Sebuah fenomena yang berulang kali terjadi, tidak bisa diremehkan. Besar kemungkinan, ada masalah mendasar yang tidak terpecahkan. Seperti yang terjadi di Aceh, yakni kelangkaan pupuk urea bersubsidi.Â
Silakan saja ketik kata kunci 'pupuk urea langka di Aceh' di mesin perambah internet, maka akan keluar hasil pencarian yang menunjukkan fenomena berulang. Yakni langkanya pupuk di Aceh dari tahun ke tahun. Berita mengenai pupuk urea bersubsidi di Aceh sudah ada sejak bertahun-tahun lamanya.
Sayangnya hingga saat ini, masalah itu masih belum terpecahkan. Karena di awal musim tanam tahun ini, ketika petani di Bireuen mulai turun ke sawah untuk menanam padi, pupuk bersubsidi jenis urea masih sulit diperoleh di pasaran. Para petani itu bahkan seperti sudah mahfum, sudah merasa jadi tradisi bahwa setiap musim tanam, pupuk urea bersubsidi selalu langka di kabupaten tersebut. Akibatnya, petani kewalahan memperoleh pupuk untuk tanaman padinya.
Akibat masalah kelangkaan pupuk yang tidak kunjung tuntas itu, para petani menduga ada oknum atau pihak-pihak yang bermain dengan pupuk bersubsidi saat musim tanam tiba. Kondisi ini diperkirakan terjadi karena mulai meningkatnya permintaan pupuk urea pada musim tanam tahun ini. Dari informasi di sana, diketahui bahwa kelangkaan pupuk sudah terjadi sejak sepekan lalu, sementara petani di wilayah itu sudah menyemai benih sehingga membutuhkan pupuk urea. Bahkan sejumlah petani sudah ada yang menanam padi.
Kendati para petani mencari pupuk ke pedagang, namun suplemen penyubur tanah itu masih tidak bisa ditemukan. Padahal saat ini kebutuhan pupuk cukup mendesak karena padi mulai ditanam.
Petani pun mulai khawatir jika kelangkaan pupuk terus berlanjut, diperkirakan harga pupuk subsidi akan naik di atas harga eceran tetap (HET) yaitu mencapai Rp 2.000 per kilogram, sedangkan harga HET yang ditetapkan pemerintah Rp 1.600 per kilogram.
Kondisi pupuk langka seperti ini hanya bisa terjadi bila ada kerja sama antar oknum di lembaga penyalur pupuk. Butuh ketegasan dari Kementerian Pertanian dan aparat hukum untuk mengusut silang sengkarut pupuk. Seandainya masalah ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu, harusnya pemerintah dan aparat hukum bisa menyelesaikanya. Justru karena kejadian ini terus berulang, maka kita wajib mempertanyakan keseriusan aparat hukum dan aparat pertanian setempat.
