Menko Luhut Banggakan Blok Rokan, Wamen Arcandra Bilang Lain

Blok  Rokan, salah satu blok minyak terbesar di Indonesia--yang dulu bisa memproduksi hingga 1 juta bpd itu--akhirnya jatuh ke tangan Pertamina pada 2021 nanti. Pemerintah tidak mau memperpanjang kontrak Chevron, salah satu perusahaan migas terbesar dunia asal Amerika Serikat.

Ini tentu kabar menggembirakan. Meski blok bekas dan tua, Rokan masih menyimpan 1,2 miliar barel (Tempo.co, 12/08/2018).

Dengan keputusan tidak memperpanjang penguasaan Chevron dan menyerahkannya ke Pertamina, kini Pertamina menguasai lebih dari 60 persen blok migas nasional.

Pemerintahan Jokowi pantaslah membanggakan hal ini sebagai prestasi sebab terjadi di masa pemerintahannya, melengkapi capaian bersejarah--meski masih berupa head of agreement--divestasi Freeport McMoran.

Rupanya tidak disuruh dua kali pun, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan sudah bergerak, menggadang-gadang kasus blok Rokan sebagai prestasi Jokowi. Inilah yang Pak Luhut Panjaitan lakukan di depan kids zaman now dalam acara talkshow Youth X Public Figure Sabtu kemarin (Tempo.co, 12/08/2018).

Kata Pak Luhut, keputusan pemerintah tidak memperbaharui kontrak Chevron di Rokan namun menyerahkan kepada Pertamina membantah keraguan banyak orang bahwa Indonesia tidak mampu mengambil kembali pengelolaan blok migas terbesar itu.

Terbukti, di masa pemerintahan Jokowi, Freeport Indonesia bersedia teken HoA divestasi hingga 51 persen, Blok Rokan bisa diserahkan ke Pertamina pada 2021 nanti.

Apa yang dilakukan Pak Luhut tidak salah. Capaian itu perlu dijadikan komoditas politik bagi keuntungan Jokowi dalam pilpres 2019 nanti, sama seperti kegagalan pemerintah diolah lawan jadi komoditas bagi keuntungan elektoral mereka.

Dengan kasus Freeport dan Blok Rokan, pemerintah minimal punya tameng untuk menangkis serangan kubu oposisi soal karakter neoliberal atau antek-asing pemerintahan Joko Widodo.

Tetapi upaya Pak Luhut jadi kurang maksimal gara-gara pernyataan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Mungkin karena mau pamer atau takut negara luar mencap dirinya sudah kehilangan iman neoliberal yang membuatnya kena black-list dalam pergaulan para kapitalis internasional, atau karena takut para kapitalis panik dan enggan investasi di Indonesia, Pak Arcandra Tahar menggarisbawahi, bahwa keputusan penyerahan Blok Rokan ke Pertamina setelah Chevron selesai normal masa kontraknya didasarkan kepada pertimbangan bisnis murni, bukan karena nasionalisasi.