Jadi ceritanya saya memiliki teman yang bekerja di salah satu badan usaha milik negara. Dia kebetulan bekerja di bagian personalia salah satu perusahaan besar milik negara. Yang tentunya ia banyak mengurus bidang surat-menyurat dan masalah kenaikan jabatan atau yang berkaitan dengan masalah personal pegawai dengan perusahaan.
Suatu ketika ia bercerita mengenai salah satu dokumen rahasia perusahaannya yang telah bocor. Bocor disini berarti sebelum dokumen tersebut dipublikasi, isi dokumen tersebut telah diketahui oleh pegawai lain yang ada kaitannya dengan isi dokumen tersebut.
Yang ternyata isinya adalah mengenai pindah tangan jabatan dan mutasi beberapa pegawai. Entah mengapa jabatan begitu penting hingga itupun masuk dalam kategori dokumen rahasia negara. Dan parahnya lagi, kasus tersebut berakibat pada dikenakannya sanksi kepada pihak yang "mencuri" serta menyebarluaskan dokumen tersebut.
Sebegitu pentingkah arti perpindahan jabatan itu? apa sisi prestige-nya? Ataukah berkaitan dengan adab sebagai pegawai yang santun? Mengapa sanksi yang diberikan kepada oknum pelaku pun terbilang cukup berat.
Pada waktu itu saya hanyalah orang yang menganggap posisi saya sebagai salah satu penduduk Indonesia, yang taat membayar pajak. Bukankah salah satu ketentuan sebagai pengurus kenegaraan adalah mengabdi kepada rakyat? Karena rakyat lah yang iuran untuk mengembangkan negara. Sedang pengurus negara hanyalah menjembatani penyaluran iuran agar program pembangunan tidak melenceng kearah yang tidak diinginkan.
Sebagai rakyat pun saya tidak mempunyai kewajiban untuk ikut "mikir negara" yang sudah terlanjur salah kaprah segala sudut pandangnya. Selalu salah tempat titik-titik temu antara mengabdi dan berkewajiban "mikir negara". Yang pada akhirnya berujung kepada moment merasa lebih berkepentingan dibanding  rakyat biasa.
Jabatan kepengurusan negara pun telah salah diartikan. Jika presiden adalah kepala negara, lalu posisi rakyat berada dibawah apa diatas presiden? Kalau presiden lebih tinggi dari rakyat, apakah rakyat pernah digaji oleh presiden tiap bulannya? Seperti rakyat yang tiap bulannya iuran untuk membayar gaji dan semua fasilitasnya. Tidak usah jauh sampai ke kepala negara, Walikota pun juga begitu. Pak Camat bahkan Pak Lurah pun sama.
Sangat beda urusannya jika kita bekerja di dalam persusahaan swasta yang mau gak mau harus mbuntut kepada si pemilik perusahaan. Jika ada dokumen rahasia sangat wajar mengingat itu perusahaan milik swasta. Yang pastinya ingin mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya, tak peduli kalau harus nguriki para pegawainya sendiri.
Nah, jika yang berhubungan dengan negara ini. Banyak sekali dokumen rahasia yang rakyat sama sekali tidak mengetahuinya. Kenapa rakyat bisa tidak mengetahui? Padahal dalam urusan kenegaraan pun sudah sewajarnya bosnya adalah rakyat. Juragannya adalah masyarakat  para pembayar iuran pajak.
Iya, para pengurus negara itu juga membayar pajak. Tapi semua harus fair serta gamblang. Entah itu sistem jabatannya, sistem keuangannya, sistem manajerialnya. Dan mesti menyertakan laporan pertanggungjawaban kepada atasan. Bukan kepada atasan mereka saja.
