Mohon tunggu...
Tarmidinsyah Abubakar
Tarmidinsyah Abubakar Mohon Tunggu... Politisi - Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Penulis adalah Pemerhati Politik dan Sosial Berdomisili di Aceh

Selanjutnya

Tutup

Politik

Tujuh Bahaya bagi Rakyat, Pimpinan Pusat Partai Politik Menunjuk Ketua Wilayah dan Daerah

27 November 2020   13:24 Diperbarui: 4 Desember 2020   01:46 124
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Lalu, jika kapan saja mereka merubah haluan dari perjuangannya maka saat itu mereka menyatakan diri mengkhianati dirinya, mengingkari jati dirinya, mengingkari kelahirannya, mengkhianati platform perjuangannya. Kebijakan itu juga yang membuktikan secara nyata bahwa partai-partai tersebut sebagai pembohong rakyat Indonesia secara masif.

Kedua, Pemimpin dan kepemimpinannya arogan dengan Memangkas dan merampas hak politik warga negara lain dalam politik. Mereka tidak menghargai masyarakat dalam politik dan menempatkan posisi rakyat sebagai obyek yang bisa dianggap tidak penting dalam politik. Padahal negara-negara yang demokrasi maju saat ini berawal sama dengan kehidupan rakyat kita bahkan lebih buruk dari kondisi sosial negara kita.

Ketiga, Dhalim atau Tidak Adil bagi rakyat, mungkin saja mereka yang kurang paham dampaknya menganggap dampak yang disampaikan penulis sebagai sesuatu yang berlebihan. Padahal penilaian ini adalah dampak politik normatif dan sangat membahayakan ketika rakyat beepolitik dipangkas dan dirampas hak politiknya. 

Ini adalah masalah klasik dari jaman batu hingga jaman modern atau dari tahapan perubahan manusia homo erektus ke homo sapien dan kini dalam gerbang homo yang baru, sementara cara pikir kita dalam politik tidak pernah berubah.

Keempat, Misunderstanding dengan konsep pembangunan Indonesia baru yang kebijakannya melakukan desentraliasi daerah. Seharusnya manajemen partai politik juga perlu sejalan bahkan lebih maju bukannya justru tertinggal dengan desentralisasi yang memberi kewenagan kepada daerah-daerah secara penuh agar pemerataan pembangunan itu semakin baik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya yaitu Sentralistik, partai politik kembali ke jaman penjajahan rakyat daerah.

Partai politik yang memenuhi tuntutan perubahan sebagaimana perubahan negara dalam konsep reformasi dengan menyerahkan otonomi daerah maka partai politiklah yang paling utama berubah supaya faktor-faktor lain ikut berubah untuk berdesentralisasi. Realitanya justru partai politiknya sama sekali tidak berubah. Lalu dampak yang berpotensi timbul adalah kembalinya sistem negara yang sentralistik akibat mentalitas pemimpin politik yang arogan dan sentralisme.

Kelima, Membunuh mentalitas pemimpin dalam hidup rakyat, sistem ini sangat berdampak pada pelemahan mental mereka yang memiliki jiwa pemimpin. Setelah menjadi kader partai kemudian seseorang yang sebelumnya diharapkan menjadi pemimpin malah ditutup peluangnya dan dirampas haknya sebagai kontestan untuk dipilih.

Keenam, Menyengsarakan kehidupan rakyat yang menjadi kader partainya dengan pembunuhan karakter kadernya. Kemudian mereka akan diposisikan sebagai orang yang bersalah karena berhadapan dengan pemimpin organisasi politik. Dalam masyarakat tertinggal hal ini sangat laku persepsinya dan sebahagian besar percaya partai politik lebih establish untuk dipercaya karena berpotensi membantu masyarakat. Tetapi pada masyarakat yang melek dalam politik justru menganggap prilaku pemimpin politik itu salah kaprah dan pelanggar berat dalam kewenagan dan hak politik rakyat.

Ketujuh, Sistem kepemimpinan partai yang menafikan musyawarah anggota dalam menentukan pimpinannya tergolong sikap yang sangat kasar menabrak prinsip demokrasi dan kesetaraan. Bahkan jika dilakukan pada jaman pendidikan yang sudah meningkat dan merata sama dengan memperlihatkan ketidakmampuannya mengelola dan memimpin manusia.

Mereka hanya berpikir bagaimana membangun jaringan dengan mentalitas anak buah dengan status sosial sebagai manusia defensif. Warga negara hanya menjadi alat kerja politik mereka yang sesungguhnya telah menjatuhkan derajat manusia yang pada dasarnya setiap manusia itu adalah pemimpin. Sementara partai politik tersebut membangun mentalitas murni pengikut dan tidak mengambil bagian dalam pembuatan keputusan-keputusan politik untuk  kehidupan dirinya dan keluarganya.

Semua urusan dalam keorganisasian apapun akan melahirkan mentalitas tanggung jawab kepemimpinan (pengurus) terhadap anggota dan rakyat dengan mentalitas tanggung jawab sebagai pemimpin bukan sebagai lain-lain yang dibawah kualitas tersebut. Oleh karena itu pemimpin yang memahami hal tersebut akan malahirkan banyak pemimpin bukannya melahirkan sebanyak-banyaknya anak buah sebagaimana kita pantau dalam organisasi selama ini.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun