Seandainya saya mempunyai waktu sepuluh jam untuk menebang pohon, saya akan melewatkan delapan jam pertama untuk mengasah kapak saya. (Abraham Lincoln)
Kutipan kalimat bijak tersebut sedang mengatakan bahwa perencanaan itu begitu penting sebelum bertindak. Bahkan ada orang bijak berkata, gagal merencanakan sama artinya sedang merencanakan kegagalan. Sejatinya perencanaan membutuhkan pemikiran yang dalam, untuk mengukur seberapa besar kekuatan, kelemahan, tantangan dan kesempatan yang kita miliki. Dengan demikian, seseorang tidak salah dalam membuat prioritas. Mana yang harus dikerjakan terlebih dulu, mana yang dibelakangkan atau barangkali menenentukan mana yang tidak akan dikerjakan sama sekali.Â
Demikian pula bangsa kita, perencanaan mutlak dikedepankan. Mengingat bangsa kita wilayahnya begitu luas, masyarakatnya beragam, serta permasalahannya begitu kompleks, belum lagi kebutuhan dan kepentingannya yang berbeda. Sehingga untuk mencapai cita-cita negara yang ditetapkan pendiri bangsa, yaitu masyarakat  bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dibutuhkan prioritas untuk mencapainya. Bicara tentang prioritas,  kita sedang berbicara tentang perencanaan.
Negara kita sendiri tentu telah diperlengkapi dengan badan khusus yang menangani perencanaan nasional. Dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas. Tentu untuk memimpin kementerian ini tidak mudah, dibutuhkan orang yang visioner, berpengalaman dan kompeten dibidangnya. Meminjam istilah Pak Bambang P.S. Brodjonegoro, bahwa "untuk merencanakan pembangunan nasional butuh pemikir (otak), yang mampu membuat prioritas. Sementara hati dibutuhkan untuk mengimplementasikannya.
Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa bangsa kita wilayahnya begitu luas, masyarakatnya beragam, serta permasalahannya begitu kompleks, belum lagi kebutuhan dan kepentingannya yang berbeda. Untuk itu dibutuhkan seorang pemimpin yang visioner, memiliki segudang pengalaman dan kompetensi yang handal dalam merancang perencanaan nasional. Sofyan Djalil (mantan menteri PPN/Bappenas) mengatakan bahwa sosok yang demikian ada pada Prof. Bambang P. S. Brodjonegoro, Ph.D.
Melihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman pekerjaannya yang berkaitan ekonomi pembangunan dan tata wilayah serta perkotaan, ditambah dengan  pengalaman di dunia akademisi serta memimpin dan konsultan dibeberapa perusahaan papan atas. Tentu tidak diragukan lagi ketika Presiden Joko Widodo mempercayakan untuk menakhodai Kementerian PPN/Bappenas saat ini.
Perlu kita ketahui juga bahwa Bambang P. S. Brodjonegoro sebelumnya telah pernah menjabat wakil  menteri keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Bahkan sebelum  dilantik 28 Juli 2016 lalu oleh Presiden Joko Widodo, Bambang P.S. Brodjonegoro telah menjabat sebagai menteri keuangan, sebelum digantikan oleh Sri Mulyani. Tapi bagi beliau, memasuki kementerian baru ini bukan sebuah permasalahan, mengingat bahwa Kementerian PPN/Bappenas adalah posisi yang tepat berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kita berharap segudang tugas bisa diselesaikan dengan baik demi mencapai cita-cita dan tujuan bangsa.
Tantangan PPN/Bappenas di Era Reformasi
Dalam acara nangkring bersama lebih 50 orang Kompasianer (Senin, 29/8/2016), tepatnya di Ruang Rapat Pimpinan, Lt. 2, Gedung Utama Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat, Menteri PPN/Bappenas mengatakan bahwa tantangan Bappenas di era orde baru dengan era reformasi sangat berbeda. Di era orde baru, Bappenas merupakan lembaga yang powerfull. Pada waktu itu situasi bangsa kita memang sedang menata pembangunan ekonomi setelah mengalami inflasi yang sangat besar, pertumbuhan ekonomi yang rendah.
