eSPeKaPe Minta Presiden Jokowi Tetapkan M Husen Dirut Pertamina baru
Jakarta, 12 November 2014.
Lingkup usaha PT Pertamina (Persero) termasuk dalam melakukan eksplorasi dan produksi migas, pengolahan kilang minyak, manufaktur dan pemasaran produk-produk energi dan petrokimia; pengembangan bahan bakar nabati, tenaga panas bumi dan sumber-sumber energi alternatif lain. Selanjutnya terkait kegiatan operasi dan fasilitas infrastruktur Pertamina yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan juga melayani kebutuhan energi lebih dari 250 juta rakyat Indonesia. Sekalipun demikian masih menyisakan permasalahan infrastruktur yang tampaknya menjadi persoalan serius yang masih harus dihadapi oleh Pertamina, terutama saat masa kepemimpinan Direktur Utama Pertamina yang baru.
Terutama dalam hal pendistribusian bahan bakar minyak (BBM), sebab di berbagai daerah seperti Papua dan Merauke, harga solar mencapai Rp. 15 ribu hingga Rp. 20 ribu per liter. Ini yang menjadi masalah utamanya dan terletak pada ketidaksediaan infrastruktur, khususnya depot. Kalau depot tidak bisa juga dibangun, pasti pemerintah bakal repot. Ini adalah pekerjaan rumah Pertamina yang 100 persen sahamnya milik pemerintah, dan infrastruktur ini sangat penting dibangun karena konsumsi BBM rakyat Indonesia yang semakin banyak.
Ada sejumlah hal yang tak diungkap dengan jujur oleh Presiden SBY semasa masih berkuasa, seperti nilai utang pemerintah yang cukup besar ke Pertamina sebesar Rp. 48 triliun dan dana bagi hasil sejumlah Rp. 11 triliun. Sementara itu, terkait pengalihan subsidi BBM untuk membangun infrastruktur, Dirut Pertamina yang baru masih harus memperhatikan rakyat yang masih banyak membutuhkan subsidi BBM seperti nelayan ketimbang subsidi BBM dialihkan bangun depot. Dan Pertamina harus mencari dana dari yang lain untuk membangun infrastruktur tersebut.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno pada 29 Oktober 2014, mengaku telah melayangkan surat kepada Dewan Komisaris Pertamina untuk memperpanjang jabatan pelaksana tugas sementara (Plt) Dirut Pertamina Muhamad Husen sampai bisa mengusulkan nama baru. Dijelaskan Rini, belum adanya pengganti tetap M Husen sebagai Plt Dirut karena dirinya lebih mengutamakan aspek kehati-hatian. Pasalnya, Pertamina merupakan salah satu perusahaan strategis yang berada di bawah Kementerian BUMN. Tidak hanya itu, penetapan Dirut Pertamina juga harus melalui proses yang sedikit panjang mengingat harus mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Tim Penilaian Akhir (TPA).
Seperti diketahui, M Husen adalah Direktur Hulu Pertamina yang oleh Menteri BUMN diangkat menjabat sebagai Plt Dirut Pertamina menggantikan Karen Agustiawan pada 1 Oktober 2014. Sesuai dengan penetapan itu, maka seharusya masa jabatan M Husen hanya selama satu bulan, atau akan berahir pada 1 November 2014 lalu. Menteri BUMN sendiri dikabarkan akan mencalonkan dari internal Pertamina seperti nama Ahmad Faisal, Raden Priyono, Fredrich Siahaan, Hanung Budya dan Hari Karyulianto.
Akan tetapi organisasi Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) yang pernah merintis, membangun dan membesarkan perusahaan serta mengusulkan nama M. Husen menjadi Dirut Pertamina kepada Presiden Jokowi sejak awal Oktober, dalam keterangannya kepada pers (12/11/2014) menegaskan, jika nama-nama calon internal seperti itu, maka Pertamina berpotensi terus menjadi bancakan kelompok tertentu. Dirut Pertamina yang dipilih harus memiliki rekam jejak bersih, dan bebas dari vested interestdari kelompok mana pun, karena pertamina selama ini masih menjadi bancakan bagi penguasa.
Selanjutnya seperti diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno dikabarkan juga telah melakukan tahapan uji fit and proper terhadap para calon Dirut Pertamina. Fit and proper diberlakukan selain ke seluruh direksi yang ada sekarang, juga ditambah 6 calon dari eksternal direksi. Untuk melakukan uji fit and proper, Menteri BUMN dikabarkan menunjuk PT Daya Dimensi Indonesia (DDI), perusahaan manajemen konsultan untuk memberikan penilaian calon direksi Pertamina.
Berdasarkan informasi yang beredar nama-nama calon Dirut Pertamina dari eksternal yang sedang menjalani fit and proper antara lain Budi Sadikin (Dirut Bank Mandiri), Sunarso, (Direksi Bank Mandiri), Zulkifli Zaini (Mantan Dirut Bank Mandiri), Fahmi Muhtar (Mantan Dirut PLN), Dwi Sucipto, (Dirut Semen Indonesia), dan Rinaldi Firmansyah (Mantan Dirut Telkom). Bahkan kabarnya, calon kuat dalam bursa kandidat tersebut adalah Rinaldi Firmansyah yang disebut-sebut diendorse langsung Menteri BUMN, Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sementara lima nama lain hanya sekedar pembanding.
Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat dengan merujuk komitmen Presiden Jokowi yang bertekad menabuh genderang untuk memberantas mafia migas, menjadi diragukan jika Presiden Jokowi memilih pemimpin Pertamina dengan rekam jejak yang berasal dari sektor keuangan saja. Karena ini menyangkut sensitifitas dari pemahaman energi industri itu sendiri, yang tidak melulu orang dari sektor keuangan apalagi dari sektor komunikasi. Menjadi Dirut Pertamina tidak bisa hanya mengukur seseorang handal di sektor keuangan dan komunikasi. Karena lingkungan di sektor migas tidak sama dengan keuangan dan komunikasi.
Menurut Binsar Effendi yang juga Wakil Ketua Umum FKB KAPPI Angkatan 1966 menegaskan, kriteria calon Dirut Pertamina yang dipilih harus memiliki integritas yang kuat. Lalu, calon itu juga harus bebas dari pengaruh kekuasaan dan sistem mafia, serta menguasai sektor energi secara matang. Kemudian, memiliki rekam jejak pendidikan yang ahlinya di bidang migas. Jangan sampai sejumlah nama yang tidak memiliki kemampuan energi tiba-tiba muncul begitu saja. “Jika nama Rinaldi yang diendorse, hal itu jelas merupakan indikasi adanya titipan, meski kemudian penilaian itu relatif susah dibuktikan. Tapi kemungkinan saja untuk memberantas mafia migas dan menggenjot lifting migas dipastikan tidak akan mampu. Sebab itu hanya putra Pertamina asli yang tahu betul kondisi perusahaan saat ini”, tandasnya.
Dia menambahkan, memang jabatan dirut harusnya orang internal. Sebab mereka yang tahu budaya perusahaan yang ada di perusahaan BUMN terbesar di negeri ini. "Yang paling baik itu dari internal. Dan hanya orang Pertamina saja yang mengerti cara membesarkan Pertamina," ujarnya. BUMN sekaliber Pertamina, menurutnya, sangat membutuhkan sosok seorang pemimpin yang pengalaman dibidangnya. "Membutuhkan seorang yang paham manajemen perusahaan perminyakan. Bukan para calon yang menjalani fit and proper yang semuanya itu adalah orang dari sektor keuangan. Kalau dari eksternal belum tentu mengetahui corporate culture," imbuh Binsar Effendi yang juga Komandan Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM).
Terlebih lagi Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR pada 8 September 2014 telah menyepakati besaran setoran dividen BUMN pada 2015 sebesar Rp. 43,7 triliun. Angka ini lebih tinggi dari rencana dalam nota keuangan pemerintah sebesar Rp. 41 triliun. Sementara Pertamina merupakan perusahaan BUMN yang ditargetkan bisa menyetor dividen paling besar, yakni Rp. 9,6 triliun. Dari ditarget Rp. 43,7 triliun, yang paling besar sumbangsihnya ke negara sampai saat ini masih Pertamina. Ditargetkan, 30% dari Pertamina.
Besarnya investasi yang direncanakan pemerintah tahun 2015 tentunya Pertamina akan terganggu dengan setoran dividen yang terus meningkat. Padahal rencana tahun depan Pertamina akan menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) lebih besar dari tahun ini sebesar US$ 6,3 miliar. Pertumbuhan kinerja keuangan Pertamina utamanya ditentukan dari nilai investasi perusahaan tersebut. Terlebih lagi Pertamina merupakan industri hulu yang membutuhkan investasi yang besar. Hingga saat ini memang belum ada pembahasan di internal Pertamina, perihal kenaikan target dividen dalam RAPBN 2015. Namun, jika itu sudah menjadi keputusan pemerintah selaku pemegang saham, mau tidak mau Pertamina akan mematuhinya.
Terkait untuk pemenuhan dana dengan menambah utang, hal itu juga tidak mudah. Sebab harus mempertimbangkan rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/ DER), sehingga Pertamina juga tidak bisa serta merta menambah modal dengan menambah utang. Pertamina membantah, jika sebagai perusahaan BUMN memperoleh keringanan membayar bunga utang. Utang yang diperoleh Pertamina yaitu global bond, yang kewajiban bunganya berlaku secara internasional.
Utang yang tinggi juga diikuti dengan bunga tinggi, yang berarti membuat beban perusahaan juga semakin tinggi. Pertamina masih akan mencoba membicarakan hal ini dengan pemerintah sebagai pemegang saham. Hal ini dilakukan agar Pertamina bisa menentukan strategi pemenuhan dana investasi dengan target setoran dividen yang terus meningkat. Demikian rumitnya berbicara tentang Pertamina, sehingga tidaklah semudah membalik telapak tangan apalagi hanya orang titipan untuk menjadi Dirut Pertamina yang baru. Terlebih calon-calon dari internal dan eksternal prestasinya jauh dari prestasi yang pernah dicapai oleh mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan.
Mengingat industri hulu membutuhkan investasi yang besar di Pertamina dan Presiden Jokowi memprioritaskan figur Dirut Pertamina yang bersih, memiliki integritas dan kemampuan tata kelola migas dari hulu sampai hilir untuk menjaga independensi dan profesionalisme, kontinuitas program yang baik dan percepatan transformasi kebijakan pemerintahan baru. Maka eSPeKaPe minta kepada Presiden Jokowi untuk tetapkan segera M Husen dari petugas pelaksana sementara menjadi Dirut Pertamina baru. “Kami optimis jika M Husen menjadi Dirut Pertamina definitif, impian Pertamina menjadi Asian Energy Champion bisa terwujudkan. Mudah-mudahan saja asalkan pemerintah tidak intervensi”, pungkas Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat.