Peluang Chairul Tanjung, Cawapres Jagoan Denny Siregar (1)

Bagaimana peluang Romahurmuziy, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono, Chairul Tanjung, Mahfud MD, dan lain-lain?

Demikian pertanyaan yang belum terjawab pada dua artikel saya sebelumnya. Walau Gatot tampak unggul dalam survei sementara ini, saya melihat peluangnya sebagai Cawapres Jokowi cenderung kecil karena dua hal. Pertama, dia sendiri berambisi menjadi Capres. Kedua, politik SARA dan isu PKI Gaya Baru yang dia mainkan cenderung tak seirama dengan Jokowi yang tak suka kegaduhan. 

Pada tulisan ini, mari kita bahas mengenai peluang tokoh yang berpotensi mendampingi Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Kita mulai saja dari Chairul Tanjung (CT), eks Menko Perekonomian era Presiden Joko Widodo-Boediono. Mengapa?

Pertama, nama CT dijagokan Denny Siregar. Hehehe. Influencer yang mendadak kondang ketika Pilgub DKI Jakarta ini mengajukan sejumlah alasan yang masuk akal. Sebagai pendukung utama Ahok dan Jokowi, argumennya perlu kita telaah. Secara singkat, berikut alasan Denny Siregar menjagokan CT:

1. Chairul Tanjung adalah pengusaha pribumi yang menonjol. Ia juga pekerja dan tidak berisik. Ia juga tidak begitu berambisi untuk meraih jabatan sehingga tidak mengganggu kinerja Jokowi bahkan akan mengembangkannya.
2. Chairul Tanjung adalah pendukung ide pembangunan infrastruktur Jokowi sejak awal.
3. Jokowi kemungkinan besar akan memanfaatkan jaringan usaha mikro dari pengusaha sekelas Chairul Tanjung untuk meningkatkan ekonomi dari daerah-daerah tertinggal yang sudah ia bangun infrastrukturnya.
4. Chairul Tanjung juga punya potensi untuk mendatangkan investasi dari jaringannya kalangan pengusaha luar negeri sehingga ekonomi di daerah menggeliat.
5. Chairul Tanjung adalah konglomerat minoritas yang berasal dari kalangan pribumi akan menaikkan nilai jual Jokowi.
6. Chairul Tanjung juga akan meredam isu bahwa Jokowi adalah musuh umat muslim, karena Chairul Tanjung adalah pengusaha muslim juga. Dia juga akan berpengaruh untuk merekatkan hubungan Jokowi dengan partai besar lainnya seperti Demokrat, karena Chairul Tanjung dikabarkan sangat dekat dengan petinggi Demokrat.
7. Chairul Tanjung adalah pilihan yang netral dan tepat untuk meredam banyak hal. Ia punya uang, punya jaringan televisi dan yang pasti ia akan diterima banyak kalangan, baik dari politisi maupun pengusaha, karena hubungannya yang baik dengan mereka.

Alasan kedua mengapa kita mulai dari CT adalah tampak jelas bahwa namanya tidak muncul ujug-ujug dari langit. Meminjam istilah Mahkamah Konstitusi, CT muncul secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Artinya, gerakan sudah diorkestrasi rapi, layaknya gerakan Muhaimin Iskandar, Romahurmuziy, Gatot Nurmantyo, dan Airlangga Hartarto. Indikasinya sederhana saja, yakni keberadaan kelompok yang mengatasnamakan kelompok relawan Sobat Jokowi dan Chairul Tanjung alias Sobat Jokowi-CT. Relawan tentu saja tak sepenuhnya bekerja gratisan. Pasti sudah ada penyandang -minimal- dana operasional.

Secara sekilas, saya setuju dengan argumen Denny Siregar. Akan tetapi, mungkin karena terburu-buru ngopi, Denny baru sempat menuliskan kelebihan dan kekurangan CT secara sederhana. Dia belum membahas bagaimana peluang CT sesuai realita politik nasional kita saat ini.

Realita apa sih?

Begini, jika Jokowi memilih CT, maka hal itu akan sama dengan langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat meminang Boediono sebagai wakilnya dalam Pilpres 2009. CT dan Boediono sama-sama bukan orang partai politik. CT berlatar belakang pengusaha sukses, sedangkan Boediono adalah birokrat.

Sayangnya, Jokowi Bukan SBY. Dia bukan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P). Jokowi tak sebebas SBY dalam memilih wakilnya. Dia harus meyakinkan partainya sendiri yang dipimpin Megawati Soekarno Putri, lalu meminta dukungan partai-partai lain di koalisi pemerintahannya.

Jokowi tak sebebas SBY dalam memilih wakilnya

Oke. Bagaimana kalau, misalnya, Megawati, yang baru saja mengirim kue ke rumah CT saat pengusaha itu mengelar acara buka bersama, setuju atas pilihan Jokowi? Masalah juga belum selesai.

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.

Saat SBY memilih Boediono pada Pilpres 2009, Partai Demokrat merupakan satu-satunya partai yang memenuhi syarat Presidential Threshold karena mengantongi 20,85 persen suara sah nasional. Sementara PDIP saat ini hanya meraup 18,9 persen. Dengan kata lain, restu Megawati saja tidak cukup.

Jokowi harus mengantongi dukungan minimal dari satu partai lagi. Melihat relasinya dengan koalisi partai pendukung, kemungkinan besar Jokowi tak akan kesulitan mendapat dukungan itu. Parai Nasdem atau Partai Hanura, misalnya, bisa saja akan mendukung tanpa meminta syarat yang aneh-aneh.

Keduanya tampak tak berambisi menyorongkan Ketua Umumnya menjadi Cawapres. Ini berbeda dengan PKB, Partai Golkar dan PPP. Walau demikian, meraih syarat dukungan minimum saja tentu masih belum aman. Jokowi harus bisa meyakinkan Partai Golkar, PKB dan PPP untuk tetap berada di barisan koalisi.

Argumen lain yang diajukan Denny Siregar adalah bahwa Jokowi akan fokus membangun ekonomi, dan karenanya CT adalah orang yang tepat. Benarkah demikian? Saya punya data menarik, tapi baiknya kita istirahat dulu. Saya tak mau kalah dari Denny Siregar; rehat ngopi dulu.