Regsosek dan Mimpi Satu Data Indonesia

 

Kedatangan seorang yang terakhir diketahui sebagai petugas Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek 2022, Badan Pusat Staistik (BPS). 

Kedatangannya untuk tujuan berkoordinasi dengan pengurus Rukun Tetangga (RT) perihal data kependudukan yang ingin petugas itu kumpulkan untuk menunjang tugas lapangannya.

Sebenarnya ia membawa catatan tersendiri yang diperoleh dari sumber data BPS. Data merangkum sejumlah nama warga di suatu RT. Petugas Regsosek mencoba menyinkronkan data yang ia miliki dengan catatan data warga dari pengurus RT.

Dua data dicermati, hasilnya ditemukan catatan yang berbeda satu sama lain antara data petugas Regsosek dengan catatan Pengurus RT, sementara data yang mereka sebutkan itu menyangkut data yang sama mengenai kondisi warga setempat yang nantinya akan menjadi sasaran sensus Regsosek.

Masing-masing petugas Regsosek dan pengurus RT sama-sama mengklaim bahwa data yang mereka miliki valid dari sumber-sumber data yang terpercaya dan terjaga kerahasiaannya, baik itu BPS atau pun hasil pendataan langsung petugas RT kepada warganya.

Muncul sedikit perdebatan, mengapa data bisa berbeda. Masing-masing mencoba kembali menelusuri kebenaran data yang akhirnya ditemukan juga letak penyebab perbedaan itu.

BPS sebagai lembaga pengumpul data publik berkaitan dengan berbagai potensi penduduk Indonesia, selama ini diandalkan menjadi penyedian data dasar proses pengambilan kebijakan pemerintah dalam berbagai program. 

Program pemerintah yang massif pada masa Pandemi Covid 19 hingga masa penanggulangan dampak sosialnya, daiantarnya ada berupa bantuan-bantuan penyaluran dana tunai atau berbagai kebutuhan bahan pokok, subsidi bahan bakar, listrik, dan lain sebagainya.

Program menyisir warga tergolong miskin dan terkena dampak langsung Pandemi. Penyaluran bantuan selama ini masih dinilai kurang optimal dan kurang memenuhi kelayakan ketepatan subjek penerima.

Warga-warga pun kerap berselisih karena jangkauan bantuan masuk kepada pihak-pihak yang dinilai tidak layak mendapat bantuan. Selisih paham muncul bukan karena warga membaca data, hanya berasumsi mengenai pemahaman tentang apa kemiskinan itu.