Ketika itu, sebelum mengeluarkan kebijakan strategis (termasuk mengajukan rancangan produk perundang-undangan ke DPR), pemerintah terlebih dahulu membahasnya bersama parpol-parpol koalisi di dalam sekber.
Bagi saya, usulan ini juga logis. Pemerintahan adalah pemerintahan koalisi, koalisi dari parpol-parpol. Ini sah-sah saja dan demikialah etisnya, sekalipun sistem kita presidensial.
Catatannya, sekber akan salah dimanfaatkan jika setiap pertemuan membahas kebijakan sensitif di sekber dijadikan momentum tawar-menawar reshuffle kabinet. Ini kesan saya pada Sekber masa Pak Susilo. Dalam beberapa kesempatan -- tidak selalu---tampaknya diskusi di sekber bukan merumuskan apa yang terbaik bagi rakyat. Parpol bersedia menukar dukungannya terhadap usulan pemerintah di DPR dengan jatah menteri hasil perombakan. Jika ini yang terjadi, Sekber serupa saja dengan balai lelang.
Diskusi kebijakan di sekber harusnya tetap mengacu kepada platform (visi-misi, program, dll) yang diusung koalisi saat pemilu dan disampaikan kepada rakyat. Jangan menyimpang dari itu sebab itu merupakan proposal politik yang disampaikan kepada rakyat. Ketika rakyat memilih, sah sudah kontrak politik antara koalisi dan rakyat.
Pemerintah memerintah berdasarkan kontrak itu. Berbasis kontrak itu rakyat menagih janji-janji. Lancung terhadap kontrak adalah wanprestasi. Sanksi bagi wanprestasi adalah delegitimasi, meski de facto saja, tidak de jure sebab setahu saya tak ada ketentuan perundangan untuk menjatuhkan pemerintah oleh sebab gagal penuhi janji kampanye. Beginilah kelemahan demokrasi prosedural. Mau bagaimana lagi?
Baiklah. Demikian kiranya sumbang saran saya. Syarat yang disampaikan Pak Susilo pada dasarnya normatif saja, sudah sewajarnya. Tentu dengan asumsi dan syarat dalam catatan ringkas ini. Semoga koalisi ini benar terwujud sehingga dengan itu urusan 'lebaran kuda' pudar sudah dari percakapan publik.
Tabik.
***
Tilaria Padika
Timor, 12/03/2018
