Human is condemned to be freeatau manusia dikutuk untuk bebas -- sepatah dua kata ajaib dari Jean-Paul Satre, filsuf beraliran eksistensialisme dari Prancis ini merubah paradigma saya yang kini membebaskan saya berpikir bagaimana menjadi seorang birokrat ideal seperti yang saya impikan dari dulu. Kendati demikian, saya tidak menganut paham yang dikatakan Paul bahwa esensi kita sebagai manusia baru akan 'ada' setelah kita mati.
Menurut saya, ada atau tidak kita adalah bagaimana kita memaknai eksistensi diri kita sendiri. Caranya adalah dengan mengimplementasikan ke dalam diri pribadi -- maknai eksistensi diri sebagai pribadi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kini, saya ada sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Jakarta (selanjutnya dibaca Kadis PM-PTSP), maka saya ada untuk itu -- dalam arti, saya ada di sana untuk menjadikan SKPD ini sebagai pelayanan publik dan solusi perizinan terbaik warga Jakarta.
Lalu bagaimana saya merefleksikan semua teori eksistensialisme saya tersebut ke dalam sebuah praktis yang konkret dan nyata bagi khalayak? Jawabannya adalah membangun ruang bernama inovasi dan persepsi baru. Ada beberapa persepsi dan inovasiyang saya coba terapkan sejak awal menjadi Kadis PM-PTSP pada 2015 lalu.
DPMPTSP dibentuk untuk memerangi tingginya angka kecurangan urusan birokrasi dan meningkatkan ketaatan publik, maka saya harus ada untuk mendukung visi tersebut. Hampir semua masyarakat menilai bahwa dulunya mengurus perizinan sulit dan sangat berbelit-belit. Hal tersebut memengaruhi pola pikir mereka untuk menggunakan jalan pintas, yakni menggunakan jasa calo.
Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dibutuhan inovasi penyederhanaan dan pembenahan birokrasi dalam pengrusan izin untuk memudahkan mereka dalam mengurus perizinan. Maka DPMPTSP hadir bersama produk-produk layanan masyarakat, seperti IMB 3 jam, Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), One Day Service (ODS), Izin Online dan lain-lain. Semua produk tersebut diharapkan setidaknya mampu mengajak warga yang enggan mengurus izin langsung ke DPMPTSP. Selain itu, dengan kemudahan yang ditawarkan, DPMPTSP dapat mengurangi fenomena pungutan liar dari oknum atau pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.
Saya ada untuk DPMPTSP dengan fungsinya dalam meningkatkan angka realisasi investasi dan Indeks Kemudahan Berbisnis atau Ease of Doing Business (EODB). Salah satu goal dari berdirinya DPMPTSP adalah untuk melakukan simplifikasi pengurusan perizinan usaha atau bangunan, baik usaha kelas menengah dan kecil maupun usaha kelas menengah atas. Penyederhanaan ini dibuat supaya dapat membantu menjaring investor baru maupun investor eksisting yang berminat menambah nilai investasi dan mendongkrak indeks di Ibukota bahkan Indonesia. Apabila nilai realisasinya semakin meningkat, maka semakin tinggilah harapan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di wilayahnya. Hasilnya, angka realisasi investasi kini sudah mencapai 62 triliun rupiah lebih. Angka ini berhasil direkap pada minggu pertama bulan September 2017 -- yang berarti melebihi target semula yang saya dan bidang Penanaman Modal canangkan, yaitu 60 triliun rupiah pada akhir tahun 2017.
Untuk segmentasi Indeks Kemudahan dalam Berbisnis atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia ini, Jakarta memiliki porsi sekitar 78% untuk ranking EODB berdasarkan jumlah populasinya. Dan, melihat melejitnya angka realisasi investasi di kuartal awal semester II tahun 2017, saya dan tim DPMPTSP DKI berharap bahwa Indonesia dapat merangkak ke peringkat 40 besar dunia sebagaimana Pak Jokowi targetkan untuk tahun ini. Meskipun hal ini merupakan pekerjaan besar karena Indonesia semula berada di peringkat 151, saya dan tim DPMPTSP tetap optimis mencapai target tersebut.
Bagi saya, memaknai eksistensi dapat dengan cara tetap konsisten pada semua komitmen awal. Saya ada untuk DPMPTSP dengan fungsinya dalam memanifestasikan komitmen yang telah ada dalam revolusi pelayanan publik. Dalam prinsip ini saya mencoba konsisten pada konsep 'revolusi pelayanan publik' dengan cara-cara yang sebenarnya masih terbilang normatif, namun mampu memberikan progresivitas yang positif untuk revolusi pelayanan publik DKI Jakarta. PTSP Goes to Mall misalkan -- suatu program yang saya dan tim buat untuk memudahkan masyarakat Jakarta dalam mengurus perizinan di sela-sela kesibukan mereka bahkan di hari mereka libur. Program ini sudah direalisasikan di mall-mall besar di Jakarta, seperti Plaza Indonesia, Plaza Atrium Senen dan Lippo Mall Kemang.
Tidak lepas dari program itu saja, saya dan tim akhirnya memutuskan untuk mensosialisasikan pelayanan publik melalui sebuah tema lagu berjudul SETIA.Selain untuk mensosialisasikan apa itu DPMPTSP kepada masyarakat, lagu ini ada sebagai sebuah wujud apresiasi pelayanan publik serta menanamkan paradigma dan nilai SETIA (Solusi, Empati, Tegas, Inovasi dan Andal) kepada para pegawai DPMPTSP agar dapat meningkatkan komitmen dalam melayani warga Jakarta.
Mengapa lewat lagu? Menurut saya, musik adalah sebuah media yang tepat untuk menyampaikan suatu nilai dan pesan kepada khalayak, khususnya pada pendengarnya. Lagi, tidak ada satu pun di dunia yang tidak menyukai musik, bukan? Saya merekrut Tere, seorang musisi terbaik yang kiranya dapat membantu saya untuk membuat dan menciptakan lagu tema ini. Agar hasilnya lebih ciamik, saya dan tim kreatif DPMPTSP mengadakan sayembara video klip lagu tema bagi para pegawai DPMPTSP wilayah DKI. Video klip ini mulai kami tayang dan gencarkan melalui media sosial 'Layanan Jakarta' kami di Youtube Facebook, Twitter dan Instagram; tidak hanya itu, terdapat Iklan Layanan Masyarakat yang bekerja sama dengan Cinema XXI serta Dinas Komunikasi dan Statistik Provinsi DKI pada layar LED/Billboard. Saya berharap lagu tema ini pada akhirnya dapat diresapi dan dihidupi, bukan sekadar didengarkan dan dilihat saja.
Mendukung pembangunan 'Mal Pelayanan Publik' adalah cara saya dan tim dalam mempertahankan komitmen DPMPTSP sebagai revolusi pelayanan publik. Mal Pelayanan Publik ini rencananya akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada awal Oktober 2017 mendatang. Berintegrasi dalam pelayanan dengan pelbagai lembaga negara, seperti Imigrasi, Samsat, PLN, BPN hingga Telkom, gedung yang bertempatkan di Kuningan, Jakarta Selatan ini diharapkan dapat memudahkan akses semua masyarakat dalam mengurus berbagai macam dokumen dan perizinan.
