafik membungkus hasrat berkuasa dengan kata-kata indah agar tampak saleh. Jelas saja M. Taufik tidak mengerti ancaman itu, dan karenanya ia mempertanyakan, memangnya jika ia yang menjadi wagub tidak ada kemajuan? Huhahaha.