"BERI saya sepuluh pemuda, maka akan saya guncang dunia!" pekik Bung Karno. Itu bisa masuk kategori bahasa politik seorang orator piawai yang mengguncang: mengajak, membujuk dan menggugah.
"Bangsat!" seru Ruhut Sitompul, seorang politikus saat berdebat, beradu argumen di parlemen karena tak mampu menahan diri melawan "kata-kata" politikus dari partai lain. Bak kehabisan akal, disebabkan keterbatasan kosa kata.
"Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Jika ada yang di partai dekat dengan saya, saya harus adil. Siapa saja yang melakukan korupsi harus diadili," ujar Susilo Bambang Yudhoyono, presiden atau pemimpin yang menerima penghargaan karena menggunakan bahasa secara baik dan santun.
Bahasa politisi, para politikus itu beragam. Ada yang bertenaga, meradang dan hati-hati penuh empati. Meski apa yang digunakan, sangat bisa jadi, sesuai dengan latar belakangnya: pendidikan, lingkungan dan cara berpikir. Bisa ditambahkan, politik dan ideologi partainya. Walaupun yang belakangan ini begitu cair, sulit untuk dicerna. Sebenarnya dari partai mana, ia? Mengingat kepentingan saja yang menonjol. Bukankah berpolitik adalah soal kepentingan? Seni untuk sebuah kemungkinan.
Masuk sudah: bahasa dan seni. Dan di kalangan politisi, bahasa ditekuk-tekuk tak karuan jadinya. Maka tak aneh apabila rakyat begitu dibingungkan menafsirkan dan memaknainya secara tepat. Sebenarnya sedang berbicara apa mereka? Walau rakyat kerap dilibatkan untuk kepentingan mereka. Baik dalam jargon, kampanye, keputusan dan teks dalam undang-undang, bila perlu.
Mengingat presiden "orang nomor satu" di negeri ini, maka ia saya ambil menjadi contoh kasus dalam konteks saat berbahasa. Meskipun tidak menjadi representasi mutlak, tentu. Namun setidaknya, ia telah ditabalkan seorang pemimpin yang berbahasa baik, santun dan rapih. Artinya, tepat sebagai seorang pemimpin. Lebih-lebih ia seorang politikus yang harus mampu berbahasa untuk "keperluan" dalam mengkomunikasikan kebijakannya kepada warga negara bangsa ini.
Apabila presiden menggunakan bahasa yang baik, santun dan rapih, selazimnyalah ia menggunakan (kosa) kata atau kalimat yang dipilih, dan memahami akibatnya. Ya, itu konsekuensi dari seorang pemimpin. Kata-katanya menjadi sebuah kebijakan yang berdampak. Dan meluas.
Kerapian dan kesantunan berbahasa seorang pemimpin perlu. Apalagi selain berdampak, termasuk untuk tidak membingungkan warganya yang beragam seperti Indonesia, walau tetap satu dalam menggunakan bahasa, bahasa Indonesia.
Bahwa bahasa ucapnya diterima secara beragam, itu berkait dengan keberagaman warga masyarakat bangsa ini. Bertingkat-tingkat dan berbagai-bagai tingkat pendidikan yang tak terhindarkan. Namun secara kebahasaan, menurut Jean Austen pengarang terkemuka abad 19 dalam novel Persuasion: "Seseorang yang kata-katanya selalu rapi, diksinya bagus, nada bicaranya juga tertata dengan cermat, pasti mempunyai masalah: mungkin dia berusaha untuk tampak hebat, mungkin dia tidak tahu apa yang harus dikatakan," seperti yang dikutip dari pengarang Budi Darma dalam esainya Bahasa Yang Indah (2012).
Semisal kita membela pemimpin kita, mengelak apa yang dikategorikan Jean Austen dan menolak secara keras, apa untungnya? Paling-paling akan menjadi wacana dan perdebatan. Barangkali yang bijak adalah merenungkannya secara mendalam dan itulah hak rakyatnya dalam mencerna seorang pemimpin dalam berbahasa. Repot amat!
Oleh karena itu, bahasa Indonesia kita (kini) yang secara tak langsung diwakili oleh pemimpinnya, bisa dirasakan biasnya. Karena bahasa yang indah dan rapi, hanyalah permainan kata-kata kosong tanpa makna. Begitu agaknya bahasa politik yang hanya dipenuhi kembang-kembang, tidak harus semerbak mewangi sebagaimana esensi sebuah bunga. Kita tak merasakan keindahan dan mefafora yang nyaman dirasakan.
