Indonesia merupakan salah satu negara yang mempraktikkan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Sebagai negara demokratis, Indonesia masih jauh dari harapan sebagai negara dengan demokrasi yang terkonsolidasi. Adapun demokrasi yang terkonsolidasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
- Demokrasi berjalan serta berproses dalam rentang waktu yang lama
- Penegakan hukum berjalan dengan baik
- Pengadilan yang independen
- Pemilu yang adil dan kompetitif
- Civil society yang kuat
- Terpenuhinya hak-hak sipil, ekonomi, serta budaya warga negara
Sejauh ini Demokrasi Pancasila yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sistem pemerintahan yang paling cocok diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan konsep Demokrasi Liberal, Demokrasi Kapitalis, dan Demokrasi Terpimpin yang pernah gagal diterapkan di Indonesia.
Demokrasi Pancasila merupakan perwujudan dari realitas masyarakat Indonesia yang sangat beragam atau multikultural, namun tetap menempatkan budaya gotong royong dan persatuan di atas segala perbedaan.
Penerapan konsep musyawarah untuk mencapai suatu mufakat yang selama ini kita kenal, juga merupakan bukti bahwasanya Demokrasi Pancasila bertujuan untuk mengutamakan keselarasan, keseimbangan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Tantangan Demokrasi di Indonesia
Sejak memasuki era reformasi, konsep dari demokrasi itu sendiri semakin luas disebarkan di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari adanya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat Indonesia dalam mengkritik kinerja pemerintahan. Hal tersebut pun membawa dilema bagi bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap kali disalahgunakan oleh sebagian masyarakat sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas.
Sebagai contoh, maraknya konflik yang terjadi di Indonesia biasanya disebabkan oleh perbedaan agama dan budaya yang ada di kalangan masyarakat Indonesia, maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, serta munculnya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme yang semakin marak terjadi.
Pada kubu pemerintahan dan politik, kondisi demokrasi di Indonesia juga tak kalah mengkhawatirkan. Salah satu hal yang bisa kita soroti adalah banyaknya tindakan pelanggaran HAM, minimnya pelibatan aspirasi publik terhadap Rancangan berbagai Undang-Undang seperti Revisi UU KPK, RKUHP, keberadaan UU ITE yang menyulitkan pejuang HAM, serta beberapa penerbitan Perpu yang tidak berlandaskan kepada kajian-kajian yang objektif dan lain sebagainya.
Hal tersebut terbilang ironis karena kedaulatan seharusnya ada di tangan rakyat dan partisipasi rakyat merupakan hal yang mutlak sekaligus kunci dari demokrasi itu sendiri.
Selain itu, jika kita melihat keadaan politik di Indonesia belakangan ini, banyak dari politikus yang memanfaatkan isu-isu SARA untuk saling menyerang lawan politik mereka demi mendapatkan legitimasi dari masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, beberapa contoh di atas dapat mencederai konsep demokrasi dan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
