Pasca Orde Baru, pembicaraan tentang demokrasi ternyata semakin menarik. Terlebih ketika adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik, kemudian disusul dengan pelaksanaan pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung dan pemilihan legislatif tidak hanya berdasarkan pada partai saja, tetapi rakyat pemilih bebas memilih orangnya juga.
Dengan perkembangan yang demikian, setidaknya ada harapan yang besar dari rakyat melalui proses tersebut. Berharap akan lahir pemimpin yang pro rakyat, berintegritas, dan kompeten. Sehingga pemimpin tersebut dapat menjadi pemimpin yang amanah serta mampu membawa kemajuan bagi bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Fakta tersebut bisa kita amati melalui pemilu pertama di era reformasi pada tahun 1999, rakyat begitu antusias dan berbondong-bondong hadir di TPS untuk mengikuti pelaksanaan pemilu. Tetapi amat disayangkan bahwa partisipasi politik rakyat yang sangat antusias tersebut berangsur mengalami penurunan.
Selengkapnya, bisa melihat data dari empat kali pelaksanaan pemilihan umum di era reformasi ini. Berdasarkan data dari sebuahmedia bahwatahun 1999, ternyata tingkat partisipasi politik rakyat pada pemilihan legislatif (pileg) sangat tinggi yakni mencapai 92,6%. Berbeda dengan tahun-tahun berikutnya. Tahun 2004 hanya terdapat 84,1% untuk pileg, sementara untuk pemilihan presiden (pilpres) putaran pertama 78.2% dan putaran kedua 76.6%. Berikutnya di tahun 2009 semakin menurun lagi menjadi 70,9% untuk pileg, sementara untuk pilpres 71,7%. Dan data darimedia berikutnya, pada pemilihan umum 2014, partisipasi politik rakyat hanya 75,1% untuk pileg, sementara untuk pilpres 71.1%.
Berdasarkan data tersebut, ternyata dari tahun ke tahun partisipasi politik cenderung mengalami penurunan. Jadi kita pun dapat disimpulkan, ada masalah yang terjadi dalam hal partisipasi politik rakyat dalam pemilu tersebut. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi?
Tentu sudah menjadi rahasia umum, berdasarkan pengamatan dan berbagai diskusi seputar pemilu di tengah-tengah masyarakat, bahwa meningkatnya tingkat apatis terhadap pemilu sebenarnya tidak terlepas dari berbagai hal yang terjadi pasca pemilu.
Misalnya, ada banyak janji kampanye yang dilupakan atau tidak terealisasi oleh kandidat terpilih setelah menjabat. Tidak sedikit pula dari pemimpin yang tersebut tidak menunjukkan integritas dan kepedulian kepada rakyat setelah menjabat. Sebagai bukti nyata, ada saja pejabat dari hasil pilihan rakyat yang harus berurusan dengan hukum dan pengadilan karena terkait dengan tindakan korupsi atau tindakan tidak terpuji lainnya. Bahkan masih banyak lagi alasan-alasain lainnya yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap pemimpin yang terpilih melalui pemilu tersebut.
Melibatkan Rakyat Mengawasi Pemilu
Terlepas dengan rentetan permasalahan di atas dan belum terwujudnya berbagai harapan dari rakyat pemilih, maka kita seharusnya tidak dapat mengingkari bahwa pemilu adalah sarana paling efektif dalam proses pergantian dan regenerasi kepemimpinan dalam sebuah pemerintahan. Melalui pergantian pemimpin tersebut berharap pembangunan pun berlanjut dengan sebuah harapan pemerintahan berikutnya jauh lebih baik. Bisa kita bayangkan jika proses pemilu tidak ada lagi di negeri ini, maka dengan cara apa kita mencari pemimpin baru? Bukankah dengan pemilu kita bisa bebas memilih pemimpin kita?
Disamping itu, melalui pemilu tersebut semua rakyat memiliki kesempatan untuk berkontribusi bagi bangsanya. Sebab dengan berpartisipasi dalam pemilu, maka rakyat pun telah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
Jadi, sepakat bahwa pemilu harus tetap kita dukung. Hal terpenting yang perlu kita pecahkan bersama adalah agar pemilu kedepannya jauh lebih baik dan berkualitas dari pemilu sebelumnya. Sehingga pemimpin yang terpilih pun merupakan pemimpin yang benar-benar ingin memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
