Sang Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 untuk mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina yang dikeluarkan oleh rezim Orde Baru. Pastinya, ini adalah prinsip Gus Dur dalam membela sisi kemanusiaan. Kekuasaan tidak boleh mengkebiri hak-hak utama warganya.
Sikap dan konsistensi Gus Dur sebagaimana yang digambarkan di atas, menjadi modalitas bagi pengagumnya untuk melanjutkan visi perjuangan tersebut. Apalagi, saat ini, Indonesia akan menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.
Dibutuhkan figur-figur yang akan berkontestasi untuk berguru terhadap gaya kepemimpinan Gus Dur. Bahkan, keksatriaan seperti ini pun sepantasnya terpatri dalam pikir dan jiwa masyarakat. Artinya selain pemimpin, Kita butuh rakyat yang sejalan dalam memahami hakikat kemanusiaan.
Para elit agama harus berani mendakwahkan ajaran Tuhan untuk terbuka terhadap perbedaan. Daerah yang di dominasi muslim, harus menerima calon non-muslim jika dianggap layak.
Sebaliknya, pun demikian. Agama harus hadir dari sisi kemanusiaan. Ia tidak lagi menjadi "barang" kaku yang seolah tak berakses untuk didialogkan dengan perkembangan zaman dan tuntutan peradaban.
Barat, begitu menghargai warganya meski bukan keturunan pribumi atau dari kalangan mayoritas. Pernah ada presiden dan kepala daerah yang muncul dari kalangan minoritas.
Bukan berarti konsep politik kemanusiaan Gus Dur adalah Baratisasi. Namun, Barat telah mempraktekkan apa yang sesungguhnya menjadi cita-cita ajaran Islam. Barat begitu menghargai ilmu pengetahuan, maka mereka pun memanfaatkannya meski ia datang dari pribadi dan kelompok yang bukan dari kalangan pribumi.
Dari sini, Gus Dur menjadi guru Kita semua. Ia telah meneladani, Kita melanjutkan.
Selamat Hari Guru, mari belajar kepada Gus Dur.
