TENTANG Anies Rasyid Baswedan lagi. Mantan Mendikbud dan Gubernur DKI Jakarta ini menjadi satu-satunya sosok yang sudah dimajukan sebagai bakal calon presiden (bacalonpres) pada Pilpres 2024. Sekali lagi, baru sebatas bakal calon presiden. Ingat, Anies Baswedan bukan cuma belum didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), dia juga belum memenuhi persyaratan untuk sah resmi atau sah menjadi capres.
NasDem, sebagai pengusung Anies, masih harus berjuang untuk menggandeng partai politik lain guna memenuhi presidential thresold (PT) 20% yang menjadi batas untuk pengajuan capres dan cawapres. Ambang batas pengajuan nama capres dan cawapres ini masih dikejar NasDem dengan berupaya menggaet Demokrat dan PKS sebagai mitra koalisi.
Akan tetapi, Koalisi Perubahan--nama yang direncanakan-masih sebatas wacana. Kepastian pembentukan koalisi masih dililit sejumlah masalah. Beragam persoalan yang muncul mengemuka pada kemungkinan perdebatan seputar sosok yang akan dimajukan sebagai pendamping Anies.
Kita sadari, Demokrat ngotot mengajukan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dari kubu sebelah, PKS juga terkesan ngeyel mengusulkan Ahmad Heryawan, mantan penguasa Jabar selama dua periode yang juga wakil ketua dewan syuro mereka.
Demokrat dan PKS sah-sah saja menepis dugaan bahwa belum terealisasinya KP itu lantaran alotnya pembahasan mengenai pendamping Anies tersebut. Namun, dalam pemahaman publik, justru itulah yang menjadikan KP masih diawang-awang, sebagaimana kerap disampaikan para pengamat politik dan elit partai lain.
Seperti tertuang dalam jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pendaftaran capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 adalah antara 19 Oktober hingga 25 November 2023. Jadi, fase itu memang masih jauh, sehingga apa pun bisa terjadi.
Juga kemungkinan KP tidak jadi terbentuk dan Anies Baswedan tidak jadi terlibat dalam kontestasi akbar politik 2024 tersebut. Perkiraan Anies bisa terjegal dari  persaingan bagaimanapun sudah banyak diasumsikan banyak pihak, baik oleh pengamat atau elit politik partai lain.
Anies memang memiliki hak politik untuk menjadi apa saja yang dia inginkan di republik ini, termasuk menjadi pemimpin bangsa. Namun, politik juga memiliki caranya sendiri dalam menentukan kawan dan lawan. Perilaku demokrasi di Indonesia juga memungkinkan itu.
Anies tidak mungkin akan resmi menjadi capres seandainya NasDem tidak mendapatkan mitra untuk berkoalisi, termasuk yang direncanakannya bersama Demokrat dan PKS. Tak bisa dipungkiri jika kemungkinan tersebut bisa saja terjadi, merujuk dari posisi menggantung yang diambil Demokrat dan PKS.
NasDem juga tidak bisa memaksakan Demokrat dan PKS bersikap dewasa untuk menerima Anies. Dalam konteks ini, 'curi start' yang ditempuh NasDem pada akhirnya merepotkan mereka sendiri, mengingat sikap Demokrat dan PKS yang sama-sama tidak mau mengalah.
