Kampanye Damai Tak Mesti Ramai

Catatan Budaya Thamrin Dahlan

Seperti diberitakan serambi news Calon Presiden, calon wakil presiden serta pimpinan partai politik menghadiri deklarasi kmpanye damai untuk Pemilu 2019, Minggu (23/9/2018) pagi di silang Monumen Nasional (monas).

Para politisi ini pun tampak mengenakan pakaian adat masing-masing daerah di Indonesia. Jokowi mengenakan pakaian adat Bali, Ma'ruf Amin menganakan pakaian adat Betawi, Prabowo mengenakan pakaian adat Jawa dan Sandiaga Uno mengenakan pakaian adat Melayu.

Pelakon kampanye dari dua kubu tentu saja bersemangat.  Semangat memperoleh dukungan pemilik suara sebanyak banyaknya. Kampanye damai hendaknya dilakukann secara baik dan benar terutama bagi penganut Agama Islam mempedomani tuntunan Al Qur'an Surat An nahl Ayat 125 sebagai berikut:  Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Tak pelak dalam prosesi pemilihan presiden tahun 2019 akan banyak ditemukan banyak pendapat. Beda pendapat adalah suatu keniscayaan dalam keberagaman bersebab manusia di anugerahi akal pikiran. 

Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan manusia sebagai makhluk paling sempurna dimuka bumi. Akal pikiran itulah pembeda nyata manusia dengan makhluk lain.

Pancaindra di lekatkan pada tubuh manusia hidup sebagai media untuk berkomunikasi. Media berkomunikasi kepada Allah SWT dalam posisi hamba. Sedangkan terhadap sesama manusia, komunikasi dalam ruang lingkup persaudaraan dan persahabatan.

Alangkah indahnya ketika setiap orang berakal lebih banyak mendergar ketimbang berbicara. Bukankah Tuhan Maha Pencipta melekatkan indra pendengaran 2 kali lebih banyak dibanding fungsi mulut untuk berbicara. 

Ujung dari perbedaan pendapat adalah perebutan kekuasaan.  Satu pihak petahana mempertahankan kekuasaan dilain pihak oposisi merebut kekuasaan.  Namun yang perlu diingat hendaknya kedua belah pihak menyadari bahwa  kekuasaan pemerintahan itu berada dalam satu kesepakatan untuk semata mensejahteraan rakyat.

Ketika kekuasaan sudah ada ditangan maka prioritas pembangunann saat ini yang paling tepat adalah di bidang ekonomi. Tanpa dapat dihindari terjadi perbedaan pendapatan (penghasilan) antar sesama penghuni bumi Pada situasi kondisi seperti ini maka berlaku hukum berbagi.

Berbagi dari yang mampu kepada saudara duafa agar tercipta kesejahteraan dalam keseimbangan hidup ditengah masyarakat  Pada posisi berbagi inilah Pemerintah berkuasa wajib hadir.