Mendengar para elite politik berkampanye sungguh bikin jengkel. Bukan sekedar karena lontaran janji-janji manis tanpa penjelasan cara mewujudkannya. Bukan cuma sebab slogan-slogan kosong yang tak kunjung berubah sejak puluhan tahun lampau. Mereka menjengkelkan karena seenaknya menggunakan kata-kata, mengubah pengertiannya, menggeser arti dari yang sepatutnya.
Contohnya di NTT. Saat berkampanye, Cakada (baik cagub, cabup, dan calon wakilnya) sering gunakan kata prioritas. Mereka lontarkan di mana-mana.
Di kabupaten A, si cagub bicara di atas panggung, "Jika kami terpilih, pembangunan jalan akan kami prioritaskan ke kabupaten ini." Di Kabupaten B, kalimat serupa ia sampaikan pada kampanye terbatas. Demikian pula di Kabupaten C, D, E, seluruh kabupaten yang ia datangi, janji diprioritaskan dalam program pembangunan jalan ia tiupkan.
Perilaku serupa ditampilkan para calon bupati, berjanji menjadikan setiap kecamatan yang dikunjunginya---dan ia kunjungi semua kecamatan yang ada---sebagai daerah prioritas pembangunan infrastruktur.
Persoalannya, jika semua kabupaten atau kecamatan diprioritaskan, bukankah itu berarti tidak ada yang jadi prioritas?
Menurut KBBI daring, prioritas berarti "yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain." Para penyusun KBBI sudah repot-repot menambahkan penegasan "daripada yang lain" artinya sungguh penting untuk dipahami bahwa jika ada yang didahulukan maka ada yang dikemudiankan. Ada yang diutamakan berkonsekuensi kepada ada yang dinomor-sekiankan. Jika ada yang prioritas, maka patutnya ada yang posterioritas.
Jadi tak bisa semuanya prioritas. Tidak mungkin! Tanpa ada yang dikemudiankan tak bisa ada yang prioritas.
Lantas, ketika para cakada menjanjikan kepada tiap-tiap daerah bahwa daerah itu dan masyarakat itu akan diprioritaskan dalam pembangunan jalan dan infrastuktur lainnya, apakah itu berarti para elite politik kita tidak paham arti prioritas?
Tidak mungkin. Mereka pasti paham.
Lalu apa sebabnya?
Bohong. Ya! Bohong!
Ketika elite politik bicara kepada publik, tujuannya bukan untuk mengabarkan kebenaran. Â Tentu saja tidak semua politisi begitu. Yang saya maksud adalah para politicker, dan umumnya politisi semenjak Orde Baru adalah politicker---Lihat penjelasan politicker di sini.
Intensi utama dari komunikasi publik yang dilakukan politisi zaman now adalah untuk meraih dukungan, mendapatkan suara massa saat pemilu dan pemilukada.
Karena mengutamakan tujuan ini, kebenaran pun dibokongi, publik dibohongi.
Seharusnya mereka bisa gunakan kata pemerataan atau merata jika yang dimaksudkan adalah tidak ada daerah yang dipinggirkan di dalam pembangunan. Bahwa pembangunan infrastruktur di bawah pemerintahan mereka akan merata kepada semua daerah, tidak hanya diprioritaskan kepada daerah tertentu.
Tetapi kata merata sepertinya bukan kata yang  kuat untuk meraih simpati publik di tempat mereka berkampanye. Prioritas adalah kata yang lebih kuat, yang lebih menarik dukungan orang. Tak peduli jika  kelak publik heran setelah membaca berita bahwa di kabupaten lain pun, di kecamatan lain pun, di seluruh kabupaten dan di seluruh kecamatan yang dikunjungi, Si Cakada sampaikan hal serupa.
Rupanya kecenderungan bahasa tipu-tapu politicker ini sudah lama pula disadari orang-orang, bahkan dipelajari kalangan cerdik-pandai.
George Orwell, penulis novel distopia---saya nilai terlalu paranoid---1984 dan novel allegoris Animal Farm sudah sejak 1946 menulis esai "Politics and the English Language" (yang saya punya versi cetak ulangnya pada 1968 dalam  The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell).
Menurut Orwell, karakter political writing dalam bahasa Inggris pada masanya antara lain: dying metaphors dan sering digunakan tanpa paham artinya; operator or verbal fals limbs, maksudnya menggunakan frasa kata yang panjang padahal bisa disingkat (contohnya bisa pakai 'role' tetapi dipanjangkan dengan 'play a leading part in'); pretentious diction, menggunakan kalimat dengan kata-kata yang berkesan ilmiah untuk menyelubungi penilaian yang bias; dan meaningless words, termaksud membuat kata-kata menjadi kehilangan arti. Dalam bahasa pejabat kita, misalnya ,'kritik membangun,' 'partai setan vs partai Allah' atau 'hoax membangun.' Banyaklah contohnya.
Cendekiawan ilmu politik, Murray Edelman dalam papernya "Political Language and Political Reality" (PS vol 18, No 1 (1985))  menulis "We are inundated with accounts and disscussion of elections campaigns, legislative debates, and the statements of high officials but none of these means anything at all for how people live until they are implemented; and the form of eventual  implementation, or whether it will occur at all, can not be known from publicised language."
Maka jika politisi janjikan anu saat kampanye, jangan bayangkan wujud anu itu  seperti yang ia bunyikan, tetapi tunggu nanti bagaimana rupanya saat sudah berkuasa.
Yang lebih kini, Gregory Shafer katakan "Instead of speaking in genuine terms about an issue, they resort to sound bites and code words to distort reality and avoid answering a question." ("Political Language, Democracy, and the Language Arts Class" dalam English Journal 103.2 (2013): 30--37).
Di mulut politisi yang jadi cakada di NTT, tidak pernah akan keluar informasi tentang kebenaran bahwa pembangunan jalan di NTT bersumber pada transfer dana pusat, dan itu artinya jika dana digunakan merata yang ter-cover hanya  sekitar 2 km lebih sedikit panjang jalan baru di tiap-tiap kabupaten. Yang akan keluar dari mulut mereka adalah bahwa penyebab dari problem keterbatasan infrastruktur di NTT semata-mata ketidakbecusan pemerintahan sebelumnya.
Bagaimana caranya si cakada sebagai pemimpin baru akan jadi lebih becus, tak terjelaskan. Pokoknya publik percaya saja, begitu cakada baru terpilih, sim salabim, segalanya jadi tiba-tiba becus.
Ternyata berbohong--atau lebih halus dikatakan sengaja membingungkan--dalam pernyataan politik itu bukan monopoli politisi Indonesia. Rupanya sebagaian besar politisi seperti itu.
Mengapa bisa begitu?
Mungkin karena mayoritas  politisi  hanya mengejar kekuasaan. Kekuasaan jadi tujuan. Kekuasaan an sich. Jadi bukan memperjuangkan kekuasaan untuk mewujudkan idealisme mereka tentang kehidupan publik yang lebih baik.
Adakah politisi yang tidak seperti itu?
Ada donk. Saya misalnya. Anda keberatan saya puja-puji diri sendiri?
Saya politisi, lho. Politisi tidak harus menjadi caleg lah. Meski sebaiknya memang menjadi caleg, capres, cagub, cabub. Tetapi ketika ada prinsip-prinsip yang tidak dapat dikompromikan dan membuat kita sadar tidak ada di antara partai-partai mapan sekarang ini dapat dijadikan kendaraan politik yang benar, ya minimal menulis tentang politik, tentang gagasan-gagasan Anda akan kehidupan publik yang seharusnya. Jangan lupa, sambil menulis, ajak orang-orang  yang segagasan untuk membangun parpol sendiri.
Para politisi parpol mapan saat ini ya gitu deh. Banyak yang suka kibul. Tetapi selama orang-orang baik tidak berpolitik, isi panggung politik praktis memang melulu hanya tukang kibul dan perusak bahasa. Sialnya, kebijakan publik adalah hasil dari politik dan kebijakan publik berdampak---langsung dan tak langsung--ke mana-mana, termasuk kepada harga celana dalam kita.
Begitu.
***
Tilaria Padika
12052018
