Penjajahan Mental Rakyat dan Punahnya Otonomi

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar

Pilkada langsung secara formal sesungguhnya menunujukkan berlakunya sistem demokrasi dalam suatu ranah politik. Secara formalitas sejak reformasi seluruh elemen berdemokrasi dalam negara ini telah berlangsung secara baik. 

Namun kita lupa bahwa esensi demokrasi adalah memberikan penghargaaan dan hak rakyat dalam berbangsa dan bernegara bagi segenap rakyat. Terutama adanya pengakuan dan penghargaan hak-hak rakyat dalam membuat keputusan untuk pengelolaan negara demi kepentingan rakyat itu sendiri, sementara pemerintah adalah murni sebagai pelayan rakyat.

Secara ideal suatu negara yang berlaku demokrasi sebagaimana mestinya tentu saja indikatornya, presiden, gubernur, bupati dan walikota tidak lebih berkuasa dari Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dapat dilihat bagaimana terjadi pengunduran diri presiden Spanyol yang baru terpilih karena parlemen tidak menyetujui rencana anggaran yang diajukannya.

Lalu apa yang salah dengan sistem demokrasi di negeri kita yang pelaksanaan pemerintahan terjadi berbagai centang perenang dan sistem yang berjalan justru kontra dengan demokrasi itu sendiri. Ada semacam kesan bahwa pemerintah mengajak rakyat berdemokrasi sementara sumber kehidupannya yang penting justru dikelola secara kolonialialisme yang sentralistik oleh pemerintah.

Jika hal ini kita sebatas mencurigai tentu hanya menimbulkan swasangka negatif terhadap kepercayaan (distrust) yang tidak baik terhadap pemerintah yang telah dipilih langsung oleh rakyat.  Tetapi satu yang perlu selalu harus diingat oleh rakyat Indonesia bahwa bangsa Indonesia dijajah selama hampir 400 tahun oleh bangsa asing bahkan dengan senjata. Kenapa perlu diingat? karena selama itu rakyat kita juga hidup dalam sistem penjajahan dan tentu dahulu para nenek moyang kita beranggapan, bahwa begitulah adanya sebuah negara.

Penulis tidak berani menyatakan, apakah pemerintah melakukan pengelolaan negara yang banyak bertentangan dengan hak rakyat sebagai suatu kesengajaan atau memang karena ketidakpahamannya. Kenapa demikian? Tentu mengingat sejarah bangsa ini yang pernah terjajah dalam waktu yang lama,  bukankah dahulu bangsa ini juga tidak sadar atau tidak paham dalam kondisi terjajah atau barangkali nenek moyang kita tidak cukup pengetahuannya dalam urusan berbangsa dan bernegara.

Lantas bagaimanakah kondisi pengelolaan negara kita saat ini dalam manajemen pemerintahan terutama dalam keberadaan daerah dan masyarakatnya sebagai elemen yang paling penting dalam pembangunan secara merata, adil bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Di negara persepmakmuran kedudukan masyarakat daerah bahkan dianggap sebagai negara bagian, mereka diposisikan sejajar dengan rakyat yang berdomisili di Ibukota negara atau wilayah utama dalam pemerintahan.

Desentralisasi merupakan hal pokok atau sangat urgen dalam membangun negaranya, sehingga rakyat dalam kedudukan pembangunan tidak dipisahkan oleh kekhususan pulau  domisilinya, atau zona utamanya yang terpusat sebagaimana pulau Jawa yang dibedakan dengan pulau lain dalam prioritas perhatian pemerintah.

Karena sistem pembangunan rakyat yang tidak adil dan terkesan hanya mengkoloni pulau atau tanah daerah lain maka rawan terjadinya berbagai pemberontakan daerah sepanjang riwayat adanya negara tersebut.