Adalah kenyataan bahwa KPU di bawah pimpinan Husni Kamil Manik TELAH GAGAL menyelenggarakan pilpres yang luber dan jurdil. Hasil pemilu penuh kontroversi. Dimana-masna terjadi kesalahan yang mencederai etika demokrasi. Mulai dari proses seleksi capres/cawapres sampai dengan masa kampanye, pencoblosan dan penghitungan suara, tak ada yang beres. Semuanya berkubang intrik kotor, intimidasi, pemaksaan, penggiringan opini, yang mengakibatkan hasil pilpres 2014 berujung di jalan buntu, alias gagal total!
Apakah Komisioner KPU bersalah?
Secara organisatoris, mungkin 'ya', karena mereka adalah penanggungjawab penyelenggaraan pilpres. Tetapi dari sudut pandang sosial, belum tentu. Sebagai manusia biasa mereka tentu memiliki keterbatasan, ketakutan-ketakutan dan kemampuan menghadapi tekanan-tekanan eksternal. Suatu situasi yang membuat mereka bagai memakan buah simalakanyut. Digigit bini luput, tidak digigit gundik hanyut....
Kita semua tentu masih ingat, pada masa kampanye beredar rekaman salah satu pentolan timses yang menyatakan segala cara akan dilakukan yang penting menang. Praktek dari segala cara itulah yang kemungkinan telah menerjang Komisioner KPU, sehingga para komisioner itu juga menurut dengan segala cara. Bukan karena keinginannya, tetapi karena derasnya tekanan.
Sedangkan di permukaan kita dapat melihat beberapa kejadian yang latut diduga sebagai strategi segala cara, yaitu klaim kemenangan prematur, pengakuan sebagai presiden terpilih dan ide pembentukan pemerintahan transisi.Jangankan lagi di pedalaman Papua, sedangkan saksi-saksi yang tengah berada di MK tak luput dari ancaman, bahkan rumahnya telah dirusak di Papua.
Kacau-balau!
Karena itu penting bagi Presiden RI untuk memetakan persoalan pilpres ini dengan ketegasan seorang Kepala Negara. Jangan menyerah kepada kecurangan, jangan mewariskan kursi Presiden RI kepada orang yang tak bertanggungjawab. Jangan hiraukan ocehan-ocehan masyarakat awam yang telah teracuni oleh penggiringan opini media massa.
Batalkan pilpres dan keluarkan dekrit!
****