Perjalanan kasus Lapindo kita semua tahu bahwa sebagiannya ditanggung oleh negara. Per April 2012 setidaknya negara tercatat menanggung beban dampak lumpur Lapindo. Saat itu, ada sekitar 7,2 T total dikucurkan dari APBN Perubahan demi menalangi kerugian yang diderita warga sejak 2007. Sementara berdasarkan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007, Lapindo Brantas harusnya bertanggung jawab membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur Lapindo.
Namun, berdasarkan laporan Tempo, rupanya sampai dengan jatuh tempo pada 10 Juli 2019, Lapindo baru membayar 5 M kepada negara. Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya masih belum membayarkan sisa utang Rp 773,38 miliarkepada pemerintah.
Sampai kita semua menginjak tahun 2020 ini, nasib hutang ini belum juga jelas, padahal sudah lewat dari jatuh tempo. Dari Kompas.com diberitakan bahwa pemerintah sebetulnya sudah melayangkan surat penagihan hutang. Namun respon terhadap penagihan itu, belum satu media pun yang melaporkan ke publik.
Artinya, perusahaan Bakrie ini belum rampung tanggung jawabnya ke korban juga kepada negara yang telah tampil sebagai penyelamat dengan cara menalangi tanggungan Lapindo ke masyarakat korban.
Tetapi, mari kita sudahi saja kontroversi terkait hutang - piutang antara Lapindo dengan negara di seputaran kasus lumpur ini. Yakin saja Bakrie lolos, sebab kini korban nyaris tak ada lagi yang bersuara. Maklum, apa yang menjadi hak mereka sudah ditanggung negara.
Perkara Bakrie kemudian melunasi talangan dari negara ke korban atau tidak, kita tutup mata saja. Yakin selesai. Selesainya itu apakah beneran ada aliran dana ke kas negara dari Tuan Bakrie mungkin saja tak ada. Namun, dia punya seabrek jurus dan tak-tik untuk membuat negara bisa lumpuh di hadapan Lord Bakrie. Tak percaya? Â Nih simak!
Lokalisir Kasus Jiwasraya, Tanda Kaki Tangan Bakrie Bekerja untuknya di Institusi Negara
Pembaca tidak kuajak membedah kasus lumpur itu. Justru ada kasus lain yang karena cerdiknya, sampai publik bisa tak melihat keterlibatan Bakrie Group yang konon sampai melibatkan 10 perusahaannya dan yang terafiliasi dengannya dalam menggerogoti negara melalui goreng-menggoreng saham yang tersebar pada reksa dana yakni
1. Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh
2. Pan Arcadia Saham Syariah,
3. Pinnacle Dana Prima
4. Pool Advista Kapita Optima
5. Pool Advista Kapital Syariah,
6. Treasure Fund Super Maxxi
7. PT Bumi Resources Minerals (Tbk),
8. PT Bakrie Telecom Tbk,
9. PT Bumi Resources Tbk
10. PT Dara Henwa Tbk.
11. PT Bakrie Sumatra Plantatios Tbk,
12. PT Bakrie Capitalinc Investment, dan
13. PT Visi Media Asia.
Adalah investigasi majalah Tempo pada Maret lalu menyebutkan bahwa saham-saham itu tertutup underlying asset. Karenanya, kode emiten Group Bakrie tidak muncul dalam koleksi kepemilikan saham Jiwasraya yang kini dikasuskan di pengadilan. Disebutkan sumber Tempo dalam investigasi tersebut, tim audit menemukan transaksi saham ini bermula dari repo atau repurchase agreement pada 2004-2006. Kepemilikan saham Jiwasraya yang diinvestasikan lewat repo saham Group Bakrie diperkirakan mencapai lebih dari Rp 3 triliun. Angka yang tidak jauh berbeda dengan informasi yang diperoleh Benny Tjokro, salah satu terdakwa yang kini dihadapkan di muka pengadilan terkait kasus Jiwasraya yang beku di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu.
"Pada 2006 Jiwasraya pernah membeli saham-saham milik Group Bakrie. Waktu itu saham-saham Group Bakrie sedang tinggi-tingginya. Bocoran yang saya dapatkan Jiwasraya beli saham Bakrie lebih dari Rp 4 triliun," tuturnya.
Nah, pembaca coba lihat sekarang kasus Jiwasraya ini! Yang diseret ke muka pengadilan adalah direksi Jiwasraya 2008-2018 dan operator lapangan yang goreng saham Jiwasraya di Pasar Modal pada rentang jabatan direksi itu saja.
