Klaim Kementan tentang produksi jagung yang melimpah bakal segera dikonfirmasi oleh Zainut Tauhid Sa'adi. Anggota legislatif Komisi IV DPR itu bakal turun ke lapangan untuk memantau langsung data produksi jagung.
Menurut Zainut, pengecekan perlu dilakukan sebab peternak kesusahan mendapatkan jagung, berbanding terbalik dengan klaim Kementan.Apalagi jagung adalah komponen pakan ternak. Bila pasokan jagung tak cukup, peternak bakal nyari pengganti jagung, biasanya gandum yang harganya mahal. Kalo pasokan jagung pakan sulit didapat dan mahal, pakan ternak pun turut naik harga.
Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) Sudirman mengatakan, "Jadi daripada mengklaim jagung surplus, lebih baik pemerintah melibatkan sebanyak-banyaknya pihak swasta. Jangan dikerjakan sendiri,"
Saat ini Kementan seperti bermain sendiri, padahal keadaan sedang mengkhawatirkan. Pak Sudirman mencontohkan, selama ini Kementan memberikan bantuan dalam bentuk alat produksi pertanian, benih dan pupuk. Sementara dryer atau pengering nggak ada. Apa susahnya sih gandeng swasta di saat seperti ini? Peternak lagi kesusahan nih.
Jagung kan mirip-mirip kayak padi. Kalau musim hujan butuh dryer. Nah, kan nggak mungkin juga kasih dryer ke peternak, karena biaya operasional peternakan akan bertampaj dan biaya perawatan alat juga tinggi. Persoalan seperti ini mau nggak mau ya melibatkan swasta.
Akibat stok jagung menipis, kini hampir rata-rata peternak sudah beralih ke gandum. Padahal harga gandum juga nggak murah lho. Dan sebenarnya peternak itu lebih senang memakai jagung untuk bahan utama pakan ternak. Dengan memakai jagung, pakan mereka nggak perlu ditambahkan zat tambahan untuk bisa membuat kaki dan kuning telur terlihat kuning natural.
Jadi ya Kementan memang harus mulai menata ulang kebijakan terkait pakan dan bahan bakunya, khususnya jagung. Salah satunya, langkah yang bisa diambil pemerintah adalah menarik minat investor bisnis pascapanen untuk persoalan surplusnya jagung yang belum pasti ini.
Kalau kata Koordinator nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah, memang harus ada data rigid dari pemerintah atas pertimbangan ekspor. "Perlu pertimbangan. Melihat tren peningkatan produksi, gangguan dan resiko produksi serta kebutuhan untuk dalam negeri sendiri," kata dia kepada rilis.id.
Janganlah realisasi ekspor jagung dimanfaatkan untuk pencitraan, seolah mau meyakinkan masyarakat kalo pasokan jagung itu melimpah. Padahal, mampu ekspor bukan berarti stok dalam negeri cukup.
