Oleh Hartsa Kusumanegara dan Insyira Rulita mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya
Beberapa minggu yang lalu publik indonesia diganggu oleh isu kongres luar biasa partai demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 5 maret 2021 yang salah satu tujuannya adalah menetapkan ketua umum partai demokrat yang telah digadang-gadang sebelumnya yaitu mantan panglima TNI yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia, Jenderal TNI Dr. H. Moeldoko, S.I.P. menggantikan ketua umum partai demokrat saat ini Agus Harimurti Yudhoyono.
Terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru menimbulkan struktur kepemimpinan ganda di dalam Partai Demokrat, menempatkan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang sekarang menjabat sebagai ketua dewan tinggi partai kedalam konflik ini. Tujuan lain dari kongres ini adalah penghapusan sistem dewan tinggi partai
Ahli sosio-teknologi dari Nanyang Technological University (NTU)Â Singapura Profesor Sulfikar Amir menyatakan efek dari adanya kongres luar biasa partai demokrat kubu moeldoko mulai terlihat di bidang keuangan, indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menurun. Hal ini juga memperkuat bahwa kestabilan politik dengan iklim investasi memliki hubungan yang sangat kuat. Upaya mengganti ketua umum AHY dengan Moeldoko melalui kongres luar biasa membuat iklim investasi menjadi panas. IHSG berubah menjadi merah yang sebelumnya hijau. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM diharapkan segera memberikan kepastian hukum terhadap kongres luar biasa tersebut agar tidak menjadi efek yang berkepanjangan terhadap perekonomian.
Menurut World Bank, Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik memiliki hubungan yang sangat erat. Ketidakpastian yang terkait dengan lingkungan politik yang tidak stabil dapat mengurangi investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kinerja ekonomi yang buruk akan menyebabkan keruntuhan pemerintahan dan keresahan politik.
Sampai saat ini, pemerintah masih belum bisa menentukan sah tidaknya kepengurusan dari KLB deli. Hal ini terkait belum dilaporkannya KLB tersebut ke penyelenggara secara hukum. Menurut Mahfud MD, Pemerintah dapat menyelesaikan kisruh Partai Demokrat jika sudah dilaporkan secara hukum. Â Cara penyelesaian merujuk dari dua hal. Pertama, berdasarkan UU Partai Politik dan berdasarkan AD/ART.
Daftar Pustaka
