Tilaria Padika
Tilaria Padika Petani

Artikel sejarah - ekonomi - politik - sosial budaya Twitter: @tilariapadika | surel: tilaria.padika@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Gagasan KH Ma'ruf Amin, 5 Program Prioritas Nawacita II, GNPF MUI dan PA 212 Mau Kawal?

10 Agustus 2018   16:14 Diperbarui: 10 Agustus 2018   16:23 370 2 1
Gagasan KH Ma'ruf Amin, 5 Program Prioritas Nawacita II, GNPF MUI dan PA 212 Mau Kawal?
Capres Joko Widodo dan Cawapres Maruf Amin Mendaftar ke KPU [sumber: poskota.com]

Rupanya KH Ma'ruf Amin bukan sekedar orang yang memanfaatkan aji mumpung statusnya sebagai Ketua MUI dan petinggi NU untuk dijadikan calon Wakil Presiden Pendamping Joko Widodo. Ia rupanya sudah memiliki gagasan yang akan ia sumbangkan agar menjadi bagian dari Nawacita II, yaitu platform pembangunan pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin 2019-2024.

Hanya beberapa saat setelah diumumkan, KH Ma'ruf Amin menyampaikan gagasan-gagasan dalam konferensi pers di kantor PBNU.

Disiarkan stasiun TV CNN (09/08/2018), ada 5 pokok pikiran KH Ma'ruf Amin yang menurutnya akan dijadikan program prioritas di bawah tanggungjawabnya dalam pemerintahan bersama Presiden Joko Widodo.

Kelima program prioritas itu adalah sebagai berikut--bisa ditonton pada video youtube ini juga:


Pertama, menegakkan negara kesepakatan berbasis Pancasilan dan UUD 1945.

Menurut Ma'ruf Amin, Indonesia adalah negara kesepakatan yang didirikan oleh beragam suku dan agama. Karena itu, Indonesia berbeda dengan Arab Saudi.

Umat Islam di Indonesia harus berlaku sebagai Islam Nusantara yang menghormati dan melaksanakan kesepakatan yang telah diambil bersama umat beragama lain ketika Indonesia berdiri.

Kesepakatan utama ini, yang jadi pilar bagi bangsa dan negara ini adalah Pancasila dan UUD 1945.

Kedua, menjaga negara kesepakatan atau Pancasila dan UUD 1945 dengan ukhuwah islamiah dan ukhuwan wathaniah.

Menurut Ma'ruf Amin, Pancasila dan UUD 1945 meski merupakan landasan yang kuat, tetap harus dijaga. Cara menjaganya adalah dengan memperkuat ukhuwah Islamiah dan Ukhuwah Wathaniah atau persaudaraan kebangsaan.

Ketiga, arus baru ekonomi yang disebut ekonomi keumatan.

Ma'ruf Amin mengkritik pola pembangunan ekonomi yang berlangsung sejak masa Orde Baru hingga kini yang mengutamakan pemilik modal besar.

Pola pembangunan ekonomi masa Orde Baru hanya menghasilkan konglomerat-konglomerat. Dampak rembesan ke bawah (Trickle down effect) yang diharapkan tercipta ternyata tidak kunjung mewujud.

Karena itu pendekatan harus diubah. Konglomerat atau kapitalis raksasa harus dibatasi penguasaannya atas perekonomian. Ia tidak boleh mengusai seluruh lini industri dari hulu ke hilir.

Tetapi Ma'ruf Amin juga tidak hendak menghancurkan atau melemahkan para kapitalis atau konglomerat. Menurutnya yang dibutuhkan adalah kemitraan hulu-hilir antara pelaku usaha ekonomi rakyat dengan perusahaan-perusahaan besar.

Sebagai bagian dari arus baru ekonomi keumatan ini juga adalah pewujudan kedaulatan pangan.

Indonesia memiliki segalanya: sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk bisa berdaulat pangan. Ia tidak ingin lagi beras, jagung, gula masih diimport.

 Termasuk pula dalam gagasan arus baru ekonomi ini adalah industrialisasi.

Industri nasional perlu diperkuat dengan teknologi tinggi yang dapat diadopsi dari negara-negara maju agar Indonesia menjadi negara eksportir yang jaya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2