Yang Salah dari "Nyinyir" Roy Suryo atas Prestasi Indonesia di Asian Games

Siapa tak gembira merayakan kesuksesan Asian Games 2018? Pembukaannya mantap hingga ramai diperbincangkan di mancanegara. Prestasi yang diraih Indonesia luar biasa, naik 900 persen dari masa-masa sebelumnya. Belum lagi meluap-luapnya nasionalisme atlet dan energi positif penonton hingga bisa mempersatukan Joko Widodo dan Prabowo dalam pelukan pendekar muda berprestasi kita.

Maka mengherankan dan jengkel rasanya ketika di tengah-tengah euforia se-Nusantara, ada saja politisi  nyinyir, merendahkan prestasi atlet-atlet Indonesia sebagai hanya karena faktor tuan rumah dan memandang kerja keras pemerintah mensukseskan Asian Games dan meningkatkan prestasi atlet sebagai pencitraan.

Adalah politisi Partai Demokrat Roy Suryo yang seolah-olah meringkuk sepi sendiri dalam kebenciannya terhadap demam perayaan prestasi se-Nusantara. 

Roy Suryo jengkel karena saat merayakan capaian Asian Games 2018 ini, tak terhindarkan orang-orang membandingkan dengan capaian pada masa-masa sebelumnya (Detik.com, 30/08/2018).

Ada dua poin utama dalam pernyataan nyinyir Roy Suryo terkait Asian Games. Pertama ia menyepelekan perjuangan para atlet, memandang prestasi mereka karena faktor tuan rumah. Kedua, Roy menuding pemerintahan Joko Widodo menjadikan Asian Games sebagai ajang pencitraan.

Mari kita lihat satu persatu pernyataan Roy ini, apakah mengandung kebenaran atau sekedar umpat kesal dari hati yang cemburu atas prestasi yang tidak pernah dihasilkan selama ia menjadi pelaksana tugas Menpora.

Pertama soal peningkatan prestasi atlet Indonesia, apakah sekedar faktor tuan rumah.

Soal ini sederhana saja menggugurkannya. Jika yang berlaku seperti yang Roy katakan, maka tanpa perlu mengadakan pelatihan, Indonesia sudah pasti memenangkan medali di semua cabang olahraga dan semua mata pertandingan yang diadakan. Demikian pula pada Asian Games yang sudah-sudah, tuan rumah akan selalu mendominasi. Kenyataannya tidak demikian.

Jika benar faktor tuan rumah jadi penentu, mengapa negara-negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Khazakstan, Iran, Thaiand, dan India selalu masuk peringkat 10 besar di manapun Asian Games diadakan?

Artinya jika pun ada yang namanya faktor tuan rumah, kontribusinya dalam prestasi tidaklah besar. Kalau begitu tentu ada faktor lain yang menyebabkan prestasi Indonesia meningkat pesat pada 2018 ini.

Tudingan Roy Suryo yang kedua adalah pemerintah menjadikan Asian Games sebagai ajang pencitraan.

Pencapaian dalam olahraga biasanya mengonfirmasi salah satu dari dua hal: jika bukan karena perekonomian maju, berarti karena pembangunan sumber daya manusianya berhasil. Karena itu pemenang even-even olahraga internasional biasanya cuma dua tipe negara: negara kiblat kapitalisme (ekonomi maju) atau negara kiblat sosialisme (pembangunan sumber daya manusianya jempolan).

Jika pada yang pertama keberhasilan pembangunan olahraganya bersandar pada banyak even dan sponsor yang diselengarakan oleh kalangan usaha dan atlet telah berkembang jadi profesi yang layak; maka yang kedua terletak pada peran pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia, termasuk pembangunan keolahragaan.

Kita tahu bahwa semenjak Asian Games 2002 di Busan Korea Selatan hingga kini, perkembangan keterlibatan pihak swasta dalam memajukan dunia olahraga (penyelenggaraan even dan sponsorship bagi atlet) relatif tidak banyak berkembang. Harapan pembinaan olahraga terletak di tangan pemerintah.

Prestasi Indonesia selama 5 Asian Games terakhir adalah 4 emas dari 427 pertandingan (2002), 2 emas dari 428 pertandingan (2006), 4 emas dari 476 pertandingan (2010), dan 4 emas dari 439 pertandingan (2014).

Capaian itu boleh dinilai sebagai kegagalan pemerintah dalam memajukan dunia olahraga. Selama 3 Asian Games dalam masa pemerintahan SBY, mungkin saja banyak program dijalankan namun tidak mampu mendongkrak prestasi Indonesia beranjak dari 4 medali emas.

Bisa jadi karena programnya kurang tepat sasaran; kepengurusan cabang-cabang olahraga lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan politik; atau bisa juga gara-gara komitmen anggaran yang lemah dan rantai birokrasi yang lamban dan bertele-tele. Entah.

Syukurlah, kutukan 4 medali emas itu berhasil dipatahkan semasa pemerintahan Joko Widodo. Bukan main-main peningkatannya. Dari 402 medali emas yang sudah dipertandingkan per 30 Agustus (masih menyisakan 60 medali lagi dari total 462) Indonesia berhasil merebut 30 medali emas.

Dari sisi perolehan medali emas, peningkatan prestasi Indonesia di masa pemerintahan Joko Widodo mencapai 800 persen. Selama masa pemerintahan SBY, raihan medali emas Indonesia dalam Asian Games selalu di bawah 1 persen dari total medali emas yang diperebutkan. Di masa Joko Widodo, sebelum Asian Games ini benar-benar berakhir, Indonesia  telah meraih sekitar 9 persen medali emas yang diperebutkan.

Pemeritahan Joko Widodo sangat pantas mengklaim prestasi ini sebagai keberhasilan pembangunan olahraga nasional pemerintahannya. Katakanlah 90 persen dari prestasi itu merupakan dampak peran pemerintah dalam peningkatan prestasi atlet dan pembangunan olahraga masyarakat, sementara yang 10 persen karena faktor tuan rumah.

Andai ada prestasi membanggakan seperti ini dalam Asian Games di era SBY, tentu Roy Suryo juga berhak dan pantas mengklaimnya sebagai keberhasilan intervesi pemerintah. Itu wajar.

Pemeritahan Joko Widodo tentu tidak asal klaim. Ada banyak bukti pembangunan olahraga dan peningkatan prestasi atlet yang dilakukan selama 4 tahun pemerintahannya.

Pemerintahan Joko Widodo mulai dengan mengevaluasi Program Indonesia Emas (Prima) yang ditetapkan SBY melalui Perpres No. 22 tahun 2010. Semasa SBY, program ini tidak mampu menghasilkan prestasi lebih dari 4 medali emas dalam Asian Games.

Evaluasi Prima menghasilkan sejumlah perbaikan  terutama aspek kelembagaannya agar peran pemerintah melalui Kementrian Pemuda dan Olahraga lebih optimal. Sekitar 80 persen Perpres SBY diubah oleh Menpora Imam Nahrawi dan mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2016.

Pemerintahan Joko Widodo terus memantau dan meningkatkan kinerja Satlak Prima. Ketika peningkatan prestasi di sejumlah even internasional belum memuaskan, pemerintah kembali memperbaiki kelembagaan peningkatan prestasi atlet melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Prestasi Olahraga Nasional

Perpres ini menjadi landasan bagi perombakan kelembagaan dan strategi peningkatan prestasi atlet yang meliputi: pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi; seleksi calon Atlet Berprestasi dan calon pelatih Atlet Berprestasi; pelatihan performa tinggi Atlet Berprestasi; pembinaan kehidupan sosial Atlet Berprestasi; hingga soal pembiayaan; serta pengawasan dan pelaporan.

Ada banyak perbaikan signifikan yang dilakukan Presiden Joko Widodo berlandaskan Perpres 95/2017 ini. Rantai komando peningkatan prestasi atlet dibuat lebih ringkas dan jelas agar birokrasi yang rumit tidak menghalangi percepatan peningkatan prestasi. Satlak Prima dibubarkan. Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menpora Imam Nahwari sebagai komandan yang bertanggung jawab penuh dan langsung atas peningkatan prestasi atlet.

Perpres 95/2017 juga mengatur penganggaran yang lebih pasti dan jaminan insentif yang lebih baik bagi para atlet, baik selama mengikuti pelatihan pun ketika menorehkan prestasi.

Bayangkan saja, bonus bagi atlet peraih medali emas naik lebih dari 300 persen, dari Rp 400 juta per medali menjadi Rp 1,5 miliar. Belum lagi penyaluran para atlet ini sebagai pegawai negeri sipil agar mereka tidak lagi mencemaskan kehidupan di hari tua seperti kisah-kisah yang pernah kita dengar dari masa sebelumnya.

Peran pemerintah yang terencana, sistematis, berjangka panjang, dan sunguh-sungguh inilah salah satu faktor yang berkontribusi signifikan terhadap prestasi atlet Indonesia di Asian Games 2018, bahkan melampaui target 10 besar yang direncanakan.

Maka ketika rakyat Indonesai merayakan peningkatan gila-gilaan prestasi ini, secara fair rakyat memberikan kredit pujian kepada pemerintahan Joko Widodo.

Mengavalusasi sesuatu selalu butuh baseline. Demikian pula dengan prestasi di Asian Games. Peroleh medali di Asian Games sebelumnya adalah kondisi baseline yang jadi patokan untuk menilai seberapa besar kemajuan yang dihasilkan setelah intervensi (program peningkatan prestasi atlet).

Kebetulan saja sejumlah Asian Games sebelumnya terjadi di masa pemerintahan SBY di mana Roy Suryo menjadi menterinya dan kebetulan juga prestasi di masa SBY presiden dan Roy Suryo menteri itu sangat memprihatinkan.

Harusnya Roy Suryo tak perlu rendah diri dan defence dengan cara me-nyinyir-i prestasi atlet dan pujian rakyat kepada Jokowi karena bukan maksud publik mau menunjukkan kegagalan pembangunan olahraga di era SBY dan Roy Suryo. Membandingkan prestasi sekarang dengan kegagalan masa lampau itu wajar semata dalam setiap evaluasi.

Prestasi yang dicapai berkat pembangunan olahraga (termasuk program peningkatan prestasi atlet) tidak terhindarkan memberikan citra positif kepada pemerintahan Joko Widodo. Jadi tanpa dibuat-dibuat pun citra positif itu datang dengan sendirinya sebagai konsekuensi atas keberhasilan pemerintah.

Ketika ada politisi kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengeksploitasi prestasi dan citra positif itu sebagai bahan kampanye, Roy tidak pantas berkeberatan.

Cara petahana berkampanye memang harus dengan menunjukkan keberhasilannya. Lha kalau tidak demikian, bagaimana petahana mau mempertanggungjawabkan masa pemerintahan sedang berjalan dan alasan mengapa ia harus dipilih kembali?