Sejak reformasi bergulir, banyak kemudahan yang sebelumnya tidak kita dapat saat Orde Baru. Kebebasan mengemukakan pendapat yang direpresi di masa lalu, kini dibuka lebar. Banyak orang dengan mudah mengemukakan pendapat melalui media dan media sosial. Tak jarang pendapat yang dikemukakan secara semi privat itu (media sosial) menjadi viral dan kemudian dikutip oleh media mainstream.
Begitu juga dengan kemungkinan memperoleh informasi yang dulu terbatas, kini masyarakat mendapatkannya dari banyak source. Kita dengan cepat mengetahui soal 9/11 di New York, atau penembakan di Inggris , atau bom di Afganistan. Atau dunia juga dengan mudah mengetahui bahwa gembong terorisme di Poso, yaitu Santoso tertangkap atau Jakarta yang terendam banjir setelah hujan semalaman. Dengan situasi seperti itu, batas menjadi semu, dan dunia disatukan melalui informasi.
Ini adalah hal positif dari system demokrasi. Banyak orang bilang bahwa demokrasi adalah sesuatu yang baik. Tapi sebenarnya dia seperti pisau bermata dua karena demokrasi bisa dikelola dengan baik, ada yang tidak. Jika tidak akan merembet ke hal yang tidak diinginkan.
Salah satunya adalah soal ideologi. Kini ideologi non Pancasila  sudah masuk ke negara ini termasuk kekerasan dan ekstremisme yang masuk ke berbagai komunitas melalui internet. Komunitas pendidikan dan intelektual kelas menengah adalah pihak yang paling terasa pengaruhnya. Mereka menginginkan ideologi Islam diberlakukan di Indonesia sedang bentuk negaranya adalah khilafah. Tak hanya secara teori, ideologi itu juga sampai pada hal-hal praktis seperti merakit bom dll.
Hanya saja, negara kita punya beberapa restriksi soal ini. Kita paham bahwa soal Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah merupakan hal yang final, sehingga tidak bisa diutik-utik. Kaum yang menginginkan ideologi selain Pancasila merasa  terbatas pergerakannya meski mereka kerap menyuarakan di media sosial dan beberapa ceramah agama.Mereka kerap melakukan 'gerilya' untuk menyebarkan faham non Pancasila ini. Tujuannya satu yaitu tidak menyukai dan tidak setuju dengan Pancasila.
Hanya saja ketika RUU HIP mengemuka  dan berbagai komponen masyarakat bereaksi, kaum  non Pancasila ini bereaksi. Reaksinya sungguh menggelikan hati, karena mereka bertindak dan berpendapat seakan-akan setuju dan mendukung Pancasila. Kaum yang memusuhi ideologi negara yang sah kemudian berbelok menyetujuinya adalah sikap yang menggelikan dan lucu. Pasti ada udang dibalik batu. Kita semua yakin jika situasi berubah, mereka akan kembali melontarkan anti Pancasila lagi.
Bukankah begitu ?
