Oke. Bagaimana kalau, misalnya, Megawati, yang baru saja mengirim kue ke rumah CT saat pengusaha itu mengelar acara buka bersama, setuju atas pilihan Jokowi? Masalah juga belum selesai.
Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019.
Saat SBY memilih Boediono pada Pilpres 2009, Partai Demokrat merupakan satu-satunya partai yang memenuhi syarat Presidential Threshold karena mengantongi 20,85 persen suara sah nasional. Sementara PDIP saat ini hanya meraup 18,9 persen. Dengan kata lain, restu Megawati saja tidak cukup.
Jokowi harus mengantongi dukungan minimal dari satu partai lagi. Melihat relasinya dengan koalisi partai pendukung, kemungkinan besar Jokowi tak akan kesulitan mendapat dukungan itu. Parai Nasdem atau Partai Hanura, misalnya, bisa saja akan mendukung tanpa meminta syarat yang aneh-aneh.
Keduanya tampak tak berambisi menyorongkan Ketua Umumnya menjadi Cawapres. Ini berbeda dengan PKB, Partai Golkar dan PPP. Walau demikian, meraih syarat dukungan minimum saja tentu masih belum aman. Jokowi harus bisa meyakinkan Partai Golkar, PKB dan PPP untuk tetap berada di barisan koalisi.
Argumen lain yang diajukan Denny Siregar adalah bahwa Jokowi akan fokus membangun ekonomi, dan karenanya CT adalah orang yang tepat. Benarkah demikian? Saya punya data menarik, tapi baiknya kita istirahat dulu. Saya tak mau kalah dari Denny Siregar; rehat ngopi dulu.
