Mohon tunggu...
Profil
169 Poin
Taufiqurrohman Syahuri, Lahir di Desa kulon kali Pemali Brebes, 02 Mei 1960. Pendidikan: SD-SMA di Brebes, S1 HTN Fakultas Hukum UII Yogyakarta (lulus 1985), S2 Ilmu Hukum UI (1993) dan S3 HTN Pascasarjana Fakultas Hukum UI (lulus tahun 2003). Pengalaman Mengajar S1 di Unib, Usahid, PTIK, U-Borobudur dan U-Yarsi; S2 di UIJ, Esa Unggul, Jaya Baya, Unib dan UIN serta S3 di Unib dan UB. Mata kuliah yang diampu antara lain: Hukum Tata Negara, Perbandingan HTN, Hukum Konstitusi, Hukum Otonomi Daerah, Teori Hukum, Teori Hukum Administrasi Negara (HAN), Politik Hukum dan Filsafat Hukum. Beberap kali menguji Disertasi Program Doktor. Karya Buku dan Publikasi : Hukum Konstitusi, 2004, Jakarta: Ghalia Indonesia; Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Jakarta: Prenada 2013; Tanya Jawab Tentang MK di Dunia Maya, Jakarta: Setjen MK, 2006, Editor, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi, P3DI-Setjen DPRRI, 2009. Pengalaman kerja, Guru SMA Muhammadiyah 1985; Dosen UNIB sejak 1986, Pendiri S1 Hukum Usahid dan Magister Hukum Unib, Dosen FH UPNV Jakarta sejak 2019, Pernah Komisioner KY RI 210-2015, Tenaga Ahli MK RI 2003-2007; Tenaga Ahli BK DPR RI 2018, dan Sekretaris Hukum Wantimpres 2019.
Bergabung 09 Februari 2021
Statistik
8
1,567
0
12
0
2

Label Populer

Taufiqurrohman Syahuri
16 Juni 2021 | 1 bulan lalu

Optimalisasi Tugas Komisi Yudisial Menjaga dan Menegakkan Kehormatan Hakim

Sejatinya kedudukan komisi Yudisial berdasarkan UU KY Perubahan Tahun 2011 sudah cukup memadai.

Hukum
67
1
0
Taufiqurrohman Syahuri
10 Juni 2021 | 1 bulan lalu

Menengok Kembali Penghapusan Pasal Pidana Penghinaan terhadap Presiden

Pasal penghinaan presiden/wapres kembali muncul dalam RKUHP. Dalam draf RUU KUHP, penghinaan terhadap presiden/wapres dikenai ancaman 3,5 penjara.

Hukum
164
1
0
Taufiqurrohman Syahuri
07 Maret 2021 | 4 bulan lalu

Secara Hukum Tak Ada KLB (Atas Nama) Partai Demokrat

Peristiwa Konferensi Luara Biasa atas nama Partai Demokrat yang baru saja terjadi di Sumatera Utara menuai pro kontra

Hukum
162
0
0
Taufiqurrohman Syahuri
01 Maret 2021 | 4 bulan lalu

Kekuasaan Negara untuk Pencegahan Kejahatan Korupsi dengan Sistem dan Sanksi Tambahan

Secara umum kekuasaan Negara terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kekuasaan legiskatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksekutif

Hukum
99
1
0
Taufiqurrohman Syahuri
24 Februari 2021 | 5 bulan lalu

BUKAN NORMA HUKUM PENGHINAAN DAN UJARAN KEBENCIAN YANG PERLU DIREVISI TETAPI PENERAPANNYA

Jokowi menginisiasi untuk melakukan revisi terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yakni UU Nomor 19 Tahun 2016.

Hukum
228
1
0