Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah dengan Dana Obligasi Konvensional dan Obligasi Syariah

Keberadaan Infrastruktur memegang peranan yang sangat vital dalam perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan gerak laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, komunikasi dan juga ketersediaan energy. 

Dengan adanya pembangunan dan ketersediaan infrastruktur seperti energy, komunikasi dan transportasi mempunyai peranan penting terhadap laju pertumbuhna ekonomi di suatu negara salah satunya Indonesia. 

Salah satu strategi yang ditempuh pemerintah dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau yang disebut dengan Penguatan Konektivitas yang efisien dan efektif. 

Pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang kebijakan dalam sebuah negara, harus bisa menyediakan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya transportasi jalan merupakan focus utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional serta mempunyai konstribusi terbesar dalam melayani mobilitas manuis maupun distribusi komoditi perdagangan dan industry. 

jika sarana dan prasarana khususnya pada pengadaan infrastruktur tersebut belum dioptimalkan secara maksimal oleh pemerintah, maka memungkinkan suatu kendala dan keterlambatan bagi kelancaran perekonomian negara. 

Infrastruktur jalan mempunyai peran penting dalam konektivitas nasional, khususnya konektivitas intra -- island. Meskipun Indonesia negara kepulauan namun ada transportasi yang dominan dipergunakan seperti moda, moda transportasi jalan melayani 84% penumpang, sedangkan kereta api 7,3%, udara 1,5% dan laut hanya 1,8%. 

Pembangunan sektor transportasi nasional diarahkan pada terwujudnya transportasi nasional yang handal, karena berdasarkan studi setiap 1,0 % pertumbuhan ekonomi, yang akan mengakibatkan pertumbuhan lalu lintas sebasar 1,5 %. Oleh karena itu gangguan kinerja jalan akan menimbulkan gangguan secara langsung terhadap perekonomian negara. 

Berdasarkan data dari World Economic Forum yang mempublikasikan indeks persaingan global (global competitiveness index) bulan September 2014, secara umum infrastruktur Indonesia berada di peringkat 82 dari 148 negara. 

Posisi tersebut jauh dibawah negara -- negara ASEAN, seperti singapura berada di posisi peringkat ke 5 , sedangkan Malaysia berada di peringkat 25, Thailand peringkat 61. Sedangkan posisi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan negara Filipina yang berada di peringkat 98 dan Vietnam berada di peringkat 110. 

Dalam mengatasi rendahnya layanan infrastruktur tersebut, akibat dari kecilnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka pemerintah harus berusaha mencari sumber dana alternatif untuk pembangunan infrastruktur selain dari APBN. Salah satu alternatif sumber dana yaitu menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) atau biasa disebut dengan Obligasi. 

Apa itu Obligasi? Obligasi merupakan surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara si pemberi pinjaman (invetor) dengan yang diberi pinjaman (inssuer) menurut Fakhrudin & Hardianto (2001 ; hal 15).