Harga Sawit dan Karet, Gerus Suara Jokowi di Sumatera

Sekitar akhir bulan oktober 2018 saya berkunjung ke Pekan Baru dalam rangka kunjungan bisnis. Saya coba berbincang dengan berbagai kalangan di sana, soal asap yang jauh berkurang sejak Jokowi jadi Presiden. 

Jauh sebelum Jokowi jadi Presiden, setiap tahun kepungan asap menerpa Sumatera, dampak kebakaran hutan dan lahan pertanian yang begitu massif setiap tahun di Sumatera, sampai sampai negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura berulangkali melancarkan protes kepada Indonesia. 

Bahkan hingga tahun pertama Jokowi jadi Presiden, kebakaran masih luas terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Tahun 2016, Presiden memerintahkan untuk segera memadamkan setiap kali ada pembakaran hutan atau lahan pertanian. Sangking kerasnya perintah saat itu, Kapolda atau Pangdam bisa dicopot jika masih ada kebakaran meluas.

Dan hasilnya 2 tahun terakhir, asap menjauh dari bumi Sumatera dan Kalimantan. Udara mulai segar dan jauh lebih baik dari sebelumnya.

Selain soal asap, perbincangan yang lain misalnya tentang Jalan tol Pekan Baru -- Dumai. Jalan tol ini memang dibangun untuk menjawab jalan utama pekan baru Dumai yang sudah mulai macet. berkembangnya wilayah timur sumatera dari Pekan Baru hingga Dumai, memang sudah membuat jalur Lintas Timur itu padat dan bahkan sudah sering terjadi macet di berbagai kota kota penyangga seperti di Minas. 

Macetnya jalur ini tentu mempengaruhi pergerakan barang dan orang, dimana waktu tempuh menjadi lebih lama dari sebelum sebelumnya. Jokowi melihat bahwa di masa depan, itu bisa membuat daya saing Riau menurun dan investor akan berpikir ulang membuka usaha di daerah Riau bagian Lintas Timur ini.

Jokowi juga sudah melakukan Groundbreaking untuk pembangunan jalan tol Pekan Baru-Padang. Jalan tol ini juga diperuntukkan untuk memperlancar pengiriman barang dari dan ke dua kota besar itu. 

Selama ini, kebutuhan dasar manusia di Pekan Baru akan kebutuhan pokok seperti beras dan kebutuhan pokok dapur lainnya seperti sayur sayuran banyak di pasok dari Sumatera Barat. Akses yang lebih mudah, tentu saja dapat menurunkan biaya perjalanan barang, dan biaya yang murah tentu saja akan menurunkan harga komoditi sampai di konsumen. 

Jika harga-harga lebih murah tiba di konsumen oleh sebab ada efisiensi biaya perjalanan, maka tentu saja itu baik untuk perekonomian, salah satu menambah daya beli masyarakat. 

Pembangunan tol Pekan Baru-Padang dan PekanBaru-Dumai tentu saja adalah bahagian lain dari beberapa ruas tol yang menyambungkan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Bakauheni di Lampung hingga Kota Banda Aceh di Aceh sepanjang lebih dari 2000 km jalur utamanya dan lebih dari 600 km cabang cabangnya yang menghubungkan antara kota antar provinsi. 

Jokowi bahkan sangat ambisius dapat menyambungkan tol trans Sumatera tuntas hingga tahun 2024, itu artinya Jokowi dapat menuntaskannya hingga periode kedua nantinya selesai. Bakauheni-Palembang paling lambat juni 2019 sudah tersambung, meski Jokowi memintanya agar selesai hingga april 2019, demi memperlancar lebaran tahun 2019.

Selain itu, Jokowi tentunya terus mengejar menerbitkan sertipikat tanah dan sertipikat wakaf bagi masyarakat di Sumatera, agar sengketa sengketa tanah yang selama ini kerap terjadi, pelan-pelan bisa teratasi. Tentu program andalan seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Harapan terus digelontorkan bagi rakyat sumatera agar secepat mungkin tercapai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

Pembangunan rumah bersubsidi juga banyak dibangun di Sumatera. Pembangunan listrik dan saluran irigasi juga banyak diselesaikan itu sebabnya hari hari belakangan ini, jarang kita dengar mati lampu di berbagai daerah Sumatera. Dimana jaman SBY, itu lumrah kita temukan.

Yang menarik adalah meski pembangunan itu begitu massif dilakukan Jokowi selama kurang dari 4 tahun belakangan ini, berdasarkan berbagai survey yang dilakukan, elektabilitas Jokowi masih sedikit kalah dibandingkan dengan Prabowo yang belum pernah melakukan apa apa di Sumatera. 

Selain memang Sumatera bukanlah basis massa bagi Jokowi, tetapi jika melihat kinerja Jokowi selama 4 tahun ini, rasanya patut diberikan kesempatan sekali lagi bagi Jokowi untuk menuntaskan berbagai project yang belum selesai itu. Nyatanya Sumatera berkata lain.

Lalu diadakan survey secara menyeluruh, usut punya usut, ada 2 komoditi utama dari Sumatera sana yang membuat masyarakat menumpahkan kekesalannya dan tanggung jawab itu kepada PResiden Jokowi yaitu menurunnya harga CPO dan harga karet secara drastis.  

Harga kedua komoditi ini sangat berpengaruh terhadap ketidaksukaan warga Sumatera terhadap Jokowi, itu dapat dimaklumi karena sebahagian besar rakyat Sumatera menggantungkan hidupnya dari kedua komoditi itu, Sawit dan Karet, baik langsung sebagai petani, pengusaha atau sebagai pekerja, puluhan juta yang menggantungkan hidupnya dari sawit dan karet. Padahal harga Sawit dan Karet ditentukan oleh mekanisme pasar dunia. 

Pemerintah tidak dapat berbuat banyak terhadap penurunan harga ini kecuali membantu membuat kebijakan yang dapat menurunkan biaya produksi usaha sawit dan karet. 

Selain mekanisme pasar, Uni Eropa juga sedang memboikot sawit dari Indonesia karena berbagai isu, utamanya tentang lingkungan hidup. Pemerintah merespon dengan menerbitkan peraturan  B20, di mana 20 persen Biosolar dicampur dari bahan baku biodiesel, tetapi itu tidak bisa otomatis berlaku karena banyak hal yang harus dipersiapkan. Dan usaha itu tidak cukup mengobati rasa kecewa mereka.

Dalam alam demokrasi, pilihan memang adalah hak seseorang.  Tetapi kita wajib memberikan informasi yang baik buat masyarakat agar jernih dalam memilih. Jokowi telah banyak melakukan berbagai program di Sumatera. Dia layak diberi kesempatan sekali lagi untuk melanjutkan yang sudah dimulainya. Dan Sumatera akan beruntung memilikinya sebagai Presiden.

Salam Kompasiana.