Keanggotaan China di Dewan Keamanan PBB Berutang Budi pada Soekarno

Indonesia terpilih untuk keempat kalinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selama 2 tahun, Indonesia akan berjuang mewujudkan cita-cita kemerdekaanya: Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kita akan mendampingi negara-negara anggota tetap DK PBB: Amerika Serikat, Britania Raya, Tiongkok, Prancis dan Rusia.

Mungkin selamanya Indonesia dan ratusan negara anggota lainnya hanya bisa duduk sebagai anggota tidak tetap. Sementara kelima negara adidaya selamanya anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tetapi tahukah kita, tanpa peran Indonesia, RRC atau RRT itu tidak akan duduk sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, bahkan tidak sebagai anggota biasa PBB?

Memang benar, bangsa China telah memiliki keanggotaan di PBB sejak 1945. Tetapi saat itu negara yang mewakili mereka adalah Taiwan. Itu adalah saat di mana Taiwan masih sebagai satu negara besar bernama Republik Tiongkok (RT), yaitu sebelum berakhirnya perang sipil antara kubu Nasionalis (Kuomintang) dan Komunis (Kung Chang Tang).

Peran sipil yang telah dimulai sejak 1927 itu baru berakhir pada 1950. Kung Chang Tang menang dan menguasai China daratan. Kuomintang menyingkir ke pulau yang kini menjadi wilayah Taiwan. Dengan itu kini terdapat dua negara bangsa Tiongkok (di luar Mongol): RRC yang berdiri pada 1 Oktober 1949 dan Taiwan.(Xiabong Li (ed), 2012).

Keberadaan dua negara ini menjadi masalah di PBB. Siapa yang akan duduk di PBB? Masing-masing negara mempertahankan prinsip satu Tiongkok, saling tidak mengakui keberadaan negara lawannya.

Masalah ini bukan masalah sederhana sebab berdampak kepada keterpisahan dua Korea hingga saat ini.

Ceritanya begini. Pada 1850, Uni Soviet mengeluarkan resolusi dalam sidang Dewan Keamanan PBB agar PBB mengeluarkan Taiwan dari keanggotaan dan menerima Republik Rakyat China. Usulan Uni Soviet mendapat dukungan dua negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Yugoslavia dan India. Tetapi kubu Uni Soviet kalah suara. Amerika Serikat bersama 4 negara lainnya: Kuba, Ekuador, Taiwan, Mesir menolak usulan itu.

Sebagai bentuk protes, Yakov Alexandrovich Malik, Duta Besar Uni Soviet untuk PBB menyatakan memboikot pertemuan Dewan Keamanan PBB.(History.com. "1950:Soviets boycott United Nations Security Council")

Sialnya, pada 25 Juni 1950  Dewan Keamanan bersidang membahas Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 82, yaitu resolusi terhadap konflik Semenanjung Korea antara Uni Soviet-Korut melawan AS-Korsel. Tanpa kehadiran Uni Soviet, DK PBB dengan suara 9-0 menghasilkan resolusi yang pro AS-Korsel. Padahal saat itu Korut sedang menduduki Korsel.

Peran Soekarno

Pada 30 September 1960, sebelum Sesi Kelima Sidang Majelis Umum PBB dimulai, Presiden Republik Indonesia Soekarno didaulat menyampaikan pidato. Sebuah pidato yang indah, visioner, dan tercatat dalam sejarah sebagai pidato terpanjang keempat (122 menit) yang pernah disampaikan para pemimpin dunia di sidang PBB dalam era 1945-1976.

Pidato sepanjang itu hanya pernah di sampaikan Fidel Castro (Kuba, 269 menit, 26 September 1960), Sekou Toure (Guinea, 10 Okt. 1960, 144 menit), dan Nikita Khrushchev (Uni Soviet, 23 Sept. 1960, 140 menit).(UN. "What is the longest speech given at the United Nations?")

Dalam pidatonya, Bung Karno menyampaikan visi Bangsa Indonesia tentang tata dunia baru yang damai dan beradilan;  tentang Pancasila sebagai ideologi yang mencerminkan nilai-nilai terbaik dari Kapitalisme dan Komunisme; politik Indonesia yang bebas aktif; dan sejumlah kritik terhadap PBB yang kurang representatif dan demokratis.

Termasuk di dalam kritikan Soekarno adalah penolakan PBB terhadap keanggotaan Republik Rakyat China.

Tentang Persoalan China ini, Ir. Soekarno mengatakan, "Selain itu, tidak semua negara di Asia dan Afrika diwakili di sini. PBB akan lemah jika menolak keterwakilan negara manapun, terutama negara dari sebuah bangsa yang tua, bijaksana, dan kuat." (Soekarno, 1960)

Diolah dari gettyimage/bettmenn dan pidato Soekarno

"Saya berbicara tentang China. Saya berbicara tentang apa yang sering disebut China Komunis, yang bagi kami merupakan satu-satunya China yang sesungguhnya. PBB justru sangat lemah karena menolak keanggotaan negara terbesar di dunia."

Bung Karno memang secara tegas menyatakan posisi Indonesia yang mendukung RRC dan bukan Taiwan. Tetapi dukungan itu bukan dilandasi sentimen subjektif kedekatan Bung Karno dan Bangsa Indonesia dengan pimpinan dan bangsa Tiongkok. Bung Karno lebih melihatnya dari sisi riil politik bahwa RRC adalah bangsa terbesar dari sisi jumlah penduduk, luas wilayah, usia peradaban, dan kekuatan ekonomi.

Menurut Bung Karno, mengabaikan RRC dalam keanggotaan PBB hanya akan membuat PBB menjadi organisasi yang lemah dan tidak efektif dalam menjalankan misinya.

Pidato Bung Karno di Sidang Majelis Umum PBB. Diolah dari gettyimage/bettmenn dan Soekarno (1960)

Perjuangan Bung Karno agar RRT diterima sebagai anggota PBB tidak hanya dilakukan melalui forum-forum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di luar itu, Bung Karno bersama sejumlah pempimpin besar bangsa-bangsa yang baru merdeka-- Josep Broz Tito (Yugoslavia), Jawalharlal Nehru (India), Gamal Abdel Nazzer (Mesir), dan Kwame Nkrumah (Ghana)--mengorganisasikan Konferensi Asia Afrika, embrio Gerakan Non-Blok. Salah satu poin resolusi atau tuntutan dalam KAA di Bandung adalah keanggotaan RRT di PBB.

Sejak Januari 1965, sebagai bentuk protes atas upaya Inggris dan Amerika Serikat mendirikan negara Malaysia, Indonesia keluar dari PBB. Tanpa Indonesia, perjuangan sejumlah negara untuk memasukkan RRC ke dalam PBB terus berlanjut.

Pada 1971, Albania mengajukan mosi untuk mengakui RRC sebagai satu-satunya negara yang mewakili bangsa Tiongkok di PBB. Mosi itu diterima dan menjadi  Resolusi Majelis Umum 2758. Sejak itu, RRC merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Maka sejak 1971, RRC menjadi anggota PBB dan sekaligus mengambil alih hak Taiwan (Republik Tiongkok) sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Apa yang dilakukan Presiden Soekarno adalah contoh bagaimana Indonesia seharusnya bersikap dalam memperjuangkan tata dunia baru yang demokratis dan berkeadilan. Inilah yang membuat Bung Karno selalu dikenang sebagai pemimpin besar dunia, bukan saja oleh Rakyat Indonesia, tetapi juga bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Tiongkok.

Pada Oktober 2015, Pemerintah RRT mendirikan Rumah Soekarno, pusat hubungan kerjasama Indonesia-RRC. Putri Soekarno, Megawati diundang untuk meresmikanya.

Kita berharap pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi, Menlu Retno Marsudi, dan para diplomat Indonesia dapat meneladani Soekarno, memanfaatkan secara maksimal posisi Indonesia di Dewan Keamanan PBB selama dua tahun ini untuk memperjuangkan hak bangsa-bangsa tertindas di dunia. [@tilariapadika]

Sumber Cetak/Luring:

1. Xiabong Li (ed) (2012). China at War: An Encyclopedias. ABC-CLIO
2. Soekarno (1960). To build the world anew; President's Sukarno's major address delivered before the 15th United Nations General Assembly session of Friday 30 September 1960.Djarkarta: Dept. of Information
3. Carisch, Enrico, Rickard-Martin, Loraine, Meister, Shawna R. (2012).The Evolution of UN Sanctions: From a Tool of Warfare to a Tool of Peace, Security and Human Rights.Springer Nature
4. Ylber MARKU (2017). Sino-Albanian relations during the Cold War, 1949-1978 : an Albanian perspective. Lingnan University

Baca seri lain artikel Tilaria Padika tentang SOEKARNO