Mohon tunggu...
Om Gege
Om Gege Mohon Tunggu... Coffee4Soul.club

Coffee4Soul.club || Petani separuh hati, kuli tempo-tempo, penulis recehan, provokator kambuhan, revolusioner musiman

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Cadar, Atribut dan Simalakama Kebijakan

7 Maret 2018   17:29 Diperbarui: 8 Maret 2018   09:46 1393 8 4 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Cadar, Atribut dan Simalakama Kebijakan
Sumber: Kompasiana

Atribut --dalam konteks ini tanda-tanda artifisial yang dikenakan atau dilakukan untuk menjelaskan hakitat diri-- sudah lama jadi silang sengketa. Sepertinya sudah alamiah dalam hidup manusia --sebagaimana hewan lain-- kondisi paradoksal: senang guyup, hidup bersama, sekaligus cenderung berkelompok.

Melarut tetapi sekaligus menggumpal. Sadar butuh orang lain, rindu dunia penuh persaudaraan, tetapi sekaligus memandang orang lain sebagai ancaman. Gembira dengan adanya kita, tetapi juga senang pilah kami dan kamu. Merangkul sekaligus memilah. Merekatkan juga meretakkan.

Paradoks itu diwaliki dengan baik oleh atribut yang dikenakan: entah tambahan pada busana, cara memberi salam, pemberian nama pada anak, atau bahkan mungkin cara kentut. Atribut-atribut itu bukan saja membantu orang lain untuk memahami siapa kita, cara kita melihat dunia dan menyikapi peristiwa-peristiwa, tetapi juga memperkuat kebersamaan dalam kelompok sekaligus (sebaliknya) mempertegas demarkasi dengan kelompok lain.

Ketika kita hadir dengan atribut di tengah-tengah keramaian yang anonim, bakal dua reaksi yang muncul. Orang yang sekelompok dengan kita: "Eh, dia orang kita." Sementara yang berbeda kelompok: "Iiih, dia itu mereka."

Pada masa Orde Baru dulu, untuk mendorong pembauran sosial, meningkatkan kerekatan sosial, penggunaan atribut di lingkungan yang plural direpresi. Beberapa contoh misalnya pelarangan pelajar menggunakan jilbab di sekolah negeri; pemaksaan orang Thionghoa menggunakan nama nusantara; para pejabat tidak menggunakan salam yang mewakili agama tertentu dalam pidato-pidato; hingga pemaksaan azas tunggal kepada organisasi masyarakat dan organisasi politik.

Larangan penggunaan jilbab di sekolah berlansung selama kurang lebih 10 tahun, sejak SK Dirjen Dikdasmen Darji Darmodihajo  nomor 5 tahun 1982 hingga diterbitkannya SK  Dirjen Dikdasmen nomor 100 tahun 1991.

Baca Juga : Black Panther itu Perlawanan Kontra-Kultur

Sebenarnya SK 5 1982 tidak eksplisit melarang penggunaan jilbab. SK itu hanya secara ketat mengatur pakaian seragam para pelajar. Tetapi gencarnya represi terhadap golongan Islam politik oleh Orba Baru membuat pihak sekolah mencurigai para pelajar berjilbab sebagai korban hasutan golongan islam politik, sebagai sayap counter-culture dari gerakan politik islam garis keras.

Contoh kasusnya adalah Triwulandari, pelajar SMAN 1 Jember yang ngotot mengenakan jilbab ke sekolah setelah mengikuti 4 hari kegiatan Studi Islam Intensif (SII) di Masjid Salman ITB, Bandung. Setelah diusir dari sekolah, Triwulandari diperiksa Kodim 0824 Jember soal kaitannya dengan Jama'ah Imron, sebuah grup islam politik garis keras di masa itu.  (Ulasan lengkap tentang ini dapat dibaca dalam paper Ali Alatas, "Kasus Jilbab di Sekolah-Sekolah Negeri Indonesia 1982-1991").

Warga negara Indonesia beretnis Thionghoa lebih apes lagi. Pada 1966 keluar Keputusan Presidium Kabinet Ampera  No. 127 tentang "Peraturan Ganti Nama Bagi Warga Negara Indonesia yang Memakai Nama Cina". Setahun kemudian (Desember 1967), Soeharto mengeluarkan Inpres 14 tentang "Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina" dan Keppres 240 tentang "Kebijaksanaan Pokok Yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing."

Bagian menimbang Inpres 14/1967  menyatakan, "bahwa agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina di Indonesia ... manifestasinya dapat menimbulkan pengaruh psychologis, mental dan moril yang kurang wajar terhadap warganegara Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap proses asimilasi, perlu diatur serta ditempatkan fungsinya pada proporsi yang wajar." Selanjutnya diputuskan, "...tata-cara ibadah Cina yang memiliki aspek affinitas culturil yang berpusat pada negeri leluhurnya, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan ...dan ... Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak menyolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga."

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x