Mohon tunggu...
Marjono Eswe
Marjono Eswe Mohon Tunggu... Lainnya - Tukang Ketik Biasa
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Menulis Bercahayalah!

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Korupsi, Bencana, dan Anekdot

15 Juni 2020   09:45 Diperbarui: 15 Juni 2020   10:01 150
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Mengunci korupsi bisa ditempuh lewat keterbukaan informasi publik, penerapan perencanaan berbasis on line, pembayaran non tunai, taubat nasional korupsi, gaya hidup bersahaja, pengawasan organik, merevolusi mental dan kembali ke jalan agama.

Keterbukaan informasi publik mesti dibarengi dengan transparansi dan akuntabel. Karena pada dasaranya, masyarakat itu punya hak untuk tahu. Ada 3 hal yang mendasari pentingnya keterbukaan informasi publik, yaitu hak atas informasi sebagai hak asasi manusia (human right), sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan terbuka (open government) dan menjadikan pelibatan masyarakat berkualitas.

Kemudian kembali ke jalan agama menjadi bagian cara mengembalikan koruptor pada ajaran dan nilai agama yang dianut. Menghadirkan para pemuka agama untuk memberi pasokan dakwah, bukan saja hitam putih korupsi, tapi juga bahaya korupsi dan efek domino korupsi maupun mencegahnya.

Anekdot Politik
Barikade mengadang korupsi sudah seharusnya lebih tegas dan mesti dukung seluruh elemen rakyat. Apalagi saat bencana atau wabah, seperti corona sekarang ini. Ada rapid tes, bantuan alat pelindung diri (APD), bantuan masker, hand sanitizer, antiseptic, multivitamin, dll.

Ingat korupsi bencana tsunami Nias (2011), korupsi pembangunan SPAM di daerah bencana Donggala (2018), pungli bencana alam gempa bumi di Mataram (2019), korupsi bantuan rehab masjid terdampak gempa di NTB (2019). Kita tak ingin kasus korupsi saat dan bantuan bencana corona terjadi.

Jangan sampai ketika bangsa sedang berkesusahan justru orang-orang tertentu memanfaatkan kesempatan wabah corona ini sebagai lahan korupsi bantuan force majeur. Harus diwaspadai korupsi pun bukan hanya soalan dana, tapi juga informasi, apalagi hoaks. Pandemi corona bertebaran di mana-mana masker, handsanitizer, disinfektan, APD, toll rapid test, isolasi pemudik di desa, dll, BLT, sembako, dll. Jangan sampai itu semua lari dikorupsi.

Perlu diwaspadai, di tengah badai corona jangan sampai terulang anekdot politik Markonah (baru), yakni  politik tipu-tipu gaya pasangan Raja Idrus-Markonah, membuat heboh pada 1950-an yang mengaku dapat membantu pemerintah membebaskan Irian Barat waktu itu. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun