Tilaria Padika
Tilaria Padika Petani

Artikel sejarah - ekonomi - politik - sosial budaya Twitter: @tilariapadika | surel: tilaria.padika@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Cadar, Atribut dan Simalakama Kebijakan

7 Maret 2018   17:29 Diperbarui: 8 Maret 2018   09:46 780 8 4
Cadar, Atribut dan Simalakama Kebijakan
Sumber: Kompasiana

Atribut --dalam konteks ini tanda-tanda artifisial yang dikenakan atau dilakukan untuk menjelaskan hakitat diri-- sudah lama jadi silang sengketa. Sepertinya sudah alamiah dalam hidup manusia --sebagaimana hewan lain-- kondisi paradoksal: senang guyup, hidup bersama, sekaligus cenderung berkelompok.

Melarut tetapi sekaligus menggumpal. Sadar butuh orang lain, rindu dunia penuh persaudaraan, tetapi sekaligus memandang orang lain sebagai ancaman. Gembira dengan adanya kita, tetapi juga senang pilah kami dan kamu. Merangkul sekaligus memilah. Merekatkan juga meretakkan.

Paradoks itu diwaliki dengan baik oleh atribut yang dikenakan: entah tambahan pada busana, cara memberi salam, pemberian nama pada anak, atau bahkan mungkin cara kentut. Atribut-atribut itu bukan saja membantu orang lain untuk memahami siapa kita, cara kita melihat dunia dan menyikapi peristiwa-peristiwa, tetapi juga memperkuat kebersamaan dalam kelompok sekaligus (sebaliknya) mempertegas demarkasi dengan kelompok lain.

Ketika kita hadir dengan atribut di tengah-tengah keramaian yang anonim, bakal dua reaksi yang muncul. Orang yang sekelompok dengan kita: "Eh, dia orang kita." Sementara yang berbeda kelompok: "Iiih, dia itu mereka."

Pada masa Orde Baru dulu, untuk mendorong pembauran sosial, meningkatkan kerekatan sosial, penggunaan atribut di lingkungan yang plural direpresi. Beberapa contoh misalnya pelarangan pelajar menggunakan jilbab di sekolah negeri; pemaksaan orang Thionghoa menggunakan nama nusantara; para pejabat tidak menggunakan salam yang mewakili agama tertentu dalam pidato-pidato; hingga pemaksaan azas tunggal kepada organisasi masyarakat dan organisasi politik.

Larangan penggunaan jilbab di sekolah berlansung selama kurang lebih 10 tahun, sejak SK Dirjen Dikdasmen Darji Darmodihajo  nomor 5 tahun 1982 hingga diterbitkannya SK  Dirjen Dikdasmen nomor 100 tahun 1991.

Baca Juga : Black Panther itu Perlawanan Kontra-Kultur

Sebenarnya SK 5 1982 tidak eksplisit melarang penggunaan jilbab. SK itu hanya secara ketat mengatur pakaian seragam para pelajar. Tetapi gencarnya represi terhadap golongan Islam politik oleh Orba Baru membuat pihak sekolah mencurigai para pelajar berjilbab sebagai korban hasutan golongan islam politik, sebagai sayap counter-culture dari gerakan politik islam garis keras.

Contoh kasusnya adalah Triwulandari, pelajar SMAN 1 Jember yang ngotot mengenakan jilbab ke sekolah setelah mengikuti 4 hari kegiatan Studi Islam Intensif (SII) di Masjid Salman ITB, Bandung. Setelah diusir dari sekolah, Triwulandari diperiksa Kodim 0824 Jember soal kaitannya dengan Jama'ah Imron, sebuah grup islam politik garis keras di masa itu.  (Ulasan lengkap tentang ini dapat dibaca dalam paper Ali Alatas, "Kasus Jilbab di Sekolah-Sekolah Negeri Indonesia 1982-1991").

Warga negara Indonesia beretnis Thionghoa lebih apes lagi. Pada 1966 keluar Keputusan Presidium Kabinet Ampera  No. 127 tentang "Peraturan Ganti Nama Bagi Warga Negara Indonesia yang Memakai Nama Cina". Setahun kemudian (Desember 1967), Soeharto mengeluarkan Inpres 14 tentang "Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina" dan Keppres 240 tentang "Kebijaksanaan Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing."

Bagian menimbang Inpres 14/1967  menyatakan, "bahwa agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia ... manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psychologis, mental dan moril yang kurang wajar terhadap warganegara Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap proses asimilasi, perlu diatur serta ditempatkan fungsinya pada proporsi yang wajar." Selanjutnya diputuskan, "...tata-cara ibadah Cina yang memiliki aspek affinitas culturil yang berpusat pada negeri leluhurnya, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan ...dan ... Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak menyolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga."

Pasal 5 Keppres 240/1967  berbunyi, "Khusus terhadap Warga Negara Indonesia Keturunan Asing jang masih memakai nama Cina diandjurkan mengganti nama-namanja dengan nama Indonesia sesuai dengan ketentuan jang berlaku."

Meski soal nama ini secara resmi hanya berupa anjuran, dalam kenyataan di lapangan, warga negara beretnis Thionghoa berhadapan dengan kesulitan-kesulitan jika mempertahankan atribut kebudayaan mereka  pada nama di dalam dokumen-dokumen resmi.

Bukan hanya ekspresi kultural (termasuk agama) melalui atribut pakaian, nama, dan perayaan-perayaan yang direpresi oleh Orde Baru. Artibut politik yang lebih hakiki berupa azas organisasi sosial-politik juga dilarang. Melalui UU 3/1985, organisasi-organisasi dipaksa menggunakan azas tunggal, Pancasila.

Posisi Orba terhadap Pancasila memang berbeda dengan Soekarno, sang perumus itu sendiri. Soekarno menekankan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai idelogi bangsa yang menyatukan komponen-komponen yang berbeda, organisasi-organisasi dan golongan yang beragam ideologinya.

Dalam Ceramah Presiden Sukarno pada Pertemuan Gerakan Pembela Pancasila di Istana Pada Tanggal 17 Juni 1954, melalui pidato berjudul "Anjuranku Kepada Segenap Bangsa Indonesia," Bung Karno mengatakan,

"PNI tetaplah kepada azas Marhaenisme. Dan PNI boleh berkata justru karena PNI berazas Marhaenisme, oleh karena itulah PNI mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi jangan berkata PNI berdasarkan Pancasila. ...

Pancasila adalah dasar negara dan harus kita pertahankan sebagai dasar negara jika kita tidak mau mengalami bahaya besar terpecahnya negara ini.

Negara adalah "wadah". Dari territour Sabang sampai ke Merauke ini adalah harus terbentang satu wadah yang besar. Di dalam wadah ini adalah masyarakat. ... siapapun, ingin masukkan ideologi, masukkanlah di dalam masyarakat ini! ... beda antara wadah dengan masyarakat yang di dalam wadah ini.

... ini wadah diisi air, engkau mau apa, airnya diisi dengan warna apa, warna hijau ... warna merah ... kuning ... hitam, .... Airnya yang harus diisi, bukan wadahnya. Wadahnya biar tetap dengan berdasarkan Pancasila, tetap terbuat daripada elemen-elemen Pancasila ini."

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2