INI bukan tulisan bersambung dari paparan yang disampaikan sebelumnya. Kendati demikian, apa yang dituangkan hari ini sangat beririsan dengan disampaikan kemarin. Yakni, adanya kegaduhan politik terkait dengan kegeraman dari Partai Demokrat (PD). Tuduhan yang dilontarkan Ketua Umum PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan pendiri PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berimplikasi pada munculnya banyak kecaman baik dari elit partai politik lain dan masyarakat pada umumnya. Rakyat, yang semakin pandai, lantas saja menghubung-hubungkan kekesalan AHY dan SBY pada dosa-dosa masa lalu partai berlambang Mercys itu.
Disampaikan pada tulisan sebelumnya kemungkinan kegeraman AHY dan SBY yang dilontarkan saat Rapimnas Kamis dan Jumat (15-16/9) pekan lalu di JCCC, Senayan, Jakarta, secara tidak langsung dipengaruhi pula oleh penerapan status tersangka untuk Gubernur Papua Lukas Enembe, kader terbaik PD selama satu dasawarsa terakhir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka pada Lukas Enembe sejak 5 September silam, bukan 13 September seperti ditulis sebelumnya. KPK menyebut memiliki alat bukti yang cukup untuk memerangkap gubernur Papua dua periode itu, 2013-2018 dan 2018 hingga 2023 mendatang.
Dijelaskan kemarin betapa elit PD melakukan beragam pembelaan pada Lukas. Salah satunya dengan menyebut bahwa Lukas berhasil membawa provinsi Papua memperoleh predikat Wajar Tanpa Persyaratan (WTP) sebanyak 7 kali berturut-turut. Namun, pembelaan elit PD ini dapat ditangkis dengan mudah.
Beberapa pengamat pemerintahan menyebutkan, WTP merupakan opini atau pendapat  yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dalam kasus ini laporan keuangan Pemprov Papua berdasarkan kriteria, parameter dan prinsip-prinsip tata kelola keuangan. Akan tetapi pemberian WTP tidak ada urusannya dengan praktik korupsi. Para pengamat mengingatkan bahwa catatan yang disajikan secara material bisa dipermak sedemikian rupa.
Meski kemudian tidak secara langsung berhubungan, namun dua hari terakhir ini publik disesaki dengan pemberitaan seputar 'megakorupsi' yang dilakukan Lukas Enembe. Pemberitaan seputar Lukas Enembe kian gencar setelah tudingan yang dilontarkan AHY dan SBY mengenai kinerja pemerintahan Joko Widodo yang dinilai tidak memuaskan, dengan antara lain menganalogikan perbandingan pembangunan infrastruktur yang tidak sepadan dari era mereka.
SBY juga menyebut adanya indikasi kecurangan pada Pilpres 2024. Antara lain, partai-partai koalisi lawan akan menghambat majunya capres dan cawapres dari koalisi yang mereka bentuk. Penyebutan kemungkinan hanya akan ada 2 capres-cawapres pada Pilpres 2024 itu menggemparkan jagat politik nasional. Â
Sekali lagi, apa yang terjadi di Jayapura, Papua, dengan penerapan status tersangka untuk Lukas Enembe oleh KPK karena kasus korupsi, mungkin tidak terlalu berhubungan dengan kemarahan dari AHY dan SBY. Akan tetapi, dari kacamata politik, bisa saja dianggap bahwa itu bukan sekadar kebetulan.
Lukas Enembe sendiri sebenarnya sudah lama menjadi incaran KPK. Jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka pada awal September silam, orang kuat Papua itu sudah lama disebut-sebut akan menjadi 'santapan' KPK. Isu penangkapan Lukas Enembe bahkan sudah santer terdengar seusai penyelenggaraan PON 2021 lalu. KPK belakangan menyebut jika Lukas Enembe juga ditengarai melakukan 'penggelapan' dana PON, yang mayoritas berasal dari APBD dan bantuan pemerintah itu. Publik juga dikejutkan dengan pengeluaran sekitar Rp560 miliar untuk kasino di luar negeri. Jumlah itu hampir sepertiga dari jumlah dana dari Otonomi Khusus (otsus) Papua tahun 2022, yang sekitar Rp 1,3 triliun.
Lukas Enembe mungkin memberikan perlawanan di Jayapura, sebagaimana perlawanan yang dilakukan AHY dan SBY atas stigma kecurangan di Pilpres 2024 yang terindikasi di benak mereka sekarang ini. Perlawanan yang dilakukan Lukas Enembe bisa saja membuat situasi di Papua memanas, sementara perlawanan AHY dan SBY melalui tudingan kecurangan di Pilpres 2024 membuat Cikeas seperti diterpa prahara. Â Â
AHY dan ayahnya, SBY, mungkin tidak mengira bahwa apa yang mereka sampaikan justru menjadi kontraproduktif. Alih-alih memperoleh simpati dari rakyat, sebaliknya, justru hujan kecaman, derasnya kritik dan ramainya hujatan yang mereka terima.
Mereka tampaknya sama sekali tidak memperhitungkan dampak psikologis yang dihadapi masyarakat setelah dua tahun sama-sama dihajar pandemi Covid-19. Masyarakat tidak lagi terlalu mempedulikan dampak dari kenaikan harga Pertalite. Masyarakat masih cukup senang karena pemerintah toh tetap memperhatikan nasib dan kehidupan mereka dengan pemberian berbagai macam Bantuan Langsung Tunai (BLT). Masyarakat juga tak lagi mengingat besaran angka-angka pada BLT sebab sudah mendapat BLT saja sudah bagus. Biarlah angka-angka menjadi urusan pemerintah.
