Anies Baswedan harus diakui pintar memainkan isu dalam karir politiknya. Apalagi sejak dia terpilih sebagai Gubernur DKI mengalahkan Ahok dan AHY, dia sudah memiliki bargaining position untuk bersaing sebagai Capres pada tahun 2024 yang akan datang. Anies Baswedan juga pintar mengambil posisi tokoh yang anti thesis dari Jokowi sejak beliau jadi Gubernur DKI Jakarta. Anies menyadari bahwa nama Jokowi masih kuat di hati masyarakat. Meski nama Jokowi kuat dimata masyarakat, Anies paham bahwa Jokowi juga punya pembenci yang lumayan besar. Nah, langkah awal dari Anies B untuk mendapatkan dukungan politik adalah menampung para pembenci dan yang tidak puas dengan Jokowi selama ini. Tokoh lain, belum mampu menampung itu, sehingga nama Anies Baswedan masih kuat di mata masyarakat sebagai Tokoh yang layak dipilih menggantikan Jokowi tahun 2024 nanti.
Tak terkecuali di masa covid 19 ini, sejak maret hingga sekarang, banyak drama-drama pertentangan antara kebijakan nasional yang diambil oleh Jokowi dengan kebijakan DKI Jakarta yang diambil oleh Anies Baswedan. Sebutlah misalnya dalam penentuan Lockdown atau PSBB di masa awal pandemic. Jokowi dan Anies B, seakan tidak sama pemahaman dan keputusannya, akibatnya jumlah terdampak covid 19 di DKI Jakarta susah dikendalikan. Belum lagi soal teknis misalnya soal pengumuman jumlah kasus yang terkena covid 19 di DKI yang selalu tidak sama pemahamannya. Akibatnya apa? Masyarakat bingung dan akhirnya terjadi pro dan kontra. Endingnya, lagi-lagi terjadi persepsi public bahwa Anies B tidak mengindahkan petunjuk Jokowi sebagai Presiden.
Terbaru, Anies B ingin memberlakukan Jakarta kembali PSBB. Sehari sesudah rencana itu, Index Harga Saham Gabungan jatuh. Menyusul jumat kemarin, Rupiah turun terhadap Dolar. Sontak beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju mengkritik rencana Anies Baswedan itu.
Bila melihat semua tindakan Anies Baswedan selama  covid 19 ini, sebenarnya mudah membacanya bagi orang yang sudah memahami marketing politik. Semua gimmick yang dilakukan Anies Baswedan itu hanyalah untuk terus menjaga namanya sebagai Pemimpin yang diperhitungkan sebagai salah satu Capres tahun 2024. Sebab apa? Fakta dan data membuktikan, meski anggaran DKI Jakarta sangat besar, Anies Baswedan nyata-nyata gagal menangani Covid 19 di DKI Jakarta.
Anies Baswedan terus berhasil memelihara image sebagai Pemimpin yang responsive terhadap isu-isu yang dihadapi oleh warganya, meskipun dia tak punya rencana yang matang dalam mengeksekusi rencana kebijakannya itu. Bisa terkonfirmasi dari pernyataan Walikota Bogor, Bima Arya, yang diundang untuk koordinasi dan meeting bersama pemimpin sekitar Jakarta. Bima Arya mengatakan bahwa belum ada rencana yang jelas dari Gubernur Anies untuk mengeksekusi kebijakan yang rencananya mau diterapkan mulai tanggal 14 September 2020. Apa artinya? Anies Baswedan belum tentu menerapkan kebijakan Jakarta kembali PSBB. Bagi Anies, yang penting masyarakat mengetahui, dia punya rencana. Bahwa itu jadi dilakukan? Itu soal lain. Dan bila diterapkan pun aturan kembali PSBB, bila banyak nanti protes dari masyarakat, lalu kemudian membatalkannya. Di titik itu, kembali dia akan mendapatkan image, sebagai pemimpin yang mendengar masyarakat.
Pemimpin era digital ini, terkadang tidak memikirkan lagi seberapa besar manfaat kebijakan yang dia ambil buat masyarakat dan Negara, tetapi sudah terlebih dahulu memikirkan : seberapa besar pengaruhnya terhadap elektabilitasnya, seberapa besarnya kebijakannya diperbincangkan oleh masyarakat yang berakibat pada naiknya keterkenalannya di mata masyarakat. Itu pula sebabnya anggaran-anggaran Pemerintah sekarang baik di pusat, provinsi hingga daerah tidak sinkron antar pusat, provinsi hingga daerah karena punya agenda sendiri-sendiri tergantung tujuan politiknya.
80 triliun rupiah anggaran DKI Jakarta tiap tahun, bukanlah anggaran kecil sebenarnya untuk menangani berbagai persoalan di DKI, tetapi nyatanya DKI Jakarta mungkin sebentar lagi akan lumpuh ekonominya akibat kebijakan yang tidak bisa melihat prioritas.
Saat ini, jutaan penduduk Jakarta yang pendapatan penduduknya morat marit. Banyak yang sudah bangkrut para pedagang. Pengangguran bertambah setiap hari, karena taka da pengusaha yang mampu terus-terusan menggaji karyawan tanpa pemasukan. Kelas menengah pasti berkurang drastic, daya beli masyarakat terus mengalami penurunan. Warga kelas bawah hidup dari bansos pemerintah,sampai berapa lama akan bertahan? Mampukah pemerintah terus-terusan memberikan bantuan social tanpa di imbangi pemasukan pajak? Bagaimana pajak bisa maasuk, kalau usaha tak jalan?
Work from home, itu hanya cocok bagi mereka yang bekerja dikantoran. Berapa persen sih, warga yang bekerja dari kantor? Kecil sekali. Maka bila Jakarta kembali PSBB, jurang ekonomi Jakarta akan semakin dalam. Bangkitnya akan susah meski hanya merangkak sekalipun. Sekolah dari rumah buat para anak sekolah saja, sudah membuat segalanya berubah. Apalagi masih kembali ke work from home karena kembali PSBB, dampaknya akan kembali terasa.
Memang solusi kesehatan haruslah yang utama, tetapi pemulihan ekonomi tak boleh dibiarkan berhenti. Bila triwulan ketiga ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih minus, maka ekonomi Indonesia resesi. Bila diikuti triwulan ke-empat masih minus, maka dipastikan Ekonomi Indonesia akan kembali terpuruk. Dan ini mimpi buruk bagi kita. Apakah Anies Baswedan membaca data itu semua? Menurut saya, iya. Dia paham resiko itu, tetapi dia lebih mementingkan menjaga dan memelihara elektabilitasnya untuk tahun 2024 nanti.
Bagi saya, Jakarta kembali PSBB adalah cara Anies Baswedan untuk terus memelihara elektabilitasnya terjaga menuju 2024 ini, sebab Anies B tidak punya solusi yang tepat untuk menangani covid 19 di Jakarta. Fakta dan datanya membuktikan itu. Sejak ditemukan warga terpapar di DKI Jakarta, mulai maret hingga kini September, belum ada langkah-langkah konkrit yang bisa membuat warga Jakarta lebih disiplin melakukan protocol kesehatan misalnya. Justru warga semakin cuek dan tidak peduli, itu artinya komunikasi Pemprov DKI dengan warganya gagal atau tidak sepaham.
