The sunrise of Java. Mungkin tak banyak yang tahu kalau itu adalah julukan Kabupaten Banyuwangi. Tidak heran jika julukan tersebut melekat erat pada pemilik Kawah Ijen ini karena letaknya memang berada pada ujung timur Pulau Jawa. Dengan luas wilayah sekitar 5.782,50 km² Kabupaten Banyuwangi ditengarai sebagai kabupaten yang unik. Kenapa unik? Karena di satu sisi Kabupaten Banyuwangi merupakan dataran tinggi yang berupa daerah pegunungan, di sisi lain Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta 10 buah pulau (sumber: BDA, 2012). Potensi geografis yang luar biasa bukan?
Mungkin potensi geografis tersebut juga menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi yang beberapa tahun terakhir ini cukup prestatif. Dikatakan bahwa pada 2010, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi mencapai 6,22%, yang berarti sedikit di atas pertumbuhan nasional sebesar 6,1%. Lalu pada 2011, ekonomi Banyuwangi tumbuh 7,02%, jauh melampaui pertumbuhan nasional sebesar 6,5%. Demikian juga tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi pada 2012 mencapai 7,27%, juga melampaui pertumbuhan nasional sebesar 6,23% (sumber: www.lensaindonesia.com, 2013).
Akan tetapi pernahkah terpikir bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang berada jauh diatas pertumbuhan nasional tersebut, Banyuwangi masih menyimpan segudang isu strategis yang belum terselesaikan? Jawabannya iya, Banyuwangi masih memiliki pekerjaan rumah yang wajib dirampungkan. Hal tersebut dapat ditilik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2010-2015. Sebut saja pendidikan dan kesehatan, kemiskinan dan pengangguran, infrastruktur, degradasi ekosistem laut dan beberapa isu lain. Dimana seluruh isu tersebut mengerucut pada isu kualitas sumber daya manusia serta peningkatan ekonomi Kabupaten Banyuwangi itu sendiri.
Menariknya, Banyuwangi dengan pemimpin mudanya, Bapak Abdullah Azwar Anas tersebut memiliki visi "Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia." Bukankah visi ini selaras dengan visi yang tertuang dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I), "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur". Terobosan-terobosan kebijakannya tentu 'seharusnya' selalu diseiringkan dengan tujuan utama Kabupaten Banyuwangi ini.
Lalu dimananya menariknya? Begini, keikutsertaan masyarakat menjadi salah satu penunjang keberhasilan suatu program yang diturunkan dari sebuah kebijakan bukan? Maka, masyarakat adalah aset penting dan berharga. Hal ini sepertinya disadari betul oleh pemerintah Banyuwangi.
Partisipasi masyarakat memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama dalam memecahkan berbagai macam persoalan. Carter dalam Rustiningsih (2002) menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan proses belajar masyarakat; mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang bertanggung jawab; mengeliminasi perasaan terasing sebagian masyarakat serta menimbulkan dukungan dan penerimaan dari pemerintah.
Salah satu contoh partisipasi yang mungkin dapat diterapkan ada partisipasi masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem perikanana yang menjadi salah satu aset bagi Banyuwangi. Adalah Kawasan Strategis Muncar. Kawasan ini merupakan kawasan pesisir di bagian tenggara Banyuwangi. Kawasan pesisir ini merupakan penghasil ikan terbesar di Indonesia. Berdasarkan data yang ada, setiap hari ikan yang dibongkar di Muncar minimal 500 ton. Data Sekretariat Kabinet RI menunjukkan, Muncar merupakan penghasil ikan terbesar dimana produksi ikan olahan diekspor ke Eropa, Jepang, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan Kanada sebanyak 1.562.249,72 kg per bulan dengan nilai ekonomi sebesar hampir Rp 20 miliar (Sumber: Kompas.com, 2013). Ada untung, ada rugi. Dengan keuntungan tersebut, kerugian juga diderita oleh ekosistem disana, permasalahan overfishing pernah melanda Kawasan Strategis Muncar ini. Produksi Lemuru, yang menjadi khas perikanan disana, mengalami penurunan drastis karena terlalu banyak dieksploitasi.
Jika eksploitasi ini dibiarkan tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut, tamatlah riwayat pelabuhan ikan terbesar ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Berkaca pada nelayan Kaminada di Futami District, Kota Iyo Jepang seharusnya Kawasan Strategis Muncar juga dapat menerapkannya apabila partisipasi masyarakatnya berjalan dengan lancar. Di Futami juga memiliki kekhasan jenis ikan seperti di Muncar, akan tetapi untuk menghindari overfishing hingga menyebabkan jenis ikannya habis, nelayan-nelayan disana memiliki kesepakatan seperti ketentuan berat ikan agar harga ikan dipasaran stabil, jenis peralatan yang digunakan, daerah yang digunakan sebagai pembibitan dan lain sebagainya. Hal-hal semacam ini kembali lagi pada "aturan" partisipasi masyarakat yang ada.
Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat diharapkan peran sertanya, karena mustahil melakukan pengelolaan suatu kawasan jika masyarakat tidak ikut berpartisipasi. Bukankah justru masyarakat setempat yang paham karakteristik dari daerah mereka, potensi daerah mereka? Saya mengakui, tidak mudah memang membiasakan masyarakat, tapi justru disanalah letak proses 'memasyarakatkan masyarakat' yang menjadi salah satu wujud penghargaan terhadap masyarakat lokal. Dan perlu diingat kembali bahwa dari 24 kecamatan yang ada, Muncar merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 129.737 (BPS,2013). Dengan pendekatan partisipasi masyarakat jumlah penduduk yang besar juga merupakan potensi yang harus digali lebih dalam lagi. Jika hal tersebut diabaikan maka visi Banyuwangi hanya akan jadi mimpi belaka.
Salam,
Surabaya 19 Desember 2013