PERTANATTA  dan PERKASINDO
PERTANATTA dan PERKASINDO

PERTANATTA ( PERKUMPULAN TENAGA AHLI & TENAGA TRAMPIL) dan PERKASINDO ( PERKUMPULAN KONTRAKTOR NASIONAL INDONESIA )

Selanjutnya

Tutup

Karir

Sertifikasi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Pertanatta

4 Oktober 2018   17:58 Diperbarui: 7 Oktober 2018   16:34 141 0 0

Sertifikasi TENAGA AHLI DAN TERANPIL di BIDANG KONSTRUKSI menjadi salah upaya untuk mencari dan membentuk tenaga kerja yang HANDAL dan BERKUALITAS, hal ini sejalan dengan UUD No.2 Tahun 2017 tentang JASA KONSTRUKSI Pasal 70 Ayat 1 yang berbunyi: Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

Ketentuan tentang penggunaan tenaga kerja bersertifikat sudah ada sejak Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999, tetapi jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat masih sedikit dan kesadaran pelaku jasa konstruksi pun masih rendah untuk menggunakan maupun menyertifikasi tenaga kerja konstruksinya. Hal ini ditunjukkan dengan data bahwa dari sekitar 7 juta tenaga kerja konstruksi di seluruh Indonesia, yang memiliki sertifikat baru 10% atau lebih kurang 700 ribu tenaga kerja.

Ketentuan bersertifikat ini juga ditekankan dengan adanya kewajiban menggunakan tenaga kerja bersertifikat yang harus tertuang dalam kontrak kerja dan sanksi bagi pengguna atau penyedia jasa yang tidak mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Adanya ketentuan dalam UUJK Nomor 2 Tahun 2017 memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menekankan pentingnya sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Tentunya komitmen pemerintah tentang sertifikasi tersebut bukan hanya ditujukan sebagai syarat administrasi saja, tetapi juga sebagai bukti kompetensi tenaga kerja dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Tidak hanya itu, dengan menggunakan pekerja yang kompeten akan mampu mendukung tercapainya mutu konstruksi dan meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja maupun kegagalan bangunan. Poin penting dari wajibnya tenaga kerja bersertifikat ini juga diperuntukkan agar tenaga kerja mendapatkan manfaat dari sertifikat yang dimilikinya, PERTANATTA ( PERKUMPULAN TENAGA AHLI DAN TENAGA TERAMPIL INDONESIA ) sebagai ASOSIASI PROFESI mendukung langkah pemerintah, karena hal ini akan berimbas kepada  pendapatan akan meningkat dan memperluas kesempatan kerja tak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri.

Perhatian akan pentingnya standar kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, pada Pasal 68 ayat (1) yang menyatakan: tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait jasa konstruksi. Sedangkan ayat (2) berbunyi: tenaga kerja konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam jabatan: operator; teknisi atau analis, dan, ahli.

Adanya ketetapan tersebut dilatarbelakangi perlunya perumusan ulang kerangka kualifikasi tenaga kerja sektor konstruksi agar memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.

Beberapa kondisi yang terjadi sebelumnya terkait hal ini antara lain tenaga ahli bersertifikat di Indonesia didominasi oleh tenaga ahli muda, sedangkan tenaga terampil bersertifikat di Indonesia didominasi oleh tenaga terampil kelas I. Kemudian, untuk kualifikasi tenaga ahli terutama yang kategori ahli utama, cakupan pekerjaan yang dapat dikerjakan cukup lebar, mulai dari proyek standar sampai dengan kompleks. Hal lain, perlu ada sinkronisasi peraturan mengenai kualifikasi sektor jasa konstruksi yang sesuai dengan dinamika yang berkembang di dunia industri konstruksi saat ini. 

Dengan adanya penyesuaian ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta lebih memberikan kontribusi terhadap penyejahteraan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dan masyarakat secara keseluruhan.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong kualitas tenaga kerja konstruksi, baik kualitas pekerjaan maupun kesejahteraan. Namun di atas semua itu, mutu harus selalu dikedepankan. Hal ini sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu saat membuka sertifikasi tenaga kerja konstruksi secara serentak, " agar selalu menjaga mutu pekerjaan. Penjaminan mutu tenaga kerja konstruksi dilakukan dengan terus menerus melakukan pelatihan-pelatihan untuk mengadaptasi perkembangan teknologi terbaru, karena setiap saat teknologi berubah, mengingat kemajuan teknologi sangat cepat berubahnya termasuk konstruksi ".

Tentunya upaya mensertifikasi tenaga kerja konstruksi tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah saja, perlu dukungan dari stakeholders konstruksi untuk mewujudkannya. Dengan kerja sama para pemangku kepentingan jasa konstruksi maka pelaksanaan amanah Undang-Undang Jasa Konstruksi akan lebih optimal dan tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi akan segera tercapai.

PERTANATTA ( PERKUMPULAN TENAGA AHLI DAN TENAGA TERAMPIL INDONESIA ) sebagai salah satu ASOSIASI PROFESI di bawah naungan LPJK, yang mendapatkan kewenangan untuk mengeluarkan SERTIFIKASI berusahaa maksimal untuk dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaanya.